Masihkan Rakyat Berharap Kepada Manusia Bergelar Wakil Rakyat... ?

Togar Lubis SH M.Hum


Oleh : Togar Lubis*

A. Pendahuluan
Wakil rakyat seharusnya merakyat, Jangan Tidur waktu sidang soal rakyat.., itulah sepenggal lirik lagu berjudul Surat Untuk Rakyat yang diciptakan dan didendangkan oleh Iwan Fals sejak tahun 1987 silam. 

Lagu ini begitu populer, seakan tak lekang dimakan jaman. Kenapa ? mungkin disebabkan sejak tahun 1987 sampai kini sikap wakil rakyat tidak banyak berubah bahkan mungkin lebih parah. 

Mereka masih suka tidur saat sidang, wakil rakyat masih hobi membolos, mereka sibuk melakukan darmawisata dan dikemas dengan dalih kunjungan kerja atau perjalanan dinas menggunakan uang rakyat walau rakyat sama sekali tidak merasakan manfaat.

Mungkin tidaklah lebay, jika masyarakat juga banyak yang gerah dengan kegaduhan politik kita akhir-akhir ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, berubah menjadi perwakilan kepentingan elit-parpol.

Akibatnya, kegaduhan di parlemen itu, sekalipun sangat gaduh, tak ada hubungannya dengan persoalan rakyat. Muncul pertanyaan, anggota DPR itu sebetulnya mewakili siapa : Rakyat atau Partai Politik-nya? Banyak yang bilang, DPR hanya mewakili kepentingan partai politiknya. 

Sementara, kita tahu, kebanyakan partai politik di Indonesia memang dibangun sekedar untuk “kuda tunggangan” bagi si pemilik partai untuk mencapai kepentingannya.

Dan parahnya lagi, sebagian besar parpol di Indonesia dimiliki atau dikuasai oleh kaum kaya atau pengusaha (plutokrat). Seharusnya, kalau kita bicara sistem keterwakilan, maka anggota DPR itu tidak lebih dari delegasi-delegasi rakyat. Namun, dalam sistem keterwakilan saat ini, posisi anggota DPR sebagai wakil rakyat telah berubah menjadi jabatan politik yang eksklusif dan terpisah dari rakyat. 

Sistem kapitalisme telah mereduksi sistem keterwakilan menjadi agenda penyerahan suara setiap lima tahun sekali.

Dalam sistem keterwakilan borjuis, rakyat menunjuk wakilnya lima tahun sekali melalui kertas suara dalam pemilu. Ketika masih musim kampanye, calon wakil rakyat ini sangat aktif mendatangi rakyat. Mereka mengumbar janji-janji kampanye setinggi gunung.

 Biasanya, kalau rakyat tidak terpikat, calon wakil rakyat itu menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Namun, begitu mereka terpilih sebagai wakil rakyat, mereka pun mulai lupa pada janji-janji kampanyenya. Aura anti-rakyat pun segera muncul. 

Mereka pun akan kembali pada gaya-hidup asli mereka yang elitis. Jarak antara wakil rakyat dengan pemilihnya pun makin renggang. Mereka pun memasang tembok-tembok birokratis untuk menjauh dari rakyat. Akhirnya, makna “wakil rakyat” kehilangan esensinya. 

Saat dilangsungkannya sidang-sidang di gedung parlemen, publik sering menyaksikan sandiwara para badut-badut yang sok bersikap tegas dan sok jagoan. Dalam kenyataannya mereka menjadi lemah ketika mendapat tekanan dari pihak yang berlawanan, apalagi kalau ditekan dengan duit. Belum lagi berapa banyak wakil rakyat yang tertangkap basah korupsi dan kini dipenjara. Inilah figur wakil rakyat di negara ini.  

Mereka mengatas namakan wakil dari rakyat, tetapi tidak banyak yang mau ikhlas membela rakyat. Intinya, para wakil rakyat ini selalu menerapkan istilah “tidak peduli berada di komisi mana, yang penting berapa komisi untuk mereka” atau “pendapat boleh beda, namun pendapatan harus sama”. 

Makna “wakil rakyat” itu saat ini sudah terdegradasi, tak heran kinerja mereka pun dinilai publik sangat buruk. Kita juga tidak perlu heran mengapa DPR dinyatakan sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Kita juga tak perlu heran mengapa mereka tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat. Ah sudahlah……kita bicara soal wakil rakyat di daerah saja.

B. Potret Wakil Rakyat di Kabupaten/Kota

Saya sangat terkejut ketika mengetahui berapa besar gaji anggota DPR plus gelar “dewan yang terhormat’. Total gajinya mencapai 18 kali lipat dari pendapatan perkapita penduduk Indonesia. 

Ironis, gaji selangit itu nyatanya tidak sebanding dengan kinerja dan hasil yang telah dicapai para politisi itu selama duduk di kursi empuk di Senayan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF), bahwa gaji anggota DPR RI berada di peringkat ke-4 terbesar di dunia, bahkan mengalahkan gaji anggota parlemen negara adi kuasa, Amerika Serikat. 

Sedangkan negara di urutan pertama hingga ketiga yang memberi gaji terbesar untuk parlemennya-justru yang nota bene masuk dalam negara miskin-yakni Nigeria (116 kali lipat pendapatan perkapita penduduknya), Kenya (76 kali lipat) dan Ghana (30 kali lipat).

Namun demikian, para wakil rakyat ini juga masih merasa kurang dan kurang, termasuk yang di daerah. 

Seperti di Kabupaten Langkat, para wakil rakyat tersebut selain menerima uang kehormatan, mereka juga menerima Uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp. 6,3 juta / bulan, Tunjangan Sewa Rumah Rp. 6 juta/bulan, 

Biaya perjalanan dinas daerah luar provinsi 24 x / tahun, biaya perjalanan dinas dalam provinsi 24 x/setahun, tunjangan reses, Uang Representasi, Tunjangan Keluarga,  Tunjangan Beras,  Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah,  Tunjangan Komisi,  Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Sebanyak itulah anggaran yang bersumber dari APBD Langkat setiap tahunnya mereka kuras dan ternyata itu juga tidak cukup. Para wakil rakyat ini juga menjadikan perjalanan dinas atau kunjungan kerja luar daerah sebagai bancakan dan “menekan” pihak eksekutif dengan menaikkan uang harian perjalanan dinas yang berdasarkan Permenkeu Nomor 07/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 

Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap hanya sebesar Rp. 300 ribu/hari namun di Peraturan Bupati Langkat Nomor : 24 tahun 2011 menjadi Rp, 1,5 juta/hari . 

Walau sudah demikian banyak yang mereka terima, ternyata para manusia yang diberi gelar wakil rakyat di langkat tetap tidak pernah merasa cukup. 

Para dewan yang terhormat ini juga diduga kuat memalsukan bill hotel dan kwitansi sewa kendaraan. Modusnya adalah, misal mereka ramai-ramai berangkat ke jakarta dengan alasan consultasi ke Depdagri. 

Nginap di hotel yang sama dan clas hotel tersebut adalah rata-rata bintang 3 (tiga) dengan tarif kamar Rp. 500 ribu s/d Rp. 650 ribu/hari. Satu kamar diisi oleh 2 (dua) orang, namun pada bill hotel tarif kamar dibuat Rp. 1,2 juta dan setiap anggota dewan menggunakan 1 kamar.  

Sedangkan modus merampok uang rakyat dari sewa kendaraan adalah dengan cara mereka menyewa kendaraan jenis minibus dari hotel untuk ke instansi tujuan. Persatu mobil mereka tumpangi antara 3 s/d 4 orang, namun kwitansi sewa kendaraan dibuat 1 mobil/orang.

Perjalanan dinas luar daerah ternyata menjadi suatu komoditi yang paling disukai oleh wakil rakyat langkat untuk mengumpulkan pundi-pundi. Menyengatnya aroma korupsi dalam perjalanan dinas ini ternyata tidak membuat mereka berhenti. 

Mungkin disebabkan kemarin mereka telah berhasil “kolusi” dengan oknum Kajari sehingga hanya 2 orang mantan Sekwan yang dibui. 

Melakukan perjalanan dinas luar daerah  luar propinsi sebanyak 24 kali dalam setahun dan perjalanan dinas dalam propinsi 24 kali setahun sungguh hal yang tidak mungkin.

Contoh pada tahun 2012 yang lalu, berdasarkan kalender jumlah hari kerja hanya berkisar 198 hari kerja. Lalu jika dibagikan dengan angka 48 maka setidaknya dalam tahun 2012 anggota DPRD Langkat setiap 4 hari sekali melakukan perjalanan dinas. 

Lalu kapan mereka melakukan rapat membuat perda, paripurna dan lain sebagainya?. Jadi, jangankan untuk ngurus rakyat atau menerima masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, Tugas mereka di gedung DPRD Langkat saja tidak mereka kerjakan, atau mungkin mereka melakukan perjalanan dinas piktif. 

Dalam persidangan perkara korupsi perjalanan dinas DPRD Langkat di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan beberapa waktu lalu mantan Ketua DPRD Langkat dihadirkan sebagai saksi.

Kepada majelis hakim Rudi Hartono Bangun malah menjelaskan bahwa dirinya pada tahun 2012 lalu melakukan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi sebanyak 31 kali.  Jika sebanyak itu, lalu kapan dia berada di langkat?

Lalu apalagi yang dijadikan pimpinan dan anggota DPRD Langkat untuk mengumpulkan pundi-pundi saat menjabat? Berdasarkan pengakuan DRS. H. Salman, M.Si selaku mantan Sekretaris DPRD Langkat kemarin sebelum masuk sel, dalam pembahasan APBD setiap tahunnya para wakil rakyat ini selalu mempergunakan jurus memotong anggaran SKPD dan mengalihkan anggaran tersebut ke Dinas PU. 

Jika dilihat sepintas, sungguh mulia apa yang dilakukan para wakil rakyat tersebut sebab mengutamakan pembangunan  infrastruktur di Langkat. 

Tapi ternyata, dibalik itu semua berapapun jumlah yang dialokasikan berdasarkan pengalihan itu harus menjadi “kapling” mereka. Jadi jangan heran jika seperti tahun 2013 lalu terungkap dan telah dilaporkan ke KPK bahwa paket proyek “jatah” Ketua DPRD  Langkat hanya di Kecamatan Hinai mencapai 31 paket. 

C. Penutup
Wakil Rakyat, ya wakil rakyat sejak kemarin dan sampai saat ini benar telah mewakili rakyat dalam hal tertentu. 

Rakyat yang ingin jalan-jalan atau berdarmawisata telah mereka wakili, bahkan para kontraktor yang menjadi rekanan di Dinas PU dan SKPD lainnya di kabupaten/kota juga telah mereka wakili. 

Lalu, masihkah kita dapat berharap dengan mereka? Sudah ah…capek dan bosan membahas manusia yang bergelar Wakil Rakyat.(gar) 


Show EmoticonHide Emoticon