ASKINDO Soal Kinerja Pokja Kontruksi ULP Langkat


zuhri Addin Ketua DPP ASKINDO SuMut

Medan-Metrolangkat. com


Bukan kali ini saja, para rekanan penyedia kembali kecewa atas kinerja Pokja Konstruksi ULP Langkat terkait jadwal, dan tahapan tahapan lelang  yg tak jelas.
Pada hari ini, senin 16 Juli 2018 seharusnya masuk jadwal masa sanggah untuk 2 (dua) kegiatan pengadaan diDinas PU Langkat.

Namun tidak ada informasi yg jelas atas harga penawaran, maupun perusahaan pemenang dalam kegiatan tersebut, dan bahkan status sore harinya telah berubah (tidak ada jadwal) dalam portal resmi lpse langkatkab.go.id.

Ini kinerja yg sangat buruk dan selayaknya menjadi perhatian serius ULP Langkat yg dinilai tidak profesional menjalankan tupoksinya dan menyalahi Perpres 54/2010 sebagao acuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Hal ini disampaikan Zuhri Addin yg juga ketua DPP Askindo Sumatera Utara kepada MetroLangkat Senin,16 Juli 2018.

Menurutnya lagi, kejadian ini selalu berulang ulang setiap tahunnya dan tak pernah menjadi perhatian serius ataupun ada penindakan dari Inspektorat sebagai APIP, yg diamanatkan untuk mengawasi kinerja ASN.
Semua proses dan jadwal lelang dari tahapan pemasukan, pembukaan penawaran, pengumuman pemenang, dan masa sanggah, adalah tahapan baku yg wajib ditaati peserta Penyedia lelang.

Masa sanggahan pun telah diatur melalui pasal 81 Perpres No 54/2010 dan perubahannya, yang berbunyi : Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Berdasarkan penjelasan ayat ini yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah :
1) tidak memenuhi persyaratan, dan tidak memenuhi prosedur tata urut proses.
2) adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau berdasarkan penjelasan ayat ini yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, misalkan; penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang; kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian tidak adil dan transparan; dan penambahan pesyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan presiden.
3) adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Berdasarkan penjelasan ayat ini yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

Tujuan sanggah ditujukan kepada Pokja ULP secara elektronik melalui aplikasi SPSE dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan sesuai jadwal yang diatur pada pasal 57 s.d 63 Perpres 54/2010 dan perubahannya, tentang penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa,  dan apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, sesuai berdasarkan IKP perihal sanggahan pada SBD LKPP versi 1,1 ada kalusul sebagai berikut:

Sanggahan yang disampaikan oleh peserta yang tidak memasukkan penawaran, tidak melalui aplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis atau disampaikan kepada PA/KPA, PPK atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses pelelangan.

Namun tindakan bagaimana yang bisa dilakukan proses pengaduan?
Tindakan yang bisa dikategorikan dilakukan proses pengaduan diatur pada pasal 117 ayat 1 Perpres No 54/2010 yang berbunyi:
dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan PENGADUAN atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Pengaduan disampaikan oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan klausul – klausul pada pembahasan diatas, para pihak yang dapat menyampaikan pengaduan adalah Sanggahan yang disampaikan oleh peserta yang tidak memasukkan penawaran, tidak melalui aplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis, atau disampaikan kepada PA/KPA, PPK atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah.
Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat.

Kepada siapa pengaduan ditujukan, dijelaskan pada pasal 117 ayat 2 Perpres No.54/2010 dan perubahannya bahwa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada “APIP K/L/D/I yang bersangkutan” dan/atau “LKPP”, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
Penyedia terkesan enggan menyampaikan sanggahan kepada APIP sebagai pihak yang diamanatkan menurut Perpres 54/2010, melainkan disampaikan melalui pihak Aparat Penegak Hukum

APIP menindaklanjuti pengaduan yang ditujukan kepada mereka, dalam hal ini pengaduan tersebut dianggap beralasan dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga para pihak pengadu tidak bisa serta merta mengadukan pengaduan yang tidak beralasan dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat.

Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi; Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP baru dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara dengan catatan ada persetujuan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.

Dan secara tegas dinyatakan pada pasal 117 ayat 5 yang berbunyi:
Instansi yang berwenang (dalam hal ini adalah APH) dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Pasal 117 ayat 4 Perpres No 54/2010 dan perubahannya sangat berhubungan dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat setiap dokumen yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa, beberapa jenis/tipe dokumennya masuk klasifikasi dokumen yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan, yang mana menurut pasal 2 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum, yang  didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Konon kabarnya kesemerawutan tahapan di ULP ini disebabkan santernya rencana pergantian Kepala ULP Langkat yg dijabat Wahyu Budiman, ini sangat kami sesalkan dan berharap menjadi perhatian serius demi nama baik good government Pemkab Langkat.(yong)

Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments