Kejari Harus Usut Dugaan Pungli di SMAN-1 Brandan


Sekolah SMAN-1 Brandan. (budi) 


Brandan Barat-Metrolangkat

Terkait adanya dugaan pungli di SMA N 1 Brandan Barat, aparat penegak hukum diminta untuk mengusut praktik uang penjualan atribut dan uang pembangunan sebesar Rp 424 ribu/siswa terhadap lebih kurang 216 peserta didik baru TA 2018 yang akan menuntut ilmu di sekolah ini.
 "Sudah sepantasnya pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Stabat Cabang (Kecabjari) Pangkalan Brandan mengusut dugaan pungli berkedok penjualan atribut dan sumbangan uang pembangunan sekolah, karena dengan adanya kutipan uang pembangunan dan pembelian atribut yang dianggap mahal untuk ukuran sekolah Negeri, sangat memberatkan orangtua siswa", ucap Hasrizal.SH, salah seorang pemerhati hukum Kab Langkat.

Menurut Hasrizal, tindakan yang diambil pihak SMA N1 Brandan Barat hanya berdasarkan hasil rapat antara orangtua murid dan pihak sekolah serta komite, tanpa memiliki payung hukum, dimana pihak sekolah menetapkan nominal besarnya jumlah uang.

 Walaupun ini berdasarkan hasil rapat komite sekolah, namun beberapa Peraturan Pemerintah (PP) baik yang tertuang dalam Permendikbud dan Perpres sangat bertolak belakang, dan hasil rapat ini tidak bisa dijadikan sebagai payung hukum

Dikatakan, Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
 Dan ini juga jelas mengangkangi Perpres Nomor  87 tahun 2016 tentang  pembentukan Tim Saber Pungli dimana pihak sekolah dilarang melakukan pungutan, termasuk uang bangunan, untuk itu kita minta pihak Kecabjari Pangkalan Brandan untuk segera mengusut adanya dugaan pungli di sekolah ini, ucap Hasrizal.SH

 Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Stabat Cabang (Kecabjari) Pangkalan Brandan melalui salah seorang stafnya Daniel Oktavianus Sinaga. SH, saat dikonfirmasi via seluler Kamis (6/9) siang mengatakan, "Saat ini informasi dan berkasnya sudah kita serahkan keatasan, namun masih dalam proses", ucap  Daniel Oktavianus Sinaga. SH, menjelaskan jika informasi masyarakat tetap ditampung dan ditindak lanjuti.

Dari keterangan yang diterima  Metro Langkat, mahalnya penjualan atribut dan uang sumbangan pembangunan di SMA N 1 Brandan Barat, sudah berlangsung lama sejak beberapa tahun yang lalu, namun anehnya hingga saat ini praktik pungli berkedok rapat komite sekolah masih terus berlanjut tanpa ada tindakan dan sikap tegas yang diambil pemerintah guna membrantas praktek pungli ini. (Bud) 
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments