Terkait Sengketa Lahan Warga Vs PT Amal Tani : Bupati Langkat Tidak Pro Masyarakat, Tapi Perusahaan

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Terkait Sengketa Lahan Warga Vs PT Amal Tani : Bupati Langkat Tidak Pro Masyarakat, Tapi Perusahaan

Syah Putra
Thursday, December 20, 2018


Pertemuan di Kementrian Polhukam

Langkat-Metrolangkatbinjai.com

Pengurus Kelompok Tani Sumber Rejeki dan Jaya Kembali, yang diwakili oleh Brawijaya Meliala dan M Said, serta masyarakat Desa Sebertung, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, merasa kecewa dengan Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu, karena tidak menghadiri undangan dari Cyber Pungli di Jakarta, tepatnya di Kementrian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, pada hari Senin (17/12) lalu.

Menurut Brawijaya Meliala, pertemuan tersebut adalah kelanjutan dari pertemuan yang pernah ada di Polres Langkat, sekitar dua bulan yang lalu. Dimana dalam yang lalu, Pemkab Langkat diminta untuk membentuk Tim Terpadu, namun tidak dilakukan/dibentuk.

Dimintanya Pemkab Langkat untuk membentuk Tim Terpadu, kata Brawijaya, karena sebelumnya menurut pengakuan PT Amal Tani, melalui Humasnya, menyatakan bahwa mereka (PT Amal Tani) mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) tahun 1962.

"Kala itu kita sampaikan, jika mereka punya HGU tahun 1962, berarti tidak usah di sidang dan tidak usah diukur. Berarti kami dari Petani yang salah dan kami siap untuk mundur. Tetapi kami perlu melihat bukti tersebut," beber Brawijaya.

Tim Terpadu tersebut menurut Brawijaya, untuk melihat kebenaran laporan masing masing (Masyarakat dan PT Amal Tani).

"Karena tidak dibentuk, maka datang undangan dari Cyber Pungli. Yang mengundang yaitu Irjen Pol DR Drs Widiyanto. Undangan tersebut ditujukan kepada Bupati Langkat, Kapolres Langkat, BPN Langkat dan Kanwil BPN sumut, Camat Serapit dan Kepala Desa Sebertung," ucap Brawijaya.

Namun pada waktu menghadiri undangan kemarin di Kementrian Polhukam, Bupati Langkat diwakili oleh Sekdakab, Indra Salahuddin. Sedangkan didalam isi undangan tidak boleh diwakilkan.

Menurut Brawijaya Meliala, pada saat menghadiri undangan Kementrian Polhukam, pihaknya mengikutsertakan 28 orang warga yang mempunyai sertifikat tanah yang di klaim dan dirampas oleh PT Amal Tani.

"Kita juga membawa istri Harun, yang dibunuh oleh PT Amal Tani pada tahun 1985 lalu. Sehingga kami merasa kecewa dengan ketidak hadiran Bapak Bupati Langkat," tegas Brawijaya.

Lebih lanjut dikatakan Brawijaya, menurut keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, bahwa pada tahun 1962, lahan tersebut tidak pernah di daftarkan oleh PT Amal Tani, sehingga tanah tersebut sebagai tanah negara bebas.

"Baik itu BPN Pusat melalui Bapak Mariono, dan BPN Langkat, sama sama menyatakan bahwa itu tidak ada. Anehnya lagi, kenapa pada tahun 1987, keluar HGU PT Amal Tani, dengan bahasa 'memperpanjang'. Kan lucu, kapan dibuatnya kok memperpanjang," ucapnya penuh heran.

"Pertanyaannya, kenapa bisa timbul HGU tahun 1987, sementara masyarakat dari tahun 1977 mempunyai ijin menggarap dari Kepala Desa, Camat dan Bupati, dan ada sertifikatnya," sambung Brawijaya Meliala.

Untuk luas yang dituntut oleh masyarakat melalui Kelompok Tani, lanjut Brawijaya, seluas 1500 Hektar dari 2100 Hektar yang di Klaim oleh PT Amal Tani.

"Kami akan minta KPK turun. Kami juga sepakat seluruh masyarakat Kecamatan Serapit akan datang ke Jakarta mendatangi Pak Jokowi, dan meminta lahan kami yang 1500 Hektar agar dikembalikan dan membatalkan HGU PT Amal Tani, yang jelas jelas surat kami duluan yang terbit," ungkapnya.

Pria Kelahiran Langkat ini juga menegaskan, jika hal ini tidak terselesaikan, artinya bahwa negara ini tidak ada Pro dan tidak ada Reformasi Agraria, dan hanya Omong Kosong saja. Hal itu didasari karena banyak timbul surat HGU yang adalah jajahan dari masyarakat.

"Pada saat pertemuan kemarin, PT Amal Tani hanya dihadiri oleh Manager dan Humasnya saja. Sementara Komisarisnya tidak hadir," ucap Brawijaya dengan kecewa, sembari mengatakan bahwa pihaknya butuh pembuktian terkait ijin HGU PT Amal Tani.

"Pemkab Langkat jelas berpihak kepada PT Amal Tani. Sebab, pada waktu dulu kita menggelar aksi di BPN, pihak BPN juga tidak dapat membuktikan," kata Brawijaya.

Untuk itu, kata Brawijaya, pihaknya akan mengelar aksi yang lebih besar lagi ke Pemkab Langkat, serta pada Minggu Pertama setelah Tahun Baru 2019, sebanyak 1400 Warga Serapit dengan menaiki Kapal, akan bergerak menuju Ibukota Jakarta, untuk menggelar aksi damai ke Istana Negara, dan menemui Presiden RI.

"Kita minta KPK untuk memeriksa anggota Tim B Langkat, yang telah merekomendasikan pembuatan HGU PT Amal Tani," tutup Brawijaya (Red)