Ini Pengakuan Ketua KNPI Binjai Terkait Uang Pembinaan OKP




Ketua KNPI Binjai Arief Rahman Nasution

Binjai-Metrolangkatbinjai.com

Sebanyak 59 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang menerima uang Pembinaan, sebanyak 44 OKP sudah membuat pernyataan di atas Materai bahwa uang Pembinaan mereka tidak di potong. Sementara, 15 OKP lagi masih masih dalam Proses.

Hal itu diakui Ketua KNPI Binjai, Arief Rahman Nasution, Senin (20/8) petang, saat di tanya awak media di salah satu Warkop, terkait isu yang beredar menimpa dirinya.

"Ada 15 OKP masih dalam Proses. Karena saat ini Bendahara pembayar kita masih ada acara Keluarga di Aceh," ucapnya.

Disoal pemanggilan dirinya oleh Polres Binjai, Ketua KNPI Binjai Periode 2016-2019 ini mengatakan, bahwa hal itu masih dalam lidik.

"Masih dalam lidik, bukan tersangka. Saat ini kan Anggaran untuk 2018 masih berjalan, kita tunggu hasil Auditnya," beber Arief.

Dirinya juga mengatakan, dari 61 OKP yang ada di Kota Binjai di bawah naungan KNPI Binjai, pada Termin Pertama sebanyak 59 OKP sudah mengambil uang Pembinaan. Sedangkan pada Termin kedua masih 58 OKP yang mengambil Uang Pembinaan.

"Untuk satu lagi saat ini masih dalam Proses melengkapi berkas," katanya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menghimbau agar OKP tetap tenang. Sebab, menurut pengakuannya, data data sudah diberikan ke APIP.

"Kita menunggu hasil pemeriksaan dari APIP. Hasilnya nanti nanti kita lihat sama sama," ungkapnya.

Saat ini, jelasnya, kita sedang Konsentrasi pada program kita, salah satunya adalah Shalawat Badar yang akan di selenggarakan dalam waktu dekat di Kecamatan Binjai Barat.

"Insya Allah kita akan bekerjasama dengan BKPRMI Kota Binjai untuk menggelar Shalawat Badar," terangnya.

Untuk di ketahui, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND),
Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan lnspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. (Put)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments