Terkait Dugaan Korupsi DAK Swakelola Ta 2015 : Kejari Langkat Eksekusi Kabid Program Dikjar

Kabid Program YR yang ditahan Kajari Langkat terlibat dugaan Korupsi DAK 2015


STABAT –Metrolangkat.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, akhirnya melakukan eksekusi melakukan penahan terhadap 2 tersangka berinisial YR dan Sum alias Pungut, dalam dugaan korupsi penyimpangan proses pelaksanaan pekerjaan fisik perehaban ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan gedung perpustakaan dan pembangunan laboratorium bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 dengan total sebesar Rp38 miliar, Rabu (7/3).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat Andri Ridwan SH, MH, mengatakan bahwa kedua tersangka dengan kapasitasnya sebagai Kabid Program Dikjar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SM sebagai PPTK, dinilai penyidik sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan pengerjaan fisik bersumber DAK 2015 tersebut.

“Kedua tersangka dinilai melakukan pembiaran pembuatan RAB kepada para kepala sekolah penerima DAK yang dikerjakan bukan kewenangan orang yang ahli di bidang tersebut. Jadi, ada indikasi pembiaran dalam proses pembuatan RAB.  Dalam proyek ini, para kepala sekolah dinilai hanya menjadi korban atas kebijakan pihak Dinas Pendidikan, terkait dana proyek swakelola tersebut. Kepala sekolah penerima DAK diundang dan disodorkan RAB dengan ketentuan-ketentuan yang memang sudah diketahui oleh kedua tersangka. Padahal, kedua tersangka mengetahui bahwa pembuatan RAB tersebut bukan dari ahlinya dan dianggap sudah melebihi kewenangan,” ujar Kajari Langkat, Kamis (7/3)

Andre Ridwan menjelaskan bahwa di tahun 2015 Dinas Pendidikan Langkat menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik ruangan perpustakaan sebanyak 23 SD dengan anggaran Rp2.294.432.035 dan ditambah dana pendamping dari APBD Langkat sebesar Rp229.443.203. Sehingga total anggaran untuk pembangun perpustakaan tersebut senilai Rp2.523.875.238,” ujarnya.

“Dari total anggaran sebesar Rp2.253.875.238, hasil penghitungan dari inspektorat, jumlah kerugian negara sebesar Rp1 miliar. Saat ini kedua tersangka sudah dibawa tim penyidik Pidana Khusus dan dititipkan di Rutan Tg.Pura. Jika telah berkas dinyatakan lengkap (P-21), dalam waktu seminggu ini akan segera kita sidangkan di PN Tipikor Medan,” ujar Andri Ridwan SH, MH, didampingi Kasi Pidsus, Andre Wanda Ginting SH.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Langkat, Andre Wanda Ginting SH, saat ditemui Metro Langkat mengatakan bahwa kedua tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Agustus 2016 lalu.

“Kedua tersangka ditahan dan dikenakan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Perubahan No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sementara Susider Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1),” terang Andre.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi DAK Swakelola Pendidikan Tahun 2015 lalu telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni YR dan Sum sejak 9 Agustus 2016 lalu.

Saat itu, pihak Kejari Langkat menerangkan bahwa di tahun 2015 Dinas Pendidikan Langkat menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik ruangan perpustakaan dan laboratorium (lab) senilai Rp2.523.875.283 untuk 23 SD yang tersebar di Kab.Langkat.

Akibat adanya RAB yang dikerjakan oleh pihak yang memang tidak berkompeten, dalam pelaksanaan pekerjaan fisik secara swakelola tersebut, pembangunan fisiknya menjadi bermasalah karena tidak sesuai dengan RAB.

Selanjutnya, pihak Kejari juga memaparkan bahwa ada anggaran DAK untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RAB) 2.924.802.903 untuk 13 SD.

Sementara proses pembuatan RAB itu seharusnya telah dianggarkan dananya. Sebab, sifat pelaksanaan pekerjaan itu dengan sistem swakelola. Tapi pada pelaksanannya, para kasek tersebut tetap dipungut biaya tanpa prosedur resmi.

Sehingga, penyidik menilai, kedua tersangka diduga ada pembiaran, sehingga terjadi perbuatan pungli.

Padahal, pelaksanaan pengerjaan fisik swakelola tersebut pihak Kasek seharusnya tidak dipungut lagi biaya apapun. Tetapi disini juga terjadi pembiaran dan pihak-pihak dinas malah menjadikan anggaran DAK sebagai lahan pungli.

Sebenarnya para Kasek merasa keberatan dengan adanya pungutan tersebut dan hanya menjadi lahan keuntungan orang lain meski diketahui kedua tersangka.

Saat itu pihak Kejari juga menjelaskan bahwa di Dinas Pendidikan Langkat memang sudah mengeluarkan Surat Keputusan dan Pemkab Langkat untuk menyediakan dana pendamping sebesar Rp3 miliar.

Dana pendamping ini dimaksudkan untuk membantu para kepala sekolah, baik itu biaya rapat, honor panitia dan pembuatan RAB atau LPJ.

“Tapi, keharusan yang seharusnya dilakukan, ternyata tidak berjalan. Ini yang cerita para kepala sekolah. Dari hasil pemeriksan sebanyak 40 kasek sebagai saksi, semuanya mengarah kepada kedua tersangka ini,” ujar Kasi Intel Kejari yang saat itu dijabat oleh Erick Yudistira.

Saat ditanyakan apakah pihak pembuat RAB dan LPJ bisa akan ditetapkan jadi tersangka atau tidak. Sebab, dana pendamping yang Rp3 miliar yang seharusnya untuk pembayaran RAB dan LPJ tidak dilaksanakan. Malah, para kasek penerima DAK tersebut malah menjadi korban pemerasan atau pungli oknum-oknum di Dinas Pendidikan bidang program untuk mengeruk keuntungan dari dana DAK swakelola fisik.

Menurut Kasi Intel saat itu, masalah pihak-pihak yang meminta pembayaran pembuatan RAB dan LPJ akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, semuanya tergantung kepada para penyidik.

“Sebenarnya para tersangka mengetahui hal ini. Tapi tersangka hanya membiarkan saja hal ini terjadi. Jadi sebagai PPK dan pengawas dalam pengerjaan proyek fisik tersebut, malah membiarkan hal itu terjadi. Namun semuanya tergantung kepada penyidik, apakah nantinya arahnya akan dijadikan tersangka atau tidak,” ujar Erick kepada METRO LANGKAT.

Saat ditanyakan lagi mengenai hasil konfirmasi media ini kepada tersangka YR yang mengaku tidak menikmati sepeser pun uang DAK pengerjaan fisik yang menyebabkan dirinya ditetapkan penyidik sebagai tersangka.

Menurut YR, yang paling mengetahui adanya permainan dalam pelaksanaan pekerjaan itu adalah para Kasek dan oknum-oknum lainnya yang selama ini bermain di lapangan.

Begitu juga ketika ditanyakan mengapa pihak penyidik hanya melakuka penyidikan dugaan korupsi pkerjaan fisik. Sementara, total keseluruhan penerimaan DAK di Dinas Pendidikan Langkat mencapai Rp38 miliar. Dari puluhan miliar DAK yang digunakan, juga ada indikasi penyimpangan dalam hal pengadaan buku pengayaan, buku referensi serta pengadaan alat peraga pendidikan.(RUD)



Baca Juga