Sekretaris DPRD kota Binjai : Surat Pengunduran Diri Ardiansyah Putra Masih Jalan Ditempat






Binjai-Metrolangkatbinjai.com

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kota Binjai, Putri Syawal Sembiring, mengamini kalau Ardiansyah Putra masih menerima hak-haknya sebagai Wakil Rakyat, yakni salah satunya gaji pokok sebesar Rp 1.860.000, dan sejumlah tunjangan lainnya.

Sejauh ini, kata Sekwan, surat pengunduran diri yang dilayangkan Ardiansyah Putra kepada Ketua DPRD dan Sekwan Kota Binjai masih jalan di tempat.

"Surat pengunduran dirinya itu masih sampai di sini (DPRD). Tapi DPRD sudah sampaikan juga (surat pengunduran diri Ardiansyah) sama KPU," jelas Sekretaris Dewan (Sekwan) Binjai, Putri Syawal Sembiring, Selasa (18/9).

Menurut Sekwan, masalah yang dihadapi mantan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Binjai ini ‎cukup pelik. Setidaknya ada dua persoalan yang dihadapi Ardiansyah Putra yang bertarung pada Pesta Demokrasi 2019, dengan perahu Partai Amanat Nasional (PAN).

Pertama, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) ‎yang mau dilakukan Sekwan DPRD Binjai terkait pemecatan Ardiansyah, berdasarkan putusan Mahkamah Partai Demokrat. Kedua, proses PAW tersebut menindaklanjuti surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.

"Semenjak dipecat dari Mahkamah Partai, dia buat surat pengunduran diri. Kalau dari pengunduran diri (proses PAW), harus ganti sejak tertanggal pengunduran diri. Tapi, kalau PAW pemecatan Partai, yang bersangkutan masih berhak segala fasilitasnya sampai SK keluar dan diketok disini. Itu diatur dalam PP 12 tapi tahunnya saya lupa‎," urai Sekwan.

Sejauh ini, sambungnya, surat pengunduran diri dari yang bersangkutan belum diproses DPRD menuju Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Sumut. Sekwan menjelaskan, surat pemecatan itu dikirim ke KPU dan Pemko Binjai. Kemudian Pemko Binjai menyampaikan ke Provinsi.

"DPRD tidak boleh ke Provinsi langsung. Anggotaku lagi di Biro Otda, konsultasi tentang Surat PAW (pemecatan partai dan pengunduran diri) dari Ardiansyah. Jadi masalahnya ini pelik," beber Putri sembari menambahkan, kalau di-PAW dengan menyatakan pengundurkan diri ‎sebagai anggota Legislatif berbahaya jika masih menerima fasilitas dan hak-haknya sebagai wakil rakyat.

Lebih lanjut dikatakan Sekwan, Agustus dan September 2018, Ardiansyah masih menerima gaji dan tunjangan lainnya. Namun, Sekwan menyatakan, kalau gaji yang bersangkutan tidak diperoleh lagi pada Oktober 2018.

Disoal apakah karena ditanya wartawan gaji Ardiansyah diberhentikan, Sekwan membantahnya.

"Enggak (karena ditanya wartawan). Memang bahaya itu kalau dikasih terus (gajinya)," ujar Putri saat dikonfirmasi wartawan didampingi Bendahara DPRD Binjai, Zulhendar Lubis.

Ditempat yang sama, menurut Bendahara, Wakil Rakyat mendapatkan beberapa tunjangan selain gaji pokok, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi dan lainnya.

Bendahara yang akrab disapa Een ini juga mengatakan, tunjangan istri diperoleh wakil rakyat sebesar 10 persen dari gaji pokok dan tunjangan anak diperoleh 2 persen.

"Kalau ditotal semua beserta tunjangan, dapat Rp 20-an juta juga. Tidak sampai Rp 30 juta karena kota kecil (status Kota Binjai)," pungkasnya.

Terpisah, Komisioner Divisi Teknis KPU Binjai, Rafli Surbakti menyatakan, Ardiansyah harus memberikan SK putusan pemberhentiannya kepada penyelenggara Pemilu. Sebab, kata Rafli, hal tersebut merupakan salah satu syarat wajib KPU Binjai men‎etapkan Daftar Calon Tetap yang ditetapkan pada 20 September 2018 mendatang.

"Karena nanti syarat kita menetapkan DCT wajib menyerahkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.‎ Kalau tidak ada, berdasarkan PKPU 20/2018 pasal 27 ayat 5 dan 6 disebutkan dalam hal anggota calon DPRD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat berwenang dan tanda terima," pungkasnya.

Diketahui, Ardiansyah Putra, anggota DPRD Binjai dari Fraksi Partai Demokrat periode 2014-2019 ini akan kembali bertarung pada Pesta Demokrasi tahun depan. Hanya saja, pria bertubuh tambun dan mengenakan kacamata ini tidak lagi berlayar dengan perahu partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Binjai ini akan berlayar dengan Partai Amanat Nasional menuju Pilpres 2019 dengan nomor urut 1 Daerah Pemilihan Binjai Timur.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, jika ada anggota DPRD yang kembali bertarung pada pesta Demokrasi selanjutnya tapi berbeda Partai, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Lembaga Legislatif. (Put)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments