Puluhan Petugas THL Dinas LH Kota Binjai Keluhkan Kurangnya Perhatian...



BINJAI SELATAN – Metrolangkatbinjai.com


Puluhan Tenaga Harian Lepas (THL) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Binjai keluhkan kurangnya perhatian para pimpinan di instansi tersebut.

Menurut para pekerja yang ditemui METRO LANGKAT-BINJAI, sejak 3 tahun terakhir hingga kepemimpinan Dinas LH dipimpin dr.Tengku Amri Fadli, M.Kes, kesejahteraan serta kesehatan para pekerja kebersihan ini seolah diabaikan.

Bahkan, banyak pekerja mengatakan bahwa saat ini tenaga mereka seperti dijadikan objek kepentingan pimpinan.

Buka itu saja, kata para petugas kebersihan itu, selama tiga tahun terakhir mereka tidak pernah lagi mendapatkan jatah perlengkapan untuk keselamatan kerja, seperti baju dinas, sepatu boat, sarung tangan, hingga masker untuk perlindungan pernafasan dari bau busuk sampah yang dihirup setiap hari.

Dengan penghasilan sebesar Rp1.055.000 per bulan, bisa dikatakan tidak layak karena jauh di bawah Uang Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Kota Binjai. Ironisnya, para petugas kebersihan ini harus membeli perlengkapan keselamatan kerja sendiri, seperti sepatu boat, sarung tangan dan masker.

Selain itu, pejuang kebersihan Kota Binjai ini harus mengeluarkan biaya ekstra jika mengalami sakit karena kecelakaan kerja untuk membayar tenaga kebersihan pengganti. Ketiadaan hari libur meski di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri/Adha dan Hari Kemerdekaan RI, seolah keadaan ini seperti hidup di zaman penjajahan baru.

“Bayangkan, Bang, sudah berapa kali Lebaran Idul Fitri, jangankan THR, sebotol sirup murahan pun, kami tidak dapat. Tapi kami harus berangkat kerja pagi-pagi seperti biasa. Sehingga kami juga tidak bisa melaksanakan sholat Hari Raya bersama keluarga. Tapi apa daya, sebagai buruh, kami tidak memiliki pilihan lain. Meski saat masuk menjadi tenaga kebersihan kami juga harus membayar, tapi karena tidak ada lowongan pekerjaan lain, ya, terpaksa kami mau bekerja menjadi petugas penyapu jalan atau petugas pengangkut sampah yang sejak kecil tidak pernah kami harapkan,” ujar par pekerja itu sembari wanti-wanti minta agar tidak menyebutkan nama mereka dalam pemberitaan, Rabu (18/7).

Para tenaga kebersihan ini juga mengatakan bahwa sebenarnya masih banyak kebobrokan para pimpinan di Dinas LH Kota Binjai.

“Biar bagaimanapun kami masih bekerja di sini. Kami Cuma mengharapkan perhatikan kesejahteraan kami. Kalau kami sakit, biaya berobat harus ditanggung sendiri. Kami juga tidak pernah mendapatkan perlindungan kesehatan, seperti BPJS, JKM atau perlindungan kesehatan lainnya. Sudahlah gaji gak seberapa, kami membiayai berobat sendiri dan membayar tenaga pengganti sampai kami bisa kerja seperti biasa,” ujar para tenaga hartian lepas tersebut bergantian.

Dari amatan METRO LANGKAT-BINJAI, anggaran di Dinas LH Kota Binjai bisa dikatakan sangat besar. Puluhan miliar dana anggaran yang digelontorkan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD dan P-APBD Kota Binjai, hanya dijadikan alat memperkaya para pimpinan.

Selain gaji pokok, tunjangan profesi/jabatan/beban kerja dan insentif, uang beras, para pimpinan juga terus mendapatkan jatah honorarium panitia pelaksana kegiatan.

Padahal, dari puluhan miliar dana yang digelontor dari APBD serta anggaran Perubahan APBD setiap awal dan akhir tahun, khususnya Tahun Anggaran (TA) 2017, beberapa diantaranya untuk program Program Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan sebelum perubahan APBD sebesar Rp3.350.120.000 dan di Perubahan APBD bertambah Rp226.020.000 menujadi Rp3.577.040.000.

Dari dana itu, sekitar Rp865.950.000 (sebelum) kemudian di anggaran Perubahan menjadi Rp856.870.000 dihabiskan untuk Belanja Pegawai.

Sebahagian dana tersebut untuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) persisnya untuk PPTK di APBD 2017 Rp18.200.000 serta di P-APBD2017 turun menjadi Rp9.120.000.

Selanjutnya untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Dinas LH melampirkan lagi sebesar Rp1.825.990.000 dan sesudah perubahan menjadi Rp Rp.1.864.790.000. Namun hanya digunakan untuk membayar Belanja Pegawai sebesar Rp1.655.990.000 dan di P-APBD Rp1.644.6790.000.

Kemudian, Rp11.200.000 disisihkan lagi untuk membayar Honor PPK yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua dan Anggota dan diperubahan, nihil. Namun ada tambahan untuk Uang Lembur PNS senilai Rp35.000.000.

Dinas LH kemudian menganggarkan untuk Belanja Barang dan Jasa senilai R-APBD Rp170.000.000 dan di P-APBD semakin bertambah Rp50.000.000, menjadi Rp220.000.000

Dari anggaran tersebut, digunakan untuk Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih senilai Rp170.000.000, yang diduga untuk membeli perlengkapan kerja para pegawai honorer lapangan. Namun tidak disalurkan.

Kemudian, pihak DLH memposkan anggaran senilai Rp840.750.000 untuk Honor Non PNS .
Dana ini untuk Honorer Tenaga Harian Lepas Bidang Angkutan sebanyak 50 orang, termasuk uang makan Rp15.000. Dengan rincian 50 x 360, 1tau 18.250 orang x Rp15.000 = Rp273.750.000.

Untuk Insentif Kinerja Pengangkut Sampah, dengan rincian 1 tahun x Rp195.000.000 = Rp195.000.000. Untuk yang bertugas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 6 orang x 317 hari atau 1.902 orang x Rp15.000 = Rp28.530.000.

Kemudian diposkan untuk Honorarium Non PNS sebesar Rp108.000.000. Tunjangan Beras R-APBD Rp497.789.733 dan di P-APBD dikurangi menjadi Rp424.585.787.

Menurut para pegawai honorer, tunjangan beras ini tidak jelas diberikan kepada siapa. Apakah sudah termasuk di dalam besaran honorer petugas lapangan yang tiap bulannya hanya total menerima masing-masing Rp1.080.000 tersebut.

Beda dengan tenaga honorer yang berada di dalam lingkungan kantor, honor mereka setiap bulannya hanya dibayar berkisar Rp650.000/bulan. Ironisnya, seragam pakaian dinas yang dipakai juga harus menggunakan uang pribadi tenaga honorer tersebut.

Bukan itu saja, informasi yang diterima METRO LANGKAT-BINJAI juga mengatakan bahwa setiap ada warga yang berniat menjadi buruh kasar untuk bidang kebersihan, disebut-sebut juga diwajibkan menyetor uang siluman jutaan rupiah kepada Kepala Bidang masing-masing.

Selanjutnya, Dinas LH juga menganggarkan untuk Belanja Barang dan Jasa Pihak ke III, yakni setotan BPJS sebesar Rp40.000.000.

Namun anehnya, penerimaan subsidi Iuran BPJS Kesehatan di instansi ini di R-APBD 2017 mencapai Rp2014.709.322 dan di P-APBD menurun menjadi Rp174.929.467.

Padahal, seluruh buruh Tenaga Harian Lepas di Dinas LH Kota Binjai, tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, karena jika terjadi kecelakaan kerja, buruh THL tersebut harus menanggungung biaya perobatan sendiri, ditambah harus mengeluarkan uang pengganti pekerja selama belu bisa melakukan pekerjaannya.

Nah, uniknya, dari pengadaan Barang dan Jasa BPJS tersebut, lagi-lagi pihak unsur pimpinan menerima Honorarium PPK di R-APBD sebesar Rp144.840.000 dan di P-APBD  Rp174.840.000.

Honorarium ini dimaksudkan untuk Penyedia Jasa Keuangan, dengan rincian; untuk Pengguna Anggaran (PA) setiap bulannya menerima Rp1.390.000 x 12 bulan = Rp16.680.000, jatah honorer Pejabat Penata Usahaan Keuangan perbulannya Rp1.100.000 x 12 bln = Rp13.200.000, untuk PPTK Rp960.000 x 12 = Rp11.520.000.

Sedangkan untuk Bendahara Pengeluaran Rp1.020.000 x 12 = Rp12.240.000, Benadahara Penerima Rp1.020.000 x 12 = Rp12.240.000, Bendahara Gaji Rp700.000 x 12 = Rp8.400.000, Pembantu Bendahara Pengeluaran Rp900.000 x 36 = Rp32.400.000, Pengurus Penyiapan Barang Rp780.000 x 12 = Rp9.360.000, Operator Komputer Rp400.000 x 24 = Rp9.600.000, Pembantu Bendahara Non PNS Rp300.000 x 24 = Rp7.200.000 dan untuk Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Asset Rp500.000 x 24 = 12.000.000.

Ada lagi Honoror PNS lainnya yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000 dan uang lembur Non PNS Rp7.000.000 untuk 1 tahun.

Sayangnya, Kadis Lingkungan Hidup, dr.Tengku Amri Fadli, M.Kes, berulangkali coba ditemui untuk konfirmasi tentang berbagai anggaran yang sepertinya hanya untuk memperkaya oknum-oknum pimpinan, belum bisa ditemui. Menurut beberapa pegawai di dinas tersebut, oknum Kadis LLH, nyaris tidak pernah masuk melaksanakan tugasnya di kantor.

Begitu juga dengan Kabid Kebersihan dan Pengangkutan, Muhammad Yudha, berulangkali coba ditemui di kantornya tidak pernah bisa betemu. Bahkan oknum PNS yang notabene sepupu Walikota Binjai, M.Idaham ini, kabarnya sangat alergi dengan kehadiran wartawan.

Untuk mengetahui anggaran pembayaran listrik yang dianggarkan setiap tahunnya namun sampai sat ini ternyata menunggak, serta besarnya proyek pembuatan Bak Sampah untuk kendaraan pengangkutan sampah yang ternyata dikerjakan langsung oleh Kabid yang bersangkutan, tunggu kelanjutan beritanya.(Rudi)

Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments