KPU Binjai Kewalahan, 99% Warga Lapas Binjai Tidak Punya KTP

Warga Lapas yang tak memiliki KTP.(Ilustrasi)



Binjai-Metrolangkatbinjai.com

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Sumut, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menuai kendala dalam hal mencocokkan data daftar pemilih kepada warga binaan yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai.

Pasalnya, hampir 99 persen warga binaan di Lapas Klas IIA Binjai, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk. Hal itu serupa dengan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta, yakni hampir semua warga binaan tak memiliki KTP. Dampaknya, para Napi boleh jadi tidak dapat menggunakan hak suaranya di Pilgubsu 2018 yang diikuti dua pasangan calon tersebut.

Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Binjai, Labayk Simanjorang, menepis jika disebut para Napi tidak dapat menggunakan hak suaranya. Menurutnya, KPU Kota Binjai memberikan solusi dengan memberikan formulir A5 untuk warga yang memilih bukan didomisilinya.

"Kami masih melakukan pendataan untuk warga yang domisilinya Binjai," katanya, Selasa (27/3). Dirinya mengakui, warga binaan Lapas Binjai banyak tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam KTP. Pasalnya, identitas seorang warga binaan itu adalah surat dari kepolisian yang dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus yang menjeratnya.

Karenanya, dirinya juga berharap peran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai guna memudahkan pendataan dan pencocokan daftar jumlah pemilih. 

"Dari sana (Lapas Binjai) sekitar 400-an warga Binjai (sebagai warga binaan). Angka pastinya saya tidak ingat, tidak pegang data. Petugas kami juga yang di (Kelurahan) Limaumungkur kesulitan mendatanya," sambung Labayk.

Data dari Lapas yang diterima KPU Binjai menyatakan, jumlah warga binaan mencapai sekitar 1.600-an orang. Disoal jumlah pasti daftar pemilih di Lapas Binjai kapan keluar, Labayk belum dapat memastikan.

"Karena masih pendataan. Saya lupa tanggal pasti kapan pemuktahiran terakhir jumlah pemilih. Tapi masih ada waktu melakukan pendataan," akunya.

Terpisah Kepala Lapas (Kalapas) Klas IIA Binjai, Budi Argap Situngkir menyatakan, KPU terus kordinasi dan mendata jumlah napi yang berdomisili di Kota Binjai, guna menetapkan daftar pemilih sementara. Tapi sejauh ini hasilnya belum diketahui untuk warga binaan yang ditetapkan KPU Binjai masuk dalam daftar pemilih sementara.

"Ya benar, sama. Disini juga (hampir 99 persen napi tak punya KTP). Yang ada hanya surat putusan atau penahanan," jelas Budi.

Bekas Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Tanjung Gusta ini tidak dapat menjelaskan jumlah warga binaan yang berdomisili di Kota Binjai. Sebab, pendataan tersebut bisa menelan waktu dan menguras tenaga, serta cukup merepotkan.

"Karena bukan itu saja kerjaan kami. Tapi kami tetap mendatanya bersama KPU. Sudah ada beberapa kali dengan KPU mendata napi yang domisili di Binjai. Akhir bulan ini mungkin selesai pendataan warga binaan domisili Binjai," pungkasnya.

Diketahui, sebanyak 176.781 daftar pemilih sementara (DPS) ditetapkan KPU Kota Binjai untuk pesta demokrasi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018. Hal itu terungkap dari rapat pleno penetapan yang digelar di Aula Lantai 4 Hotel Kardopa, Jalan Hasanuddin, Binjai Kota, beberapa waktu lalu.

Komisioner Bidang Perencanaan dan Data KPU Binjai, Chaisal Adrio mengatakan, DPS tersebut sama dengan data Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki laki sebesar 86.102 dan perempuan 90.679. Sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebayak 397 yang tersebar di 37 kelurahan.(yong)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments