Kejari Binjai Tetapkan MA Dan DS Sebagai Tersangka Kasus Administrasi Fiktif



Kajari Binjai (tengah) 

Binjai-Metrolangkatbinjai.com

Muhaimin Adamy (MA), Oknum Pejabat dari PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) yang bertugas melakukan verifikasi, serta Demseria Simbolon (DS) merupakan ‎Oknum Guru yang melakukan administrasi fiktif dengan menyatakan wafat, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai, Rabu (24/10). Namun, kedua tersangka ini belum dilakukan penahanan oleh penyidik.

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar mengatakan, seiring penetapan kedua tersangka ini, penyidik meningkatkan status perkara dari penyidikan umum menjadi penyidikan khusus. Bahkan Penyidikan khusus ini sudah berdasarkan usulan dan pertimbangan yang matang dari Tim Penyidik.

 "Penetapan tersangka ini, kami sudah sependapat berdasarkan hasil ekspos. Dua orang tersangka ini merupakan (perkara) pemberian proses dana kematian Asuransi DS. Kita tim penyidik sudah menemukan beberapa alat bukti sehingga berkesimpulan menetapkan dua tersangka," kata Kajari didampingi Kasi Pidsus, Asepte Gaulle Ginting.

Menurut Kajari, MA yang merupakan Oknum Pejabat berwenang melakukan verifikasi, tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana semestinya. Sementara DS merupakan tersangka yang melakukan pengajuan klaim asuransi dana kematian tersebut.

Disoal Adesman Sagala (AS) suami dari DS ‎yang melakukan administrasi dan pengurusan pencairan dana kematian belum ditetapkan menjadi tersangka, Kajari mengatakan hanya tinggal menunggu waktu saja.

"Ini (kedua tersangka) merupakan pelaku utama. Jadi pelaku utama dulu, baru berkembang nanti kemana," kata mantan Kasubdit Tipikor Jampidsus Kejagung ini.

Soal kerugian negara, sambung Kajari, penyidik juga sudah berkordinasi dengan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut guna memastikan. Namun berdasarkan taksiran penyidik, kerugian negara mencapai Rp 400 juta lebih.

Total kerugian hitungan penyidik ini, kata Kajari, berdasarkan dari 7 tahun DS bolos ngajar dan pencairan dana Asuransi kematian tersangka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tapi dua tahun belakangan, gaji DS tidak disalurkan. ‎Sekarang MA menjabat di Taspen Pematang Siantar. Proses penyelidikan ini sudah melalui proses panjang, sejak setahun belakangan," tandas mantan Kajari Kualatungkal ini.

Diketahui, dugaan penyelewengan uang Negara di Dinas Pendidikan Kota Binjai yang diduga melibatkan oknum Pejabat Instansi tersebut hingga Unit Pelayanan Teknis (UPT) Binjai Utara. DS juga bolos ngajar di Sekolah Dasar Negeri 027144 sejak 2010 lalu. Meski bolos, gaji yang bersangkutan tetap mengalir. Gaji Demseria terus mengalir sejak 2010 hingga Februari 2018 ‎dengan gaji kotor sebesar Rp 4.367.900. Jika gaji yang bersangkutan dikalikan 86 bulan menjadi sebesar Rp 375.639.400.

Perbuatan ini bukan diranah disiplin ASN lagi akar masalahnya. Ada upaya untuk bekerjasama mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara.

Sayangnya, hal tersebut tidak mendapatkan sikap tegas dari Disdik Kota Binjai. Perkara ini diduga melibatkan Kepala SDN 027144 B‎injai Utara Sulasih, Kepala UPT Disdik Binjai Utara Emi Sutrisnawati, Bendahara UPT Disdik Binjai Utara Irwan Khotib Harahap, hingga Kabid Dikdas Disdik Binjai.‎

Bahkan, ada hal fatal diduga dilakukan PT Taspen Medan. Adalah, perusahaan plat merah itu mencairkan dana kematian DS yang diajukan suaminya, Adesman Sagala tahun 2014 lalu. Padahal, Demseria belum wafat.

 Diduga tanpa melakukan pengecekan akurat, PT Taspen mencairkan dana kematian DS yang penerimaan pertama pada 5 Mei 2014 lalu sebesar Rp 59.179.200 dan penerima kedua sebesar Rp 3.207.300 pada 23 November 2014. Sehingga total dana kematian yang dicairkan PT Taspen itu sebesar Rp62.386.500 mengalir ke rekening Bank Rakyat Indonesia Pajak Tavip atas nama Adesman Sagala.

Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 438.025.900.‎ ‎Pencairan dana kematian yang disalurkan PT Taspen berkat adanya surat kematian yang dibuat Adesman Sagala.

Penyidik menduga, Adesman Sagala yang mengurus semua Dokumen administrasi kematian fiktif tersebut yang kemudian diajukan kepada PT Taspen.

‎Pemanggilan untuk PT Taspen ini dilakukan dengan maksud penyidik mau tahu apa dasarnya mencairkan dana tersebut. (Red)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments