SMAN 1 Brandan Abaikan Peraturan Pemerintah


SMAN1 Brandan

Brandan Barat-Metrolangkatbinjai.com
Pemerintah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP serta SMA sederajat, aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar, bahkan sanksi yang diberikan tidak main-main, baik sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun sanksi hukum pidana (Penjara).

Namun tampaknya, masih banyak  sekolah yang melakukan kutipan tanpa memperdulikan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan alasan sudah dirapatkan melalui komite sekolah, sehingga hal ini memberatkan orang tua siswa dari segi pembiayaan. 

Seperti yang terjadi di SMA N1 Berandan Barat Kec Berandan Barat, Kab Langkat, memasuki Tahun Ajaran (TA) baru 2018, sebanyak 216 siswa baru yang akan menuntut ilmu disekolah ini, dikutip uang bangunan sebesar Rp 350.000, dan uang atribut sebesar  Rp 74.000 per siswa. 

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang orang tua siswa yang namanya enggan disebutkan, dirinya mengaku merasa sangat dibebankan dengan biaya uang pembangunan sebesar Rp 350.000. 

"Ya kita sangat diberatkan dengan uang pembangunan  sebesar Rp 350.000, walaupun bisa dicicil hingga sampai bulan 12 nanti namun kita merasa sangat terbebani, kenapa sekolah lain dibebaskan uang pembangunan tetapi di sini tidak, kita juga terkejut namun mau bagaimana lagi, anak saya harus terus melanjutkan sekolah", ucapnya. 

Kasek SMA Negeri 1 Berandan Barat, Hasan Azhari didampingi, Sonimin selaku Humas sekolah, saat di konfirmasi kru Metro Langkat, Senin (13/8), membenarkan pihaknya memungut uang sebesar Rp 350 ribu dari murid baru Tahun 2018 untuk biaya pembangunan satu unit ruang kelas belajar (RKB).

Sementara uang atribut dibanderol seharga Rp 74.000, untuk 1 topi, 1 dasi, 2 pasang bendera merah putih kecil dan badge nama, yang dijual melalui koperasi sekolah. 

"Uang pembangunan Rp 350.000 dan uang atribut sebesar Rp 74.000 sudah dirapatkan sesuai dengan hasil rapat orang tua murid, komite dan pihak sekolah, bahkan uang SPP sebesar Rp 65.000 /bulan termasuk jika ada pungutan uang sosial lainnya seperti memperigati hari besar keagamaan dan hari Kemerdekaan RI, semuanya berjalan sesuai hasil rapat bersama", ucap Hasan Azhari didampingi Sonimin

Hendrik Hutagalung (49) salah seorang pemerhati pendidikan Kab Langkat yang juga aktifis 99 mengatakan, legalitas pengutan uang bangunan sekolah perlu dipertanyakan, karena pemerintah dalam Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Tim Saber Pungli melarang keras pihak sekolah melakukan pungutan, termasuk uang bangunan. 

Selain itu, untuk uang atribut sebesar Rp 74.000/siswa dianggap terlalu mahal untuk ukuran sekolah Negeri, sementara jika di bandingkan dengan sekolah Swasta SMA Muhammadiyah Pangkalan Brandan hanya bekisar Rp 37.000, jauh lebih murah dari harga yang dibanderol pihak SMA N1 Berandan Brandan.

Diketahui dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dimana sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
    
Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP serta SMA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat, aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar.

Jadi dengan pungutan uang bangunan dan uang atribut yang dikutip pihak SMA N1 Berandan Barat, kita anggap pihak sekolah telah mengabaikan dan mengangkangi Peraturan pemerintah, kita minta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk segera menyikapi hal ini, ucap Hendrik Hutagalung. (Bud) 








Nb:foto SMA N1 Berandan Brandan 
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments