Politik Recehan Subur, Maling Akan Menjamur



Oleh: Agusma Hidayat*

"Ditolak makin marak, dicegah jadi lincah, ditindak tambah galak, dilarang makin nantang, dilawan semakin menawan"

Politik uang tak ubahnya sebuah penyakit, menjangkiti benak masyarakat dan melemahkan moral. Meskipun demikian, tetap saja masih ada penikmat, penggemar maupun pengagum setia yang selalu menanti-nantikan hadirnya duit dan barang recehan ini ditengah-tengah mereka sehingga popularitasnya bagaikan artis papan atas yang tersohor seantero negeri.

Hal ini tentu dapat kita lihat dari data Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019 yang dirilis Bawaslu RI sebagai peringatan awal (early warning) menjelang pesta demokrasi terbesar dinegeri ini yang sebanyak 176 daerah kabupaten/kota masuk dalam kategori rawan tinggi politik uang, sementara sisanya sebanyak 338 daerah masuk kategori rawan sedang.

Disisi lain, Bawaslu seolah tak sanggup membendung derasnya arus politik recehan ini. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan pemberitaan Kompas yang dimuat pada Senin, 8 Oktober 2018 yang lalu. Bawaslu menilai UU Pemilu kurang efektif cegah politik uang.

Bawaslu membandingkan regulasi terkait money politic antara UU Pemilu dan UU Pilkada, lebih progresif UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dibanding UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana dapat kita lihat dalam UU Pilkada, baik pemberi dan penerima bisa dijerat hukum pidana, jika terbukti melakukan praktek politik uang.

Sementara pada UU Pemilu, hanya pemberi yang bisa dijerat. Selain itu, dalam UU Pilkada disebutkan semua orang dapat menjadi subyek pelaku dan dapat dihukum.

Sementara dalam UU Pemilu, penyematan status pelaku dibagi dalam tiga fase. Pada masa kampanye dan masa tenang, hanya tim dan pelaksana kampanye yang dapat dijerat.

Lalu, semua pihak yang terbukti melakukan politik uang baru dapat dijerat saat masa pemungutan suara saja.

Berkaitan dengan mahar politik yang juga menabrak aturan, menurut ketua Bawaslu tidak ada sanksi pidana yang jelas.

Sedangkan dalam persoalan ini, Bawaslu perlu kekuatan hukum tetap untuk menjerat pelaku mahar politik dengan sanksi administrasi karena kondisinya saat ini hanya bisa dikenakan, itupun setelah putusan pidana mempunyai kewenangan hukum tetap.

Suburnya Kemiskinan dan Drama Kemanusiaan

Jika air sudah dikotori di hulu, maka di hilirpun akan tampak semakin keruh. Artinya, pola pikir wani piro inilah yang mengotori air dari hulu.

Hal inilah yang merusak kepala daerah maupun anggota Dewan, inilah faktor penyebab yang jadi akar masalahnya, inilah yang jadi biang sebenarnya sehingga cost politic menjadi tinggi. Mulailah para kontestan Pemilu menjual sana sini.

Jika tidak ada yang mau dijual, mulailah cari hutangan kanan kiri untuk berlomba menabur uang receh seperti menabur bunga yang harum semerbak ditengah suburnya kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat kita.

Tabur menabur recehan ini hanya ada saat musim kampanye tiba maupun menjelang pemilihan di kotak suara.

Hal ini terbukti, seperti contoh kasus di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Langkat saat Pilkada Serentak 2018 yang lalu, terjaring OTT oleh masyarakat walaupun tak sampai ke meja pengadilan.

Tentu, jika kita bedah akar persoalannya, sesungguhnya hal ini bermuara pada suburnya kemiskinan yang membuat semakin suburnya politik recehan.

Hal ini dapat kita lihat pada si penggemar dan penikmat uang receh yang dengan senang hati maupun terpaksa rela menerima uang receh dari timses ataupun langsung diberikan kontestan Pemilu disebabkan lambung mereka yang harus diisi setiap saat ditengah badai krisis yang melanda sebagian besar masyarakat kita sehingga mereka tanpa malu, tergiur dengan recehan yang ditawarkan untuk hanya sekedar menyambung hidup.

Penggemar dan pengagumnyapun tak pernah terpikir mau menghitung untung-rugi, apalagi dampak yang ditimbulkan untuk masa lima tahun kedepan yang secara tak langsung akan tumbuh dan menjamurnya maling kelas kakap yang menjadi wakilnya kelak.

 Hal ini dapat kita lihat dari kasus 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Walikota non aktif Moch Anton hingga bernasib diPAW sehingga dapat kita katakan bahwa dimana ada politik recehan yang subur, disitu pasti maling akan menjamur dimusim penghujan.

Selain itu, kasus korupsi berjamaah juga sempat menjerat 38 tersangka DPRD Sumut periode 2009 sampai 2014 sekaligus 2014 hingga 2019 yang hampir setengahnya telah di tahan KPK dan hingga kini terus berlanjut.

Borok yang busuk itu akhirnya tercium KPK dan diketahui publik, saat Gatot Pujo Nugroho, eks Gubsu itu bernyanyi terkait kasus dugaan suap atas persetujuan LPJ Pemprovsu untuk tahun anggaran 2012 hingga 2014 dan persetujuan perubahan kue APBD Provinsi Sumut ditahun 2013 hingga 2014 yang disahkan wakil rakyat Sumut.

Itulah mengapa pola pikir wani piro ini tak hanya selesai diPemilu, air yang sudah dikotori dihulu disebabkan politisi recehan ini sudah rusak dan terbentuk dari hulu dan dalam perjalanannya akan semakin terlihat keruh sampai ke hilir.

Artinya, sudah terpilih minta lagi sehingga penyakit wani piro ini terus menjalar dan berlanjut setelah dirusak semenjak ia menjadi Caleg.

Tanpa terbendung, konstituen itu mengeluarkan beragam jurus dengan keluh kesahnya, ada yang meneteskan air mata karena anaknya sedang sakit, galau karena belum bayar uang sekolah anaknya, lambung belum terisi hingga mengeluh soal tak ada beras sebutirpun dirumahnya, istrinya mau lahiranpun diceritakannya, ada yang menelpon tak punya ongkos untuk berangkat acara wisuda anaknya minggu depan dan berbagai masalah hidup yang melekat pada konstituennya sehingga caleg yang terpilihpun memutar kepala untuk bisa mengendus kue APBD, baik yang tersisa maupun yang masih utuh tersaji.

Dibalik drama kemanusiaan inilah yang membuat politisi recehan berubah menjadi maling, apapun akan dikerjakan walaupun harus dengan cara meras-meras, nakut-nakuti kadis, nunggu uang ketok palu, mau terima suap hingga cari hutangan maupun sampai menjual mobil, menjual ini dan itu disebabkan telah terperangkap menjadi politisi recehan.

Jangankan wakil rakyat yang baru saja terpilih, anggota DPR yang sudah bergaji besar dan relasi kuatpun terjebak dengan hal ini dan tak memandang partai kecil atau buram, partai besarpun masih minta-minta sama anggota dewannya. Uang listriklah, uang sewa sekretariat, dan aneka kebutuhan lainnya.

Latar belakang informasi tersebut disadur dan bersumber dari proses diskusi dengan sesepuh jurnalis maupun wakil rakyat yang sudah pernah duduk dikursi empuk yang di idam-idamkan Caleg hari ini.

Dimanakah Peran Penyelenggara Pemilu?

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good government), tentu semua pihak harus sepakat bahwa politik recehan harus diposisikan sebagai musuh bersama (common enemy).

Oleh sebab itu, baik di tingkat Bawaslu maupun dijajaran KPU harus bersinergi untuk bersama-sama mencegah praktik money politic yang merusak tatanan demokrasi.

Hal ini dapat dilakukan jika Penyelenggara Pemilu disetiap tingkatan terus berupaya mensosialisasikan dan menyadarkan agar kontestan Pemilu 2019 melakukan kampanye bersih dan merangkul stakeholder beserta masyarakat untuk terus terlibat partisipasi aktif dalam upaya mengkampanyekan gerakan anti politik uang keseluruh pelosok negeri dan pulau-pulau nun jauh disana.

Selain itu, jajaran KPU memiliki tantangan menjalankan gugus tugasnya dalam mengawal audit laporan dana kampanye kontestan Pemilu yang sejak awal hingga akhir musim kampanye.

Namun, prinsip kepatuhan yang tetap menjadi acuan bukan prinsip kebenaran. Hal inilah yang membuat laporan dana kampanye terkesan ecek-ecek, formalitas ditambah para timses maupun calonpun tak saling mengawasi karena beranggapan kawan dipentas politik selagi ia tak diganggu pesaingnya di Pemilu.

Hal ini justru akan dipersoalkan di MK usai kalah perhitungan maupun terdapat selisih suara.

Disisi lain, jajaran KPU maupun Bawaslu dalam hal ini ditantang keberaniannya untuk menelusuri sumber dan sumbangan dana kampanye yang masuk ke rekening siluman calon yang berasal dari APBN, APBD maupun dari pihak asing.

Selain itu, menelusuri dana siluman yang tidak tercatat dan dilaporkanpun menjadi tugas berat bagi Pengelenggara Pemilu saat ini. Artinya, sumber dana untuk ditabur kepada konstituenpun bisa berasal dari sumber dana siluman yang tak diketahui asal muasalnya sehingga tak terendus permainan politisi recehan di musim kampanye saat ini maupun menjelang pencoblosan nantinya.

Tak ada satupun agaknya manusia yang mampu mengikis politik recehan ini, ditimpakan Tuhan bencana berulang kalipun, gempa bumi bolak balek silih berganti bahkan dibantai tsunami sekalipun tetap saja cara berfikir wani piro ini akan terus berlanjut.

Salah satu jalan, tentu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya atau gaji anggota dewannya dinaikkan tiga kali lipat yang di iringi ketentuan yang ketat sehingga akan dapat mengurangi menjamurnya maling di tubuh parlemen, walaupun itu tak bisa menjamin politik recehan ini dapat lenyap seketika. (*)

*Penulis pernah bekerja sebagai Staff Divisi PHL pada Sekretariat Panwas Kab. Langkat
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments