Langkat Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Langkat Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

yongganas ganas
Tuesday, December 11, 2018
Sekdakab Langkat saat Menerim penghargaan dari Menteri Hukum dan Ham di Jakarta. (ist) 


Jakarta-Metrolangkat.com

Selama ini Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH,  terus berupaya   menegakkan hak asasi,  agar seluruh warga Langkat merasa terjaga haknya,  sebagai warga negara. 

Hal itu  bermaksud demi tegaknya keadilan sosial dan terjaganya nilai persatuan, antar umat beragama dan keragam suku di negri Bertuah. 


Ternyata upaya Bupati Langkat ini, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat kembali meraih penghargaan tingkat nasional, yaitu penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM  tahun 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM RI. 

Piagam prestasi ini diterima langsung oleh Bupati Langkat melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin MKes MM,  dari Wakil Presiden RI Jusuf Kala didampingi Menteri Hukum dan HAM Yosonna Hamonangan Laoly,  pada acara peringatan hari HAM ke 70 tahun 2018, di Kantor Kemenkumham Jakarta Selatan,  Selasa (11/12). 


Sekda didampingi Kabag Hukum Alimat Tarigan SH, usai menerima penghargaan tersebut,selain mengucapkan rasa syukur, juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada Kemenkumham RI,  yang telah menganugrahkan prestasi ini kepada Pemkab Langkat. 


"Alhamdulillah dari 22 Kota/Kabupaten se Sumut,  yang menerima penghargaan supermasi di bidang Kepedulian terhadap HAM, Pemkab Langkat mampu menjadi salah satu diantaranya, "sebutnya.

Selanjutnya, Sekda menerangkan, selama ini  setiap kebijakan dan aturan daerah yang di terapkan Pemkab Langkat, tujuanya agar masyarakat Langkat merasakan keadilan, agar tidak ada warga Langkat merasa terbedakan,  antara yang kaya dengan  yang miskin,  dalam perlakuan hukum. 

" Seluruh kepala OPD terkait selalu menerapkan hal ini, sebab hal ini sudah menjadi tugas dari Bupati Langkat,'sebutnya.

Menkumham Yosonna,  pada kesempatan itu, menjelaskan, penyerahan piagam penghargaan Kabupaten/Kota peduli 
HAM dan Pelayanan Berbasis HAM, diberikan kepada  Bupati / Walikota , Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan Kepala UPT Lapas/Rutan/Imigrasi
 atau mewakili. 

"Saat ini ada sebanyak 75 Kabupaten/Kota se Indonesia,  yang mendapat penghargaan ini, semoga ditahun depan dapat bertahan," sebutnya.(yan)