JALAN BERLOBANG, CAMAT DIGOYANG

Togar Lubis SH MH


Oleh : Togar Lubis, SH,MH.

Saya tidak pada posisi untuk mengatakan bahwa unjuk rasa yang diselenggarakan masyarakat Kecamatan Wampu di Depan Kantor Camat Wampu, Senin, 26 Nopember 2018 adalah salah. Bagaimanapun juga Unjuk rasa (terserah rasa apa), demo, Aksi Damai atau menyuarakan pendapat  atau  apapun namanya, pada intinya adalah hak konstitusi yang diberikan kepada setiap warga Negara dan dilindungi Undang-undang.

Saya juga sudah tonton video demo tersebut dan dalam orasinya (jika tidak salah) pada intinya tentang kondisi jalan Kabupaten menuju sejumlah desa di Kecamatan Wampu yang rusak berat, Persoalan larangan bagi masyarakat menggembala ternak di areal kebun oleh PT. LNK serta dana CSR (Corporate Social Responbility) Perusahaan yang dikelola perusahaan Malasyia.

Namun ada yang menggelitik fikiran saya dari demo tersebut dan jika setuju anggaplah ini sebagai masukan bagi warga Kecamatan Wampu, saya uraikan sebagai berikut :
1. Soal Kondisi Jalan yang Berlubang.

Semestinya perwakilan warga, para cendikiawan dan aktivis terlebih dahulu mempertanyakan atau koordinasi dengan Camat apakah hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Wampu tahun 2017 lalu telah memasukkan dalam usulan anggaran skala prioritas untuk perbaikan jalan-jalan di Kecamatan Wampu dalam APBD Langkat Tahun Anggaran 2018.

Andaikan memang telah dimasukkan, menjadi pertanyaan mengapa tidak ditampung dalam APBD dan pantas dipertanyakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat.

Juga tidak ada salahnya jika hal ini dipertanyakan kepada Wakil Rakyat Daerah (DPRD Langkat) hasil Pemilihan I tahun 2014 yang lalu yaitu Stabat, Wampu, Secanggang,

Stabat dan Binjai. Jangan-jangan wakil rakyat yang menggeser usulan itu ke wilayah Kabupaten Langkat lainnya atau juga mungkin wakil rakyat dapil ini yang tidak bisa atau bahkan tidak mampu mempertahankan pendapat dan argumennya tentang pentingnya perbaikan sarana jalan di Kecamatan Wampu.

Hal ini penting penting dipertanyakan, sebab alasan klasik lainnya dari Panitia Anggaran Eksekutif Pemkab. Langkat  biasanya adalah tidak cukup anggaran.

Namun Aneh bin Ajaib….Tahun 2018 ini Pemkab.Langkat mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp.4,3 Milyar untuk pembuatan lapangan tembak di SPN Hinai dan pembangunan ruang pembuatan SKCK di Mapolres Langkat bernilai ratusan juta rupiah dan diberikan kepada Institusi vertical dalam bentuk Hibah.

2. Soal CSR PT.LNK.
Walaupun Kabupaten Langkat  sudah lama menerbitkan Perda Langkat Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Perbub.Langkat  Nomor
29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sampai saat ini penyaluran dana CSR tersebut masih sepenuhnya dikuasai dan dimonopoli oleh Pemkab.Langkat.

Jadi, jangan terlalu cepat curiga seakan-akan Perusahaan-perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya  dalam hal dana CSR.

Salah satu cara agar dana CSR tersebut bisa dieksekusi oleh Desa-desa yang berada didekat areal perkebunan atau perusahaan tanpa harus jadi “Pengemis” ke Kabupaten Langkat adalah Pemerintah Desa harus menerbitkan Perdes Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Desa.

Akhir tahun 2016 lalu saya telah mensosialisasikan tentang Ranperdes  CSR ini kepada hampir 2/3 Kepala Desa di Langkat .

Bukan hanya itu, saya telah membuat Ranperdes CSR dan membagikannya kepada sejumlah Kades dalam bentuk  Flask Disk dan nyatanya sampai saat ini tidak ada satupun yang berminat menjadikan Perdes. Mereka lebih asyik “mengotak-atik” DD dan ADD.

3. Soal Hewan Ternak yang Tidak Boleh Masuk Areal Perkebunan.
Persoalan ini saya tidak akan membahasnya. Sebab, Perusahaan punya kewenangan penuh untuk mengatur dan melarang itu. Apalagi sejak berlakunya UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Masyarakat juga harus memahami (jika mau faham) tentang Tugas seorang Camat. Adalah aneh jika kita “memaksakan” seorang Camat harus bisa membangun infrastruktur seperti jalan padahal kewenangan itu ada di tingkat Kabupaten.

 Sepanjang Camat telah memasukkan usulan pembangunan atau perbaikan jalan tersebut dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan maka kewajibannya telah dia laksanakan.

Disinilah perlunya Wakil Rakyat yang dipilih secara langsung oleh Rakyat untuk mengawal dan mempertahakan usulan tersebut dalam Rapat Pembahasan R-APBD menjadi APBD.

Mengacu pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Pengganti PP Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, saya tidak temukan tugas Camat tentang Pembangunan Infrastruktur.

 Tugas Camat lebih ke mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi  sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. (silahkan baca dan pelajari PP Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan).

Dari paparan tersebut diatas, dapat kita ketahui betapa pentingnya peran serta Wakil Rakyat dalam hal kepentingan, keingininan dan kebutuhan masyarakat.

Karena itulah wakil rakyat itu didanai oleh Negara untuk melakukan reses ke daerah pemilihannya agar mendengar aspirasi dan konstituennya, bukan memperbanyak jalan-jalan ke Ibu Kota dan kota-kota lainnya di Indonesia.

April 2019 adalah moment untuk memilih dan memilah calon wakil rakyat yang benar-benar memahami dan mengerti tentang rakyat.

Namun jika moment ini tidak dipergunakan oleh rakyat sebaik-baiknya, maka jangan berharap suara anda diperhitungkan di gedung rakyat.

Semoga ke depan tidak ada lagi “Jalan berlobang, Camat di Goyang, sementara Wakil Rakyat Langkat pura-pura tidak tau dan asyik berdendang.(red)


Show EmoticonHide Emoticon