Terkait Pertikaian Penyerobotan Lahan Petani oleh PT Amal Tani, Polres Langkat Panggil Gapoktan dan Direksi Perusahaan Serta Pihak Berkompeten Lainnya




Langkat-Metrolangkatbinjai.com

Kasus sengketa penyerobotan ribuan hektar lahan milik para Petani yang diduga dilakukan pihak PT Amal Tani, masih belum jelas hasilnya.

Perjuangan ratusan petani yang memiliki bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dari BPN Langkat, serta dokumen alas hak ijin pengolahan lahan yang dikeluarkan Pemkab Langkat sejak tahun 1977 di areal eks lahan kawasan hutan di Desa Sejagat dan Desa Sebertung yang semula dikelola para petani penduduk setempat, kini malah dikuasai PT Amal Tani.

Belasan tahun dan berbagai upaya yang dilakukan ratusan ahli waris dan pemilik SHM kepemilikan lahan pertanian tersebut agar lahan yang memiliki sertifikat serta dokumen resmi lainnya yang kini berada di dalam HGU PT Amal Tani, tidak kunjung membuahkan hasil.

Berulangkali pula pihak Polres Langkat mencoba menengahi serta mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah penyerobotan lahan tersebut, dikarena ratusan para petani terus melakukan aksi dalam upaya mengetuk hati para pimpinan Direksi PT Amal Tani yang merupakan anak alm Letjend Djamin Ginting itu, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil.

Pihak PT Amal Tani malah memanfaatkan preman bayaran yang diduga dari salah satu organisasi kemasyarakatan di Langkat, untuk melawan para petani yang sedang memperjuangkan haknya sesuai bukti-bukti sah yang dimiliki.

Sehingga, pihak Polres Langkat kembali mamanggil para penanggungjawab kelompok tani, pihak perusahaan, BPN serta pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan lahan tersebut, di Aula Wirasatya Mapolres Langkat, Kamis (11/10).



Belum jelas apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara perwakilan kelompok tani dan pihak PT.Amal Tani ini yang diprakarsai Kapolres Langkat ini. Sebab, pihak pengamanan yang dilakukan petugas di Mapolres Langkat, cukup ketat. Terkesan, pihak Polres Langkat sengaja tidak mengijinkan pertemuan itu diliput wartawan.

Metro Langkat yang selama ini selalu meliput segala aksi yang dilakukan ratusan petani untuk memperjuangkan hak mereka, tidak diijinkan masuk untuk meliput pertemuan itu dan dihalang-halangi petugas.

Anehnya, pihak petugas Kepolisian malah menanyakan surat undangan untuk bisa hadir meliput jalannya pertemuan itu. Padahal, wartawan tugasnya untuk melaksankan kontrol sosial dan bukan bagian dari keduabelah pihak yang bertikai dalam permasalahan dugaan penyerobotan lahan tersebut.

"Mana surat undangannya untuk mengikuti pertemuan ini. Yang boleh masuk cuma yang namanya tertera dalam surat undangan. Tunggu aja di luar," ujar beberapa petugas Kepolisian yang menjaga di depan pintu ruangan rapat dengan nada tidak bersahabat. (Red)


Show EmoticonHide Emoticon