Letnan Jenderal Doni Monardo Akan Menjabat Sebagai Kepala BNPB

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Letnan Jenderal Doni Monardo Akan Menjabat Sebagai Kepala BNPB

Syah Putra
Wednesday, January 9, 2019


metrolangkatbinjai.com

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal Doni Monardo, akan menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bahkan, rencananya Pria berpangkat bintang tiga di pundak hari ini akan dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo. 

Dilansir dari RMOL.Co, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan tetap melantik Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal Doni Monardo menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, pagi ini (Rabu, 9/1).

Kepala BNPB yang baru itu akan menggantikan Willem Rampangilei.

Pelantikan Doni sedianya Rabu (2/1) lalu tapi tertunda setelah Jokowi mendadak bertolak ke Lampung meninjau korban tsunami Selat Sunda.

Pihak Istana, melalui Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo telah membenarkan kepala BNPB akan diisi Letjen Doni.

Doni saat ini masih aktif berdinas dengan pangkat bintang tiga di pundak. 

Sesuai UU 34/2004 pasal 47 ayat 1 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam pasal 47 ayat 1 berbunyi: "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan."

Sedangkan BNPB tidak termasuk lembaga nonkementerian yang boleh diduduki TNI aktif. Itu artinya pengangkatan Doni sebagai kepala BNPB dianggap melanggar aturan. Ini sesuai dengan pasal 47 ayat 2 yang berbunyi:

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung." 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko menyatakan akan ada revisi Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2018. Di antaranya BNPB tidak lagi langsung di bawah presiden. Melainkan di bawah koordinasi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan.

Dengan berpindahnya koodinasi ke Menko Polhukam, kepala BNPB yang berasal dari lingkungan militer tak masalah bila masih aktif.

"Kenapa aktif? Karena biasanya kebencanaan itu segera action dari tentara, kepolisian. Maka kalau aktif mudah mengkonsolidasikan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1). (Red/RMOL)