Ketua DPW Lembaga Pemberantasan Korupsi Sumut : Penyaluran BPNT Masih Amburadul




Norman Ginting SE, Ketua DPW Lembaga Pemberantasan Korupsi Sumut

Stabat-Metrolangkatbinjai.com

Pemerintah Kabupaten Langkat sudah memulai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Penerima bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahap pertama diawal bulan November 2018 yang lalu.

kendati demikian, penyaluran BPNT itu masih terkesan amburadul dan perlu penanganan atau pantauan khusus yang serius soal ini.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sumut, Norman Ginting SE, kepada Metro Langkat, di Stabat, Kamis (22/11).

Menurut Norman, dari penyaluran tahap pertaman BPNT, masih banyak Keluarga Penerima Manfaat dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum menerima bantuan pangan, seperti beras, yang sistem pengambilan bantuannya di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warung) yang disediakan.

"Rata-rata ada 20 bahkan sampai 30 KPM program Kartu Keluarga Sejahtra di setiap Desa belum menerima bantuan hingga saat ini, dan sempel itu sudah kami data dari 2 Kecamatan di Langkat, yakni di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Hinai," ungkap Norman, sembari mengatakan masih ada dari pihak lembaganya dilapangan yang saat ini melakukan investigasi kelapangan di Desa lainnya.

Norman Ginting menilai, penyaluran BPNT bagi KPM program KKS di Langkat ini seperti dipaksakan, sehingga kesiapan penyalurannya masih terkesan amburadul.

Apa lagi mengenai E-Warung nya, dipastikan ada E-Warung dadakan yang dibuka, yang bertolak belakang dengan kriteria syarat sebagai E-Warung.

"Ada laporan ke kita, yang katanya E-Warung itu ditempatkan dengan latar belakang E-Warung yang ditunjuk itu tidak memiliki latar belakang usaha dagangan sembako, melainkan baru dibuka, dikarenakannya ada program BPNT ini," bebernya Norman.

Untuk itu katanya lagi, pihaknya akan mengumpul bukti-bukti dilapangan, jika ada kedapatan permainan dari penyaluran BPNT di Langkat ini, Kepenyidik hukum, dan melaporkannya kepihak Kementrian Sosial di Jakarta. (Put 1)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments