DKPP, Monster atau Kolega



Oleh: *Agusma Hidayat

Menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas bagi Penyelenggara Pemilu tak semudah yang dibayangkan, apalagi hanya sekedar ditulis maupun diucapkan. Melainkan hal ini sulit untuk dijiwai dan diterapkan, tentunya dalam bekerja, bertindak, menjalankan tugas dan wewenang selaku Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman prilaku serta sumpah/janji jabatan yang melekat kepada dirinya.

Tentu hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Penyelenggara Pemilu baik di tingkat KPU maupun di jajaran Bawaslu. Oleh sebab itu, wajar saja jika mendengar istilah DKPP yang sudah tak asing lagi ditelinga Penyelenggara Pemilu, setidaknya hal ini dapat dijelaskan seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Satu sisi, sebahagian Penyelenggara Pemilu menganggap DKPP sebagai monster yang menakutkan, dilain pihak DKPP dipandang positif dengan menempatkannya sebagai kolega sesama Penyelenggara Pemilu.

Bagi Penyelenggara Pemilu yang tak berniat ataupun tak sanggup menjaga kode etiknya, tentu memandang etika, independensi, integritas maupun kehormatan Penyelenggara Pemilu hanyalah dipandang sebatas kajian tekstual dan dianggap enteng dan sebelah mata. Kelompok ini beranggapan hal demikian tidaklah begitu penting dan memandang hukum dinegeri ini bisa dipermainkan ataupun diperjualbelikan.

Sedangkan kualitas Pemilu 2019 mendatang, tentunya diawali dengan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, dengan demikian indikator keberhasilannya dapat diukur jika Penyelenggara Pemilunya mampu menjaga etika, independensi, integritas dan kehormatannya dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 mendatang.

Saat sebagai Penyelenggara Pemilu, mereka yang menganggap remeh kode etik yang pada dasarnya harus melekat kepada dirinya itu masih bebas menghirup udara segar, tentu bisa saja berbuat sekehendak hatinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan integritas dan kehormatannya selaku Penyelenggara Pemilu yang terkadang mereka-mereka ini pandai bersandiwara didepan publik untuk menutupi kesalahannya.

Namun, pada saat telah terbukti diadukan ke sidang DKPP, Penyelenggara Pemilu tersebut menganggap DKPP bagaikan monster menakutkan yang siap melumat mangsanya kapan saja, perasaan takutpun muncul, kian lama semakin phobia agaknya jika ia mendengar istilah DKPP.

Walaupun terdengar cukup aneh, sebab bertolak belakang antara anggap enteng dan takut, saat tidak diadukan mereka anggap enteng, namun sebenarnya lebih menyedihkan bagi Penyelenggara Pemilu jika harus diadili dan karirnya bisa berakhir di peradilan DKPP, yang mereka pada umumnya tidak ingin berurusan dengan hal tersebut.

Bagaimana tidak, sanksinya berupa peringatan hingga pemberhentian tetap, sehingga mereka takut akan kehilangan pekerjaan yang dianggap sebagian orang cukup bergengsi, yang tentunya berdampak juga secara otomatis akan kehilangan penghasilan yang dapat dikatakan cukup lumayan besar, apalagi ditengah krisis yang saat ini melanda negeri ini.

Bagaimana tidak menyeramkan, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota ditingkat KPU maupun di jajaran Bawaslu. Jika Penyelenggara Pemilu melanggar kode etik dan dilaporkan ke DKPP, maka bersiap-siaplah untuk disidang dalam persidangan yang digelar oleh DKPP.

Selain itu, DKPP berwenang memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. DKPP juga dapat memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik serta DKPP yang akhirnya memutus pelanggaran kode etik tersebut.

Hal ini tentu menjadi persoalan yang mendasar demi tegaknya keadilan Pemilu serta kehormatan Penyelenggaranya dalam suksesi Pemilu 2019 mendatang walaupun sebenarnya mereka memahami benar bahwa kode etik tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh Penyelenggara Pemilu baik di tingkat KPU maupun jajaran Bawaslu.

Kasus demi kasus pelanggaran kode etik yang telah maupun yang sedang ditangani DKPP saat ini, tentu saja pelakunya merupakan Penyelenggara Pemilu itu sendiri, baik yang diadukan dari pihak masyarakat atau pemilih, Pasangan Calon Gubernur, Bupati maupun Walikota, Peserta Pemilu maupun berasal dari sesama Penyelenggara Pemilu selaku koleganya sendiri.
Dari sekian banyak kasus tersebut, DKPP telah memutus dalam persidangannya, dari yang tidak terbukti atau sekedar mendapatkan rehabilitasi saja atau sanksinya hanya bersifat teguran/peringatan sampai peringatan keras, bahkan pemberhentian sementara, pemberhentian dari jabatan ketua hingga pemberhentian tetap, namun tetap saja pelanggaran kode etik terus berjalan tanpa henti yang sepertinya tak mampu membuat efek jera bagi para pelakunya walaupun perasaan mereka menganggap DKPP tersebut seperti monster yang menakutkan.

Oleh karena itu, DKPP memiliki kewajiban menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu, bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi dan menyampaikan putusannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Tetapi lain pula halnya bagi Penyelenggara Pemilu yang memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk menjaga dan memegang teguh kode etiknya, maka mereka berpandangan bahwa DKPP merupakan suatu kolega sesama Penyelenggara Pemilu yang tak perlu ditakutkan disebabkan mereka bekerja menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Penyelenggara Pemilu dengan berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas dan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun kelompok karena mereka menyadari bahwa Pemilu berkualitas dan berintegritas itu dimulai dari Penyelenggaranya yang berkualitas dan berintegritas pula. (*)

*Penulis pernah bekerja sebagai staf divisi PHL pada sekretariat Panwas Kab. Langkat
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments