Ferry Suando Tanurai Kaban Resmi Menjadi DPO KPK



Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto Net) 

Metrolangkatbinjai.com

Ferry Suando Tanuray Kaban (52) Warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, resmi menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (27/11) malam, membenarkan hal itu. Menurutnya, sesuai info Penyidikan Kasus DPRD Sumut, KPK Mengingatkan kembali DPO Ferry Suando Tanuray Kaban, agar segera menyerahkan diri.

"Dari 38 orang Anggota DPRD Sumut yang ditingkatkan ke Proses Penyidikan sebagai tersangka sejak April 2018, telah dilakukan penahanan terhadap 35 orang," beber Febri.

Tidak hanya itu, sambung Febri, Penyidikan untuk 12 orang tersangka diantaranya telah selesai, sehingga telah dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU)  dimana 5 diantaranya telah mulai didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.

"Secara bertahap yang lain juga akan diproses," katanya.


Surat resmi DPO FST yang dikeluarkan oleh KPK

Selain itu, sambung Pria berkacamata ini, KPK telah memasukkan 1 orang sebagai DPO dan terus melakukan penyisiran terkait posisi Ferry Suando Tanurai Kaban.

"KPK kembali mengingatkan agar yang bersangkutan (Ferry Suando Tanurai Kaban-red) segera menyerahkan diri," harapnya.

Lebih lanjut dikatakan Pria yang pernah dianugerahi Charta Politika Award dalam katagori pengamat pada tahun 2012 lalu, KPK telah mendatangi pihak keluarga, dan paat itu keluarga menyampaikan pada tim bahwa tidak ada komunikasi antara tersangka dengan keluarga.

"Kami perlu mengingatkan, jika ada pihak-pihak tertentu yang menyembunyikan informasi dan keberadaan seorang DPO atau memberikan keterangan palsu terkait hal tersebut, maka ada resiko Pidana untuk perbuatan itu, yaitu di Pasal 21 atau Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling sedikit 3 tahun hingga 12 tahun," jelasnya.

Selain itu, sambung Febri Diansyah, tuntutan terhadap pelaku yang tidak koperatif dan melarikan diri, kami pastikan akan lebih tinggi dibanding pelaku lain yang koperatif. Perlu diingat ancaman Pidana untuk penerimaan suap adalah 4 sampai 20 tahun penjara.

"Tidak ada gunanya bagi tersangka FST melarikan diri dari proses hukum, karena lambat atau cepat pasti akan ditemukan. KPK terus melakukan pencarian keberadaan tersangka dengan bantuan Polri dan masyarakat setempat. Justru jika FST terus melarikan diri, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi dirinya sendiri dan juga keluarga. Sehingga kami ingatkan kembali agar yang bersangkutan koperatif dan menyerahkan diri pada KPK," tegas Pria yang pernah bergabung di Lembaga Swadaya Masyarakat antirusiah, Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam proses berjalan, lanjutnya, 1 orang tersangka yaitu SSN (Sopar Siburian) telah mengajukan diri sebagai JC pada Penyidik. Pengajuan tersebut sedang dalam proses pertimbangan.

"Pada dasarkanya KPK menghargai pengajuan JC tersebut, karena yang bersangkutan selama proses hukum ini cukup koperatif dan telah mengembalikan uang yang diduga pernah ia terima yaitu sekitar Rp 202.500.000," katanya.

Sedangkan sejumlah anggota DPRD lain, lanjut Febri, telah mengembalikan uang dengan total sekitar Rp 7.656.500.000.

"SIkap koperatif ini pasti akan kami pertimbangkan sebagai alasan meringankan dalam proses hukum yang sedang berjalan," demikian Febri. (Put)


Show EmoticonHide Emoticon