Katanya Bukan Icon Daerah, Disperindag Langkat Cuekin Tenun Khas Melayu


Keterangan Photo: Kabid Industri saat berbincang dengan Kadis Perindag Pemkab Langkat, Rabu (31/10).

Stabat - Metrolangkatbinjai.com

Tenun songket merupakan salah satu warisan budaya khasanah bangsa yang harusnya dijaga dan dipelihara sebagai salah satu identitas bangsa yang menganut paham bhineka tunggal ika sebagai salah satu dari 4 pilar kebangsaan kita.

Namun agaknya Pemkab Langkat tak memperhatikan hal tersebut, tampak bahwa program pengembangan tenun songket dimasa kepemimpinan Bupati Langkat yang saat ini menjabat hanya mengandalkan belas kasihan pihak Pemprov Sumut.

"Pelatihan dan magang pernah kita kirim ke Batubara bagi anak remaja dan anak putus sekolah, dari dana kita maupun dana APBD Pemprov tahun 2007", ujar Nanang Hadi  selaku kabid Industri Disperindag Pemkab Langkat kepada Metro Langkat, Rabu (31/10) sekitar pukul 14.30 WIB.

"Tahun 2014, ada pelatihan keterampilan tenun songket bagi masyarakat Tanjung Pura. Dan kita pernah bantu Alat Tenun Bukan Mesin saat pak Syamsul Arifin menjabat Bupati Langkat", tambahnya.

"Pelatihan handycraft yang berbahan campuran dengan bahan utama songket pernah kita lakukan pada tahun 2015 bagi para remaja sekolah dan putus sekolah", lanjutnya lagi.

"Kesulitan dalam usaha tenun songket ini dari bahan baku benangnya karena harus diimpor dan kendalanya hampir sama dengan ulos. Songket ini bukan pendapatan tapi budayanya yang lebih ditekankan, bertahan saja sudah syukur karena kita sulit mau cari orang kerjakan itu", ungkapnya.

"Tenun ini lihat segmen pasarnya karena segmen pasarnya menengah keatas yang bisa menggunakan, penggemarnya juga tertentu. Jika ada yang datang ke Langkat, jadi souvenir", ungkapnya.

Pihak Disperindag agaknya lesu dan pesimis menyikapi persoalan tenun songket khas Langkat ini. Tak banyak yang bisa diperbuat selain mengharapkan program dari Pemprovsu.

"Pihak provinsi ada mesan kabarnya dan tahun depan di Pemprovsu yang menangani, kita hanya mengirimkan peserta saja, semua ditanggung oleh propinsi", lanjutnya lagi.

"Kalau mau gerakan seporadis dari sekolah dan desa, tapi kalau ditopang anggaran disini", jelasnya mengakhiri. (Gus)


Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments