LPSK Serahkan Kompensasi Kepada Keluarga Korban Terorisme di Polda Sumut




Medan-Metrolangkatbinjai.com

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi senilai Rp 610 juta kepada keluarga korban serangan Terorisme di Polda Sumut, yaitu Martua Sigalingging.

Penyerahan kompensasi dilakukan Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar kepada istri korban, Mianna Manalu di Markas Polda Sumut, Jumat (14/9).

Menurut Lili Pintauli, berdasarkan Putusan Pengadilan, keluarga korban berhak atas kompensasi sebesar Rp 611.776.000. Selain kompensasi berupa uang, LPSK juga memfasilitasi keluarga korban mengakses layanan Psikososial, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Layanan psikososial dimaksud antara lain permintaan untuk membebaskan anak-anak korban dari biaya pendidikan kepada Pemerintah Kota Padang Sidempuan. Tidak itu saja, saat ini, salah satu anak korban juga tengah menjalani pendidikan sebagai anggota Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai Langkat," beber Lili.

Lanjutnya, untuk membantu kehidupan perekonomian keluarga korban ke depan, Lili Pintauli mengatakan bahwa kepada istri korban sudah diberikan pelatihan bagaimana mengembangkan usaha.

"Karena sang istri sebelum suaminya Meninggal Dunia dalam aksi Terorisme di Polda Sumut, Minggu (25/6) sekitar pukul 03.00 WIB, sudah berdagang lebih dulu," paparnya.

Menurut Lili, Putusan kompensasi bagi keluarga korban Martua Sigalingging, dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyidangkan kasus ini. Untuk itu, LPSK memberikan perlindungan bagi keluarga korban antara lain dengan memberikan pemenuhan hak Prosedural dan memfasilitasi pengajuan kompensasi.

Pemberian kompensasi merupakan amanat UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana maupun ahli warisnya. Selain tindak pidana terorisme, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga dimungkinkan mengajukan kompensasi.

"Amanat dari UU dan ada putusan dari Majelis Hakim, LPSK kemudian memberikan hak bagi korban dan keluarga, termasuk kompensasi," kata Lili. (Put)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments