Ternyata Oknum Kades Harapan Maju Mencabuli Tiga Anak dibawah Umur

Oknum Kades yang lakukan pencabulan terhadap tiga anak dibawah umur

Langkat-Metrolangkatbinjai. com

Kepala Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur. 

Ironisnya, kasus yang sudah dilaporkan ke Polres Langkat ini malah disetop karena korban dan pelaku berdamai.

Atas dasar itulah masyarakat bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Langkat, meminta Kapoldasu yang baru untuk menindaklanjuti keresahan warga terkait dugaaan kasus seksual terhadap anak di Kabupaten Langkat.

"Kami ingin kasus perdamaian yang dilakukan di Polres Langkat terhadap kasus kejahatan seksual yang dilakukan kepala desa di Sei Lepan, mendapat perhatian Kapoldasu demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap predator anak di Langkat," minta Ketua P2TP2A Langkat Enis Safrin Aldin, Kamis (16/8/2018).

Dia juga mengatakan, di saat semua orang sibuk memperingati hari kemerdaan, tapi di sisi lain masih ada hal yang sangat miris dan jauh dari cita-cita kemerdakan.

"Bila terus terjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak tetap bebas berkeliaran, maka kita belum merdeka dalam hukum," tegasnya.

Ia menjelaskan, kasus kejahatan seksual tidak mengenal kata perdamaian. Mengingat kasus tersebut merupakan tindak pidana murni. 

"Kalaupun terjadi perdamaian, tidak mencabut pidananya," ujar Enis.

Sebelumnya, P2TP2A Langkat dan LSM Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Rabu (15/8/2018).

Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Azmiati menilai, masyarakat di Kabupaten Langkat cukup memahami perannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Masyarakat yang melihat banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di daerah tersebut sudah beberapa kali melaporkan ke Polres Langkat, tetapi selalu dihentikan. 

"Dari sekian banyaknya kasus yang pernah mereka laporkan, tidak ada yang sampai ke proses pengadilan. Ini jadi satu keprihatinan bagi masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, kasus tiga anak di bawah umur yang diduga menjadi korban oknum kepala desa tersebut, Azmiati menjelaskan, dua di antaranya merupakan kakak beradik yakni F (18) dan W (16). 

Korban W bersama ibunya sudah melaporkan kasus ini ke Polres Langkat. Namun kasus disetop karena ada perdamaian antara pelaku dengan korban yang masih memiliki hubungan keluarga. Sedangkan satu kasus lagi terhadap A (13), dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Polda Sumatra Utara.

"Mirisnya, pelaku ini kepala desa. Jadi masyarakat melihat ini persoalan yang cukup serius. Apalagi kepala desa ini punya PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Jadi kita khawatir ada korban-korban lain. Kami mengecam tindakan Polres Langkat yang menghentikan kasus ini. Jadi kita akan laporkan kasus ini ke Polda Sumut agar mereka bisa melakukan gelar perkara atas kasus ini," ujarnya.

Azmiati menambahkan, pihaknya ingin berbagi peran dengan Ombudsman dalam penegakan hukum terhadap anak-anak. Pihaknya juga berharap Ombudsman dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Pemkab Langkat agar memberi tindakan pada oknum kepala desa tersebut.

Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Utara Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya belum dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena belum memenuhi syarat formil dan materil.
"Harus ada syarat formil dan materil agar bisa ditindaklanjuti. Pelapornya siapa. Kalau PKPA misalnya, harus dapat kuasa dari orang tua korban," kata Abyadi.

Begitu pun, kata Abyadi, pihaknya meminta Polres Langkat tidak menghentikan kasus ini dan harus mengusutnya sampai tuntas.

Terkait tindakan terhadap oknum kepala desa tersebut, Ombudsman meminta masyarakat melaporkannya ke inspektorat terlebih dahulu.

"Kalau nanti tidak ditindaklanjuti oleh inspektorat, silakan lapor ke Ombudsman," tegas Abyadi Siregar.(yong) 
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments