LPSDK Beres, KPU Binjai Minta Parpol Fokus LPPDK

Iklan Semua Halaman

Header Menu

LPSDK Beres, KPU Binjai Minta Parpol Fokus LPPDK

Syah Putra
Thursday, January 3, 2019




Binjai-Metrolangkatbinjai.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari 15 Partai Politik yang menjadi peserta pemilu. 14 dari 16 partai politik dinyatakan sudah lengkap.

Komisioner KPU Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Robby Effendi mengatakan, 14 partai politik yang dinyatakan lengkap yakni, Gerindra, Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, PAN, PKS, Golkar, PKB, NasDem, Berkarya, Perindo, PPP, PSI, PBB dan Hanura.

"Dari 16 Parpol, 14 dinyatakan lengkap LPSDK-nya. PKPI menyerahkan, namun dinyatakan tidak lengkap, sedangkan Partai Garuda tidak menyerahkan LPSDK," kata Robby Effendi, Kamis (3/1).

Informasi dihimpun, LPSDK tertinggi dilaporkan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah Rp 312.657.250. Lalu disusul Golkar Rp 178.184.830, PKB Rp 152.380.000, Gerindra Rp 127.836.314, Hanura Rp 121.635.400, NasDem Rp 106.250.000, PDI-Perjuangan Rp 90.194.750, Partai Demokrat Rp 86.552.497, PKS Rp 83.231.000, Perindo Rp 55.560.893, PSI RP 42.480.000, PPP Rp 36.488.000, Berkarya Rp 9.005.966, PKPI Rp 5.560.000, PBB Rp 3.150.000.

"Yang LPSDK Capres dan Cawapres, Tim dari Joko Widodo-Ma'aruf Amin melaporkan sumber sumbangan dari partai politik dengan jumlah Rp 7.300.000. Sedangkan Tim Prabowo-Sandi tidak ada melaporkan sumber sumbangan," jelas Robby.

Lanjut Robby yang juga Alumnus USU ini menjelaskan, bahwa peserta pemilu yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tidak ada dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak diatur sanksi bagi parpol yang tidak menyerahkan LPSDK.

"Kami mengacu dari Undang-Undang. Jika ada yang tidak menyerahkan LPSDK, maka memang tidak ada sanksi. Namun, sanksi diskualifikasi akan diberikan kepada para peserta Pemilu jika tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Robby, penerimaan yang dijadwalkan melaporkan sumbangan dana kampanye sudah dilaksanakan. Jika ada yang tidak dilaporkan, maka tidak ada sanksi diskualifikasi.

Diketahui, tahapan penyerahan LPSDK dilakukan secara serentak skala nasional, di semua kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota. KPU RI juga menerima laporan sumbangan dana kampanye dari partai politik tingkat nasional dan juga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Lanjut Robby, mulai besok Jumat 4 Januari 2019 parpol akan membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang terakhir, dan dilaporkan pada 8 hari setelah masa pencoblosan 17 April 2018.  (Put)