Diduga 4 Anggota BPD Bohorok Menjadi Pengurus Parpol Dan Caleg




Foto ilustrasi Net

Langkat-Metrolangkatbinjai.com

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal tersebut termaktub didalam Pasal 56 UU 6/2014 tentng Desa.

Disamping hal tersebut, juga di kemukakan 9 larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diantaranya anggota BPD dilarang Menjadi pengurus Partai politik sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 64 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa huruf h.

Larangan bagi anggota BPD tidak hanya diatur dalam UU Desa, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dan Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD, yaitu dalam Paragraf 6 Pasal 26.

Namun, apa yang diamanatkan peraturan perundang undangan terkait Desa, ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi yang ada. Ada juga anggota BPD terkait dengan Partai Politik menjadi pengurus Partai Politik maupun terdaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) untuk Pemilu 2019 yang akan datang.

Berdasarkan informasi masyarakat yang enggan di sebutkan namanya dan penelusuran, di Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat ada indikasi 4 anggota BPD yang akan di lantik di November 2018 ini, diduga merupakan Kader dan Pengurus salah satu Partai Politik dan terdaftar sebagai Caleg Partai Politik untuk peserta Pemilu 2019, daerah pemilihan 3 Kabupaten Langkat.

Ke 4 anggota BPD tersebut antara lain berinisial NS yang terpilih Ketua BPD Sampe Raya, ST ketua BPD desa Lau Damak, NS ketua BPD Desa Batu Jonjong, ketiganya merupakan pimpinan salah satu Partai Politik di Kecamatan Bohorok. serta B yang terpilih jadi Wakil Ketua BPD Desa Perkebunanan Bukit Lawang.

Dugaan tersebut tentunya mengundang polemik dan tanda tanya di kalangan masyarakat Bohorok. Hal ini di karenakan masyarakat menilai hal tersebut telah melanggar ketentuan perundang undangan yang ada.

"Bahkan masyarakat menilai Panitia seleksi anggota BPD di Desa tidak memahami dan diduga sengaja mengabaikan ketentuan dimaksud," urai salah seorang masyarakat Bohorok yang enggan disebutkn namanya.

Menyikapi hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Bohorok tak menampik hal tersebut dan menyatakan ketentuan pelarangannya tidak diatur dalam ketentuan kepemiluan.

“Hubungan kasus ini dengan Panwaslu belum ada diatur,” kata Menanti Ginting Ketua Panwascam Bohorok.

“Hanya saja, jika yang dimaksud (4 nama BPD tersebut) masuk dalam daftar tim kampanye atau tim pemenangan, baru masuk ranah Panwas. Namun hingga saat ini kita belum temukan itu,” tegas Menanti Ginting, Rabu (24/10).

Sementara itu, Kepala Kecamatan Bohorok, Nuryansyah, tidak menjawab upaya konfirmasi awak media, baik melalui sambungan seluler maupun pesan singkat. (Red)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments