PPSDP KPP RI Gelar Seminar Ke Nelayan Langkat Soal Tapal Batas





Langkat-Metrolangkatbinjai.com


Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, secara langsung menghadiri acara seminar pemberian pemahaman kepada nelayan Indonesia (nelayan Langkat) agar tidak melintas batas ke negara lain, di Gedung UDW Pertamina Pangkalan Berandan Kanupaten Langkat, Kamis (20/9).

Seminar tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jendaral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPSDP)  Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Hadir sebagai narasumber Direktur PPSDP Agus Priyono, Perwakilan dari Direktur Perlindungan dan BHI Kemlu RI, Konsultan jendral RI di Penang Malyasia Irwansyah Wibisono, dipandu moderator Kadis Kelautan dan Perikanan Langkat Subiyanto SE.

dr H Indra pada sambutannya berharap pada pertemuan ini akan memberikan hasil positif bagi para nelayan Langkat, sehingga hari ini dan kedepan, tidak adalagi nelayan Indonesia khususnya  Langkat, ditangkap oleh aparat berwenang kerajaan Malaysia, disebabkan ketidak tahuan terhadap Tapal Batas.

“Untuk itu kepada para peserta seminar ini, diharap dapat memahani apa yang dijelaskan oleh narasumber, serta dapat menggunakan kesempatan ini untuk diskusi, saling memberikan saran pendapat bagi kebaikan keselamatan kaum nelayan dan keluarganya, dalam memahami batas perairan dengan negara lain,” imbuhnya.

Atas terselenggaranya acara ini, sambung Sekda, Pemkab Langkat  mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jendral PPSDP KKP yang telah berupaya menginisiasi kegiatan ini, sehingga diyakini para nelayan Langkat kedepan akan semakin faham dan mengerti, khususnya tentang Tapal perairan Indoneia-Malaysia.

“Sama sama kita harapkan untuk kemudian hari,  penangkapan nelayan yang melewati batas perairan negara lain tidak terjadi Lagi. Karena sebelumnya, berdasarkan data tahun 2017-2018, tercatat sudah ada sebanyak 56 orang nelayan Langkat yang sudah dipulangkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Malaysia, karena melanggar batas perairan pada saat menangkap ikan,” paparnya.

Selanjutnya dijelaskan Sekda, Pemkab Langkat telah berupaya dengan mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliyar pada 2017, dan 2 miliyar pada 2018 ini, untuk mengganti sebanyak 601 unit alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Hal ini dalam rangka menindaklanjuti peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan No 71 tahun 2016, tentang jalur penangkapan ikan dan penepatan alat penagkapan ikan di wilayan pengelolaan perikanan negara RI.

Diketahhui pada acara seminar tersebut, dilakukan pembacaan  dan penandatanganan deklarasi komitmen bersama nelayan Kabupaten Langkat, agar tidak melintasi batas perairan negara lain, oleh tiga orang perwakilan dari nelayan atas nama Sulaiman, Ruslan dan Alim, yang disaksikan dan dikuti oleh Sekdakab Langkat, Direktur PPSDP KKP dan  Kadis Kelautan dan Perikanan Langkat.

Serta penyerahan dari Direktur PPSDP KKP kepada Sekda, Direktur PWNI dan BHI Kemenlu RI, kepala DKP Provsu, Kadis KP Langkat, kepala Stasiun PSDKP Belawan. Juga penyerahan secera simbolis Kit dan peta perbatasan oleh Direktur PPSDP KKP kepada perwakilan 1 nelayan dan 1 kepala Desa.

Turut hadir sejumlah Anggota DPR RI Dapil III Sumut dari Fraksi Golkar Delia Pratiwi Br Sitepu, Asisten dan Sataf Ahli Bupati Langkat,  sejumlah pimpinan OPD Pemkab Langkat, Forkopim Pangkalan Susu, pengurus himpunan nelayan dan nelayan Langkat, serta  undangan berhadir. (Put)


Show EmoticonHide Emoticon