Terkait Gugatan Terhadap Bawaslu Binjai, PKB Binjai Tunggu Keputusan Majelis DKPP

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Terkait Gugatan Terhadap Bawaslu Binjai, PKB Binjai Tunggu Keputusan Majelis DKPP

Syah Putra
Monday, January 14, 2019




Ketua DPC PKB Binjai Samsul Bahri Pane

BINJAI-MLB.com

Sidang perdana gugatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Binjai, terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai sudah digelar pada Kamis (3/1) lalu.

Bahkan, Kesimpulan dari gugatan tersebut sudah dikirim lewat email dan hanya menunggu putusan Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Binjai, Samsul Bahri Pane, saat dikonfirmasi awak media, Senin (14/1) sore.

Menurutnya, DPC PKB Kota Binjai, sesuai tata tertib majelis DKPP setelah sidang mendengarkan keterangan pengadu, yaitu masing -masing teradu l, II, III dan Panwascam serta KPU kota Binjai.

"Kita diperkenankan menyampaikan kesimpulan dan bukti-bukti baru atas sanggahan yang disampaikan," beber Samsul Bahri Pane, sembari mengatakan untuk selanjutnya pihaknya menunggu keputusan DKPP.

Tidak ingin berdiam diri, sambung Samsul Bahri Pane, pihaknya juga mengambil langkah lain.

"Langkah lainnya yaitu terus kita berikan informasi bahwasanya penertiban itu sangat kuat melakukan pelanggaran kode etik," tegasnya.

Menurut Samsul Bahri Pane, gugatan tersebut terkait Alat Peraga Kampanye (APK) Parpolnya yang diturunkan paksa dan dirusak oleh pihak Bawaslu Binjai.

Dirinya juga menegaskan, sikap protes tersebut berdasarkan adanya peraturan KPU, bahwa pada tanggal 23 September 2018 telah dibolehkan memasang APK. Di mana, ada yang difasilitasi oleh KPU dan ada APK yang boleh dicetak masing-masing partai sesuai syarat ketentuan PKPU nomor 23 tahun 2018.

Samsul menjelaskan, sejak tanggal 23 September 2018, sudah di bolehkan peserta pemilu (Parpol) melakukan kampanye. Selanjutnya, KPU menerbitkan peraturan terkait pencetakan dan pemasangan APK.

Namun, pada tanggal 8 Desember 2018, sambung Samsul, Bawaslu Binjai melakukan penertiban APK di kota Binjai.

Lebih lanjut dikatakan Samsul, kebijakan Bawaslu Binjai tersebut kita protes lewat surat protes yang kita tujukan kepada Bawaslu Sumut, tembusan Bawaslu Binjai dan KPU Binjai.

Adapun peraturan yang dilanggar Bawaslu Binjai, menurut Samsul merujuk pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018, serta Peraturan BAWASLU RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemiliha Umum. (Put)