Berbagai Pembacaan Tentang Partai GOLKAR





Foto ilustrasi Net

Metrolangkatbinjai.com




Sejarah, Kepemimpinan, dan Tanggung Jawab Moral

Ditulis Oleh : Mohammad Radius Anwar (Peneliti, Gondangdia Institute)





Tak dapat dipungkiri gagasan besar sebuah pemikiran yang lahir dari Bapak Bangsa  Bung Karno sebagai 'The Founding Father', pasca era sistem parlementer yang membuat kegaduhan dan tak ada jalan keluar bagi penyelesaian persoalan bangsa, maka pada tanggal 28 oktober 1956, Soekarno menyerukan untuk "mengubur partai-partai politik", ia menginginkan sistem Partai Tunggal, puncaknya terjadi pada Februari 1957 ketika ia mengumumkan jalan keluar bagi kemelut politik yang terjadi bertahun-tahun. Pidato ini dikenal sebagai "Konsepsi Presiden 1957" dan dianggap sebagai pintu masuk menuju Demokrasi Terpimpin. Pada pidato itu Soekarno secara resmi mengumumkan gagasannya tentang 'golongan fungsional'. Setelah pidato itu, kondisi politik dilakukan dalam berbagai tingkatan untuk mewujudkan sebuah gagasan dalam "Konsepsi Presiden". Padahal kita tahu Soekarno itu dedengkot PNI, namun dalam hal ini dia rela turun tangan sendiri untuk merayu dan melobi berbagai 'underbow' partai politik yang mengurusi kelompok profesi untuk meninggalkan induknya dan bergabung dengan organisasi golongan fungsional.

Sebagian ada yang menerima dan ada yang menolak, mereka yang menerima itulah yang kemudian bersepakat mendirikan organisasi konfederasi pada tahun 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya. Kita tahu ide Soekarno ini didukung oleh A.H Nasution. Sehingga wajar adanya kemudian Sekber Golkar digagas oleh Perwira Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan. Pembentukan Sekber Golkar ini merupakan respon terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta underbownya di dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang dinilai semakin meningkat.

Pasca tumbangnya rezim Orde Lama Soekarno, dan anti pemerintah, semakin masiflah konsolidasi kekuatan ide dan strategi atas penguatan Kelompok fungsional berbasis Kekaryaan. Akibat konflik dan peristiwa G30S-PKI pada tahun 1965.

Brigadir Jenderal Djuhartono sebagai Ketua Sekber Golkar pertama, kemudian ia digantikan oleh Mayor Jenderal Suprapto Sukowati melalui Mukernas I pada Desember tahun 1965. Di dalam perjalannannya anggota Sekber Golkar yang berjumlah 61 organisasi kemudian bertambah dan berkembang hingga 291 organisasi. Ratusan organisasi itu kemudian dikelompokkan menjadi 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO). Pengelompokan ini berdasarkan Kekaryaan. Tujuh KINO itu adalah Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), dan Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), akhirnya Sekber Golkar memutuskan untuk ikut pemilu pada tahun 1971, gebrakan perdana Golkar pada pemilu menunjukkan hasil signifikan Golkar meraih 34.348.673 suara atau sekitar 62,79% dari total perolehan suara. Kiprah di pemilu Golkar tercatat tampil sebagai pemenang dalam pemilu pertama pada pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun itu. Kemenangan terus diraih pada lima tahun berikutnya yakni tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sampai dengan Soeharto tumbang , performa Golkar sempat menurun pada pemilu 1999, perolehan suara Golkar diperingkat kedua setelah PDI-P. 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Namun dengan sebuah perubahan paradigma yang mendasar dibawah kepemimpinan Akbar Tanjung , berjuang di tengah badai penolakan dan pembubaran Golkar. Akhirnya Golkar mampu bertahan dan melakukan pembenahan baik ke dalam maupun ke luar partai. Akhirnya Partai Golkar bangkit kembali mengambil simpati rakyat pada pemilu legislatif tahun 2004 di tengah kontestasi multi partai, Partai Golkar mampu meraup 24.480.757 suara atau 21,58% dari sekitar suara keseluruhan sekitar 129 kadernya ditempatkan di Senayan. Baca Akbar Tanjung (2008) ' The Golkar Way', dimana pada pemilu 1999 Partai Golkar 23,7 juta (22,4%) suara, kalah dengan PDI-P yang mendominasi perolehan suara 35,7 juta (33,7%). Pada pemilu 2004, Partai Golkar memperoleh suara 24,5 juta (21,6%) dan PDI-P 21,0 juta (18,5%). Golkar meraih kursi 129 di Senayan.

Pada pemilu legislatif 2009, Golkar meraih 21.703.137 dari jumlah total suara sah sebanyak 104.099.785 suara. Atau sekitar 106 kursi, dan di pemilu 2014 Partai Golkar semakin turun perolehan suaranya menjadi 91 kursi.

Walaupun Golkar itu hidup di dalam tiga zaman, Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi ini, terlihat kedigdayaannya, namun harus diakui bahwa yang paling spektakuler adalah di era Akbar Tanjung dimana diera inilah, segala kekuatan Orba dan sokongan finansialnya secara otomatis terputus dari kekuatan modal yang dikumpulkan dari pundi-pundi rezim Orba tak bisa diakses dan dipergunakan untuk kepentingan Partai serta Partai harus mandiri dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Adalah hal yang wajar bila Golkar besar diera Presiden Soeharto yang menjadi soko guru politik tunggal pengendali sekaligus pendistribusi kekuasaan di masa itu. Dengan sokongannya dari jalur ABRI-Birokrasi dan Golongan Karya, setidaknya umur partai yang telah memasuki hari ulang tahunnya yang ke-54 tahun pada tanggal 20 Oktober 2018, Golkar tentunya perlu diredefinisi format kepemimpinannya. Kembali, jati diri pada cita-cita awal sebagai soko guru  kekaryaan yang hakiki tanpa memikirkan Kelompok (faksionalisasi dan patron) yang saat ini menyeruak vulgar dipermukaan, yang melahirkan sebuah gaya kepemimpinan dan partisipasi pragmatisme yang sangat akut. Hal ini terjadi diera kepemimpinan yang berlatar belakang pengusaha dan kental dengan nuansa transaksional yang terjadi pasca tahun 2004, setiap kali pergantian ketua umum selalu di dalamnya terdapat tawar menawar dan pasang tarif , bukan rahasia umum lagi siapa yang kuat secara finansial dan berani 'menyiram: tentunya dengan uang, dialah yang akan disukai dan dipastikan keluar sebagai pemenang (ketua umum)

Gaya kepemimpinan berlatar belakang  pengusaha ini sebenarnya tidak ada salahnya , namun perlu diingat sebagai catatan,  haruslah punya kepemimpinan yang kuat 'melarang keras kadernya langsung dan bersentuhan dengan bagi-bagi proyek yang mengakibatkan terjadi praktek koruptif, hal ini penting ditegaskan agar kader tidak masuk terjerumus didalam persoalan hukum, dan juga praktik itu menjadi budaya yang sudah wajar biasa dikalangan politisi Golkar, sehingga hal ini konsekuensinya banyak kader Golkar yang berselingkuh dengan kejahatan korupsi dan menikmati hasil uang rakyat, pada akhirnya tidak sedikit yang tertangkap, diadili dan masuk penjara. Perkara korupsinya macam-macam.

 Di era keterbukaan sekarang ini justru malah Partai Golkar menjadi kontra-produktif, hal tersebut justru  diakibatkan oleh prilaku kader dan elit yang bergaya hidup mewah dan bergelimangan harta ditambah lagi praktek koruptif tadi yang membuat senior seperti Akbar Tanjung cemas akibat perilaku itu ditambah lagi perpecahan di dalam tubuh Golkar, kubu Bali dengan kubu Ancol. Kekhawatiran Akbar sangat mendasar karena survei elektabilitas partai terus tergerus terjun bebas sampai 7,1 % melorot pasca pemilu 2014.

Apabila dibiarkan terus, Golkar akan masuk ke posisi papan tengah di Pileg 2019, Luhut Binsar pun gerah dengan masih banyaknya kader yang terindikasi terlibat korupsi masih bercokol di jajaran elit pengurus partai. Hal senada juga dirisaukan oleh Jusuf Kalla yang mana partai akan terus tersandera tidak bisa fokus memikirkan pemenangan, akibat persoalan kader yang terindikasi korupsi dan juga konflik serta mengakibatkan konsolidasi tidak berjalan dengan baik. Namun yang paling terlihat risau  sekali adalah Akbar Tanjung yang sudah mati-matian memperjungkan Golkar agar tidak dibubarkan di tahun 1998.

Memang tak dapat dipungkiri era kepemimpinan Aburizal Bakrie dilanjutkan dengan Setya Novanto, banyak sekali kader yang bermain proyek, korupsi, dari persoalan, pengadaan Al-Qur'an, e-KTP, Papa Minta Saham, Korupsi Kepala Daerah dan Anggota Dewan dari Partai Golkar,  Gratifikasi, PLTU1- Riau dan kemungkinan masih banyak lagi yang belum terungkap juga di era ARB terjadi estafet kepemimpinan yang terkesan kepanjangan tangan dari persoalan-persoalan kasus korupsi seperti gunung es, peralihan kepemimpinan kepada Airlangga Hartarto pun ditengarai sebagai kompromi-kompromi kepentingan yang saling melindungi dan juga cuci tangan dari sebuah kejahatan korupsi di masa lalu atau yang sekarang sedang berjalan. Kepemimpinan Airlangga Hartarto masih tersandera oleh kasus korupsi. Walaupun sebelumnya Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar membantah semua tudingan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih terkait proyek suap PLTU Riau-1. Mulai dari petinggi Golkar untuk mengawal proyek itu sampai soal rapat pembahasan proyek di rumah pribadi AH (Merdeka.com 28/09/18). Airlangga juga sebelumnya sempat membantah adanya aliran suap yang masuk ke partainya. Airlangga juga menampik pertemuan dirinya dengan Eni yang juga dihadiri Melchias Markus Mekeng, Idrus Marham dan Johanes Kotjo membahas soal PLTU Riau-1. Namun Eni tak menghiraukan bantahan Airlangga.

Dalam keterangan yang lain, yang dilansir media oleh satu media online  (27/09/18) Airlangga mengakui kerap melakukan pertemuan dengan para tersangka kasus dugaan proyek PLTU-Riau1, Idrus Marham dan Eni Saragih. Pertemuan itu wajar lantaran Eni dan Idrus merupakan kader Golkar. Airlangga pun mengakui "pertemuan dilakukan di tempat yang berbeda-beda, di rumah, di restoran" cetus Airlangga.

Selain pertemuan dengan mantan kadernya tersebut, Airlangga juga mengaku pernah bertemu dengan tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1, Johanes Kotjo. Dan tidak hanya itu Partai berlogo Beringin ini tengah diisukan menerima aliran dana Rp 2 miliar untuk pendanaan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) dari bendahara Eni Saragih.

Lewat surat ditulis Eni Saragih, aliran uang diterima Eni berasal dari Johannes Kotjo. Eni menyebut uang itu dipergunakan untuk mendanai keuangan kegiatan organisasi, tanpa menyebut munaslub Partai Golkar.

" Saya menganggap Pak Kotjo teman, satu tim, bukan orang lain sehingga kalau ada kebutuhan mendesak saya menghubungi beliau untuk membantu sponsor kegiatan organisasi, kegiatan ummat maupun kebutuhan pribadi" tulis Eni dalam surat tersebut dikutip dari Merdeka.com (27/08/18).

Hal ini senada juga diungkapkan oleh pengacaranya Eni Saragih, Fadli Nasution, dalam pertemuan itu membahas proyek senilai USD 900 juta itu dihadiri Ketua Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng, mantan sekjen Golkar Idrus Marham, serta pemegang saham Blackgold  Natural Recources Limited Johannes B Kotjo, pertemuan itu dilaksanakan pasca Airlangga menjabat sebagai Ketua Umum partai Golkar yang baru.

" Setelah Pak AH (Airlangga Hartarto) menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi Pak AH. Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni dan Pak Kotjo, kata Fadli, dilansir dari Merdeka.com (26/09/2018).

Pertemuan di rumah pribadi Airlangga itu dilaksanakan pada Januari 2018. Fadli menyebut bahwa pertemuan itu tidak lain membicarakan tindak lanjut kepentingan Kotjo menggarap proyrek PLTU Riau-1.

" Pastinya kepentingan Pak Kotjo yang dibahas di situ (pertemuan dengan Airlangga) karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN sudah tidak lagi Ketum Golkar" kata Fadli.

Dalam keterangan yang lain Airlangga mengatakan bahwa "Johannes B Kotjo itu juga (bertemu), saya ini kan pengurus emiten, dan Pak Johannes adalah salah satu pemegang saham jadi ya biasa saja, pertemuan yaa biasa-biasa saja," kata menteri perindustrian tersebut.

Skandal proyek PLTU Riau-1 masih membayang-bayangi partai Golkar ke depan, hantu korupsi ini akan selalu menghantui dan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Partai politik yang mana partai yang terindikasi koruptif dan kotor praktik itu menjadi kendala besar ke depan, bila kepemimpinan koruptif ini dibiarkan akan menjadi boomerang bagi Partai Golkar. Hal ini sudah terbukti di 2014 perolehan suara Partai Demokrat turun drastis akibat kadernya banyak terlibat koruptif makan uang rakyat.

Ke depan partai Golkar harus berbenah total, membuang kader yang terlibat koruptif juga membangun sebuah budaya dan semangat yang berlandaskan pada cita-cita luhur partai ini berdiri serta mengembangkan budaya malu dan takut pada Tuhan , bermoral dan berintegritas. Politik adalah 'Moral Obligation' bukan hanya melulu hasrat untuk berkuasa. Karena itu bila terjadi dan sudah merebak ditubuh Partai Golkar berarti ada yang salah dan ada kelainan syahwat politik pada diri individu di Partai Golkar akibat sudah akutnya kebutuhan perut dan gila kekuasaan sehingga etika dan moral diabaikan. Mereka lebih men-Tuhankan Uang daripada menjadi Pelayan Rakyat (sebagai manifestasi Tuhan di muka bumi).


Show EmoticonHide Emoticon