Kelompok Tani Idaman Hati Harapkan Putusan PTUN Berlaku Adil

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Kelompok Tani Idaman Hati Harapkan Putusan PTUN Berlaku Adil

Syah Putra
Sunday, December 9, 2018

Foto ilustrasi Net

Binjai-Metrolangkatbinjai.com

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Idaman Hati, Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, mengajukan PTUN No 85/G/2018/PTUN-MDN untuk membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2.

Dolan Sembiring, salah seorang keluarga yang bersengketa dengan PTPN 2, Minggu (9/12), di Kota Binjai mengatakan, PTUN tersebut sudah diajukan Rahman Ginting dan kawan-kawan. 

"Kini tahapan PTUN sudah memasuki kesimpulan. Tetapi masih tertunda karena saksi dari Bank BRI belum dapat hadir," ujar Dolan. 

Diterangkan Dolan, masyarakat dengan PTPN 2 awalnya tidak memilki persoalan. Sebab, pada tahun 1953 para orangtua mereka sudah berada di lokasi lahan bersengketa tersebut. 

"Waktu itu lahan bersengketa ini masih kosong atau hutan. Para orangtua kami mengelola lahan tersebut. Namun, setelah pecah G30S PKI sekitar tahun 1966-1977, pihak perkebunan (waktu itu PTPN IX) turun dan meratakan semua yang ada di atas tanah tersebut," beber Dolan.

Ketika itu, sebut Dolan, para orangtua mereka tidak dapat melakukan perlawanan. Sebab, masyarakat yang melawan dianggap sebagai PKI. 

"Akhirnya tanah itu diambil alih oleh PTPN IX yang dibantu petugas. Padahal orangtua kami sudah memegang Kartu Register Pendudukan Tanah (KRPT) dari pemerintah sesuai Undang-Undang Darurat Tahun 1954," ungkapnya. 

Seiring berjalannya waktu, lanjut Dolan, akhirnya HGU PTPN 2 berakhir pada tahun 2000. Lantas, tanah tersebut kembali terlantar dan akhirnya Kepala Desa setempat menyarankan agar lahan diambil kembali. 

"Tapi anehnya, pada tahun 1979 lahan tersebut dialihkan dari PTP IX ke PTPN 2. Akhirnya muncul HGU baru tahun 1991. Yang membuat kami bingung, apa bisa HGU diperpanjang sebelum berakhir? Soalnya HGU PTPN IX berakhir tahun 2000, tetapi HGU PTPN 2 terbit tahun 1991. Inikan rancu, belum berakhir tetapi sudah diperpanjang," terangnya. 

Dolan juga mengungkapkan, ketika pengalihan aset itu dilakukan, PTPN IX menerangkan kepada pihak PTPN 2 dalam kesepakatan bersama, bahwa ganti rugi aset dilakukan terhadap lahan seluas 2000,30 hektar. Ini dilakukan PTPN IX mengingat adanya masyarakat yang mengelola lahan dan dilindungi oleh undang-undang. 

"Kalau dari perjanjian itu, luas lahan yang ada menurut PTPN IX sebanyak 2.373 hektar. Tetapi ada masyarakat yang mengelola sesuai dengan undang-undang seluas 372,78 hektar. Sehingga pihak PTPN IX mengurangkan luas lahan  itu. Dengan demikian PTPN 2 hanya mengganti rugi seluas 2000,30 hektar. Tapi anehnya, sekarang PTPN 2 mengaku HGU mereka 1.949. Kalau dari 2000,30 hektar saja sudah kurang. Kenapa milik masyarakat yang jelas-jelas dari awal tidak diganti rugi mau diambil," urainya. 

Persoalan ini, sambung Dolan, pada tahun 2018 sudah pernah sampai ke Polres Binjai. Saat itu PTPN 2 membuat laporan bahwa masyarakat menyerobot lahan mereka. Namun laporan tidak ada hasil yang jelas. 

"PTPN 2 juga pernah melayangkan surat ke masyarakat untuk mengosongkan lahan. Tetapi masyarakat tetap bertahan. Persoalan ini sudah sampai ke Bupati, diberi solusi adanya uang tali asih sebesar Rp 3-5 juta per hektar. Tetapi masyarakat tetap menolak. Saat ini, secara diam-diam oknum dari PTPN 2 mencoba masuk perlahan ke masyarakat. Sehingga terjadi kegaduhan antara masyarakat, karena sebagian masyarakat sudah ada menerima tali asih dengan cara-cara kotor," tegasnya. 

Mengingat kesimpulan PTUN akan digelar, Dolan berharap pihak terkait memberi pertimbangan sesuai dengan fakta yang ada.

"Inilah kenyataan yang sebenarnya. Kami berharap, tanah yang sudah dikelola oleh para orangtua kami dapat kembali kepada kami," harapnya. 

Humas PTPN 2 Tanjung Morawa, Sutan Panjaitan, saat dikinfirmasi via selulernya tidak banyak memberikan penjelasan.

"Perkara inikan sudah ada. Jadi kita tunggu saja hasil PTUN-nya," ucapnya singkat. (Red)