Menjadi Narasumber KNPK 2018, Hinca Sampaikan Sikap dan Pandangan Partai Demokrat




Jakarta-Metrolangkatbinjai.com

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Dr Hinca Panjaitan, diundang menjadi Narasumber dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2018, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Mengusung tema "Menuju Indonesia Bebas Dari Korupsi" kegiatan yang digelar kali ini juga dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang jatuh pada tanggal 4-5 Desember 2018.

Sedangkan untuk pelaksanaan KNPK ke-13 tahun ini, tema yang diusung adalah "Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik di Indonesia" dengan tujuan memberikan kesempatan bagi Lembaga Negara terkait dan Partai Politik menyampaikan inisiatif dalam inflementasi sistem integritas Partai Poltik.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Sekjen DPP PD Hinca Panjaitan dalam arahannya mengatakan, Demokrasi membawa harapan sebuah Negara agar kehidupan berpolitik dan bernegara menjadi lebih baik dan adil. Namun disisi lain, Demokrasi juga diiringi dengan meningkatnya Perilaku Koruptif di tingkat Lokal maupun Pusat.

Oleh karena itu, kata Hinca, lahirlah Kerangka Pandang berupa Empat masalah dari LIPI

"Yaitu, tidak ada standar etika Parpol dan Politisi, rekruitmen yang tidak memiliki standar, kaderisasi yang tidak berjenjang, serta kecilnya pendanaan Parpol dari Pemerintah," katanya.



Empat masalah tersebut, sambung Hinca, menjadi Problematika yang seharusnya memiliki ujung dan dapat diselesaikan. Sebab, Sistem integritas Partai Politik, merupakan upaya pencegahan terjadinya perilaku Koruptif.

Untuk itu, kata Pria berdarah Batak ini, Partai Demokrat mempunyai sikap dan pandangan terkait hal itu. Sebab, upaya pencegahan telah kami perjuangkan dan kami lakukan.

"Seperti Sekolah anti Korupsi yang telah dilaksanakan selama Delapan kali dengan peserta utama adalah Kader Partai Demokrat. Kami juga menggelar Bimtek anti Korupsi kepada 1.028 anggota Legislatif Partai Demokrat. Melaksanakan Seminar Nasional soal Pemberantasan Korupsi sebanyak Tiga kali. Melaksanakan Focus Group Discussion Pemberantasan Korupsi sebanyak Tiga kali, serta Diskusi bersama Pimpinan KPK tentang sistem integras dan integritas," ucap Hinca, menutup pembicaraan.

KNPK ini diselenggarakan dalam rangka mendukung Pesta Demokrasi yang berintegritas melalui pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif serentak tahun 2019.

Sebab, KNPK merupakan bagian dari kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tercantum dalam Pasal 7 huruf e Undang Undang Nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalam melaksanakan tugas Kordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan e, KPK berwenang meminta informasi kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan meminta laporan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dari Instansi/Lembaga terkait. (Put)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments