Ketua Perindo : Jangan Ada Tebang Pilih Penertipan APK



Foto Net

Langkat-Metrolangkatbinjai.com
 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Langkat, diminta untuk bekerja dan sungguh-sungguh dalam menertipkan Alat Praga Kampaye (APK), sehingga jangan ada image (pandangan) tebang pilih dalam melakukan penertipan.

"Penertipan APK inikan kerjaan Bawaslu, makanya kerjakanlah pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan ada pandangan mentang-mentang baru ditindak, yang lain tidak, kita gak mau Bawaslu Langkat dinilai seperti itu," terang Thomas Saputra, Ketua DPD Perindo Langkat.

Dirinya juga heran, selama ini entah apa pekerjaan dari Bawaslu Langkat, selaku pemilik kewenangan penuh untuk menjalankan tugas dalam pengawasan. Baik itu pengawasan APK yang menyalahi aturan dan pelanggaran lain yang mungkin terjadi.

"Entah apapun kerjaan Bawaslu Langkat kali ini, gak tahu kita," singgung Thomas.

Disinggung kalau kemarin ada pertemuan membahas penertipan APK, diakuinya, ada kader Perindo, yang mengikuti pertemuan.

"Kalau ada undangan, kader Perindo pasti mengikuti, kebetulan kemarin saya tidak hadir," jelas Thomas.

Dirinya mengakui, sejauh ini para kader Perindo sudah menjalankan ketentuan yang ada. Bahkan dirinya selalu menekankan kepada seluruh kader untuk mengikuti semua peraturan yang sudah ditentukan. Baik itu kader yang mencalonkan diri jadi Calon Legislatif (Caleg) dan lainya. Namun, yang jadi masalah dilapangan, terkadang ada seolah-olah pandangan tebang pilih Bawaslu Langkat dalam menjalankan tugas.

"Maunya, satu ditertibkan yang lain juga mesti ditertibkan. Sehingga tidak ada kecemburuan dan terkesan tebang pilih. Inikan tidak, mentang-mentang baru ditertibkan dan yang lama tidak. Nanti ada caleg dari si A dan B tidak, yang lain ditertipkan, yang lain boleh dan yang tidak boleh," singgung Thomas, kembali diujung selularnya, Rabu (28/11).

"Kalau memang mau tertibkan, mari tertibkan semua, jika ada APK melanggar, koyak langsung APK yang tidak sesuai ketentuan yang sudah ditentutakan," timpal Thomas kembali.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Langkat, sempat melakukan pertemuan atau rapat bersama antara  Bawaslu, KPU Langkat, Polres Langkat, Polres Binjai, Satpol PP, Satlantas dan Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wapres serta 15 Parpol dan Gakkumdu Langkat/ Binjai, untuk menyamakan persepsi terkait aturan APK dan BK Pemilu 2019.

"Ya, memang semalam kita ada melakukan rapat koordinasi pembahasan APK," kata Hendra Budi, selaku Kabid Perda Satpol PP.

Menurutnya, dalam pertemuan yang dihadiri stakeholder yang ada seperti aparat kepolisian dan lainya, disepakati jika dalam waktu 10 hari baik Parpol dan Para Caleg serta Pendukung Pilpres, diminta untuk menurunkan sendiri APK yang tidak sesuai ketentuan.

"Itu sedikit hasil dari rapat, setidaknya ada 10 hari kerja mulai dari tanggal 27 November, setiap APK yang tidak sesuai ketentuan mesti diturunkan," terang dia.

Lanjutnya, jika tidak kunjung diturunkan dari jangka waktu yang sudah disepakati, maka pihak terkait akan segera menindaklanjuti atau bergerak untuk menurunkan APK.

"Kita akan bergerak untuk melakukan penertiban segala bentuk APK yang tidak sesuai ketentuan," tegasnya.

Sementara Husni Laily, saat diminta via selular tak kunjung diangkat. Bahkan, dirinya seolah enggan memberikan keterangan saat dihubungi via selular.

"Bukannya kemaren yang telpon juga ya," jelas Laily, melalui WhatsApp.

Dirinya juga mengatakan, kenapa berita di salahsatu media cetak, naik juga ke media lain. Karena cuma media tersebut yang menelponya saat mempertanyakan APK yang berserakan di Kabupaten Langkat.

"Kenapa dimuat di media lain," sebut dia.

Ketika dijelaskan kalau tidak mengetahui kenapa naik di media lain, Dirinya menghardik kalau jangan pura-pura.

"Udahlah bang, jangan pura pura gak tau. Gak baik. Ke kantor aja kalau mau penjelasan," terangnya diujung selular. (Red)


Show EmoticonHide Emoticon