Diduga Mempersulit Hak Konsumen, DPRD Binjai Segera Panggil PT WOM Finance

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Diduga Mempersulit Hak Konsumen, DPRD Binjai Segera Panggil PT WOM Finance

Syah Putra
Friday, December 21, 2018



Foto Net

Binjai-metrolangkatbinjai.com

DPRD Kota Binjai segera memanggil PT WOM terkait banyaknya keluhan warga. Adapun perusahaan leasing itu diduga mempersulit hak konsumen yang ingin mengambil Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah lunas.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Binjai, M Syarief Sitepu kepada awak media, di gedung dewan sementara, jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Kamis (20/12).

Dikatakan Syarief, dirinya sangat menyesalkan sikap PT WOM yang telah mempersulit konsumen yang sudah melakukan pelunasan jangka kredit karena kami berharap BPKB dapat segera kami terima karena ingin mengurus pajak motor.

"Tindakan ini bisa disebut merugikan negara, soalnya untuk pajak," ujarnya.

Maka dari itu, sambungnya, Legislatif juga akan segera menjadwalkan mengundang PT WOM untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Secepatnya akan kita jadwalkan di Badan Musyawarah (Banmus) untuk RDP dengan PT WOM guna menjelaskan masalah ini," kata M Syarief Sitepu seraya menyebutkan jika membandal, DPRD Binjai akan rekomendasikan pencabutan ijin PT WOM ke Walikota Binjai.

Sementara itu, Rini (31) warga jalan P Kemerdekaan, Pahlawan, Binjai Utara, selaku pihak dirugikan mengatakan bahwa awalnya meleasingkan BPKB sepeda motor ke PT WOM Binjai pada tahun 2015 lalu.

Lucunya, pasca dilunasi, pihak WOM Finance diduga mempersulit dengan menahan BPKB yang masih disimpan pihak leasing.

"Padahal angsurannya sudah lunas, tapi semalam pas mau diambil, satu harian saya dikantor WOM hanya menunggu-menunggu saja, padahal saya juga bilang, untuk pembayaran pajak," sebutnya.

Selain itu, Rini juga menuturkan, dirinya diberi jawaban yang tak pasti soal pengembalian BPKB.

"Sudah 2 hari belum juga, semalam saya satu harian di kantor WOM tanpa ada kepastian. Akhirnya saya datang ke DPRD untuk melaporkan dan membantu dalam menangani masalah ini," ujarnya. (Red)