Sidang Gugatan DPC PKB Binjai Terhadap Bawaslu Binjai Akan Digelar Besok

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Sidang Gugatan DPC PKB Binjai Terhadap Bawaslu Binjai Akan Digelar Besok

Syah Putra
Wednesday, January 2, 2019


Ketua DPC PKB Binjai Samsul Bahri Pane

Binjai-Metrolangkatbinjai.com

Gugatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Binjai, terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai terus berlanjut.

Bahkan, rencananya pada esok hari, tepatnya Kamis (3/1), sidang tersebut akan digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Mapolda Sumut.

Gugatan tersebut, menurut Ketua DPC PKB Binjai, Samsul Bahri Pane, terkait Alat Peraga Kampanye (APK) Parpolnya yang diturunkan paksa dan dirusak oleh pihak Bawaslu Binjai.

"InsyaAllah besok sidang di DKPP di Poldasu. Agendanya jam 1 Siang. Saya sendiri akan hadir dalam sidang itu," beber Samsul Pane, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (2/1) siang.

"Sidang besok rencananya juga akan dihadiri Tim Majelis Daerah (TMD) dan akan terhubung dengan Tim Majelis Nasional," sambungnya.

Dirinya menegaskan, sikap protes tersebut berdasarkan adanya peraturan KPU, bahwa pada tanggal 23 September 2018 telah dibolehkan memasang APK. Di mana, ada yang difasilitasi oleh KPU dan ada APK yang boleh dicetak masing-masing partai sesuai syarat ketentuan PKPU nomor 23 tahun 2018.

"Pokok gugatan tersebut terkait pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Binjai terkait penertiban APK. Dimana lada tanggal 8 November 2018, APK kami mereka koyak dan rusak," beber Samsul.

Samsul menjelaskan, sejak tanggal 23 September 2018, sudah di bolehkan peserta pemilu (Parpol) melakukan kampanye. Selanjutnya, KPU menerbitkan peraturan terkait pencetakan dan pemasangan APK.

"Ada APK yang dicetak KPU, ada pula yang dicetak peserta Pemilu. Ukuran dan zonanya juga telah ditetapkan KPU. Selanjutnya, PKB mencetak dan memasang APK tambahan yang disebutkan dalam peraturan KPU tersebut," sebut Samsul.

Namun, pada tanggal 8 Desember 2018, sambung Samsul, Bawaslu Binjai melakukan penertiban APK di kota Binjai.

"APK PKB termasuk yang ditertibkan. Namun kami menyatakan penertiban itu melanggar aturan, sebab APK yang dicetak dan zonanya sudah sesuai ketentuan KPU. Sayangnya lagi, APK PKB tidak hanya ditertibkan, tapi dirusak," tegas Samsul.

Lebih lanjut dikatakan Samsul, kebijakan Bawaslu Binjai tersebut kita protes lewat surat protes yang kita tujukan kepada Bawaslu Sumut, tembusan Bawaslu Binjai dan KPU Binjai.

"Tetapi hingga hari ini tidak ada jawaban. Kemudian tanggal 26 Desember 2018, PKB mengadukan ke DKPP," katanya.

Adapun peraturan yang dilanggar Bawaslu Binjai, menurut Samsul merujuk pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018, serta Peraturan BAWASLU RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemiliha Umum.

Terpisah, Ketua Bawaslu Binjai, Ari Nurwanto, saat dikonfirmasi awak media, berjanji akan menghadiri sidang tersebut.

"Besok saya hadir. Besok sama sama kita dengar di sidang ya," kata Ari Nurwanto. (Put)