logo

Konflik Tenurial Kawasan Hutan SM Karang Gading: Donny Setha : Kita Akan Bentuk Pokja Penanganan Konflik Tenurial Segera.

DPRD Langkat dan Muspika bahas soal Kinflik hutan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading beberapa waktu lalu.(Red)

 Langkat- Metrolangkat.com

Laporan masyarakat terkait konflik tenurial di kawasan hutan Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading Langkat Timur Laut wilayah Tanjung Pura yang sebelumnya diterima Donny Setha selaku Wakil Ketua DPRD Langkat dari Partai Gerindara mengarah pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Langkat. (8/2/2018).

Rapat yang sebelumnya memanas karena adanya perbedaan pendapat antara kelompk tani binaan Balai KSDA yakni Kelompok Tani Tumbuh Subur dan pernyataan kepala Balai BKSDA membuat ruangan rapat hampir tidak terkendali.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Balai KSDA Hotmauli Sianturi menyatakan bahwa “Kelompok Tani Tumbuh Subur adalah kelompok tani yang bermitra dengan kami” pernyataan tersebut dikuatkan oleh Ketua Kelompok Tani Tumbuh Subur Tarigan yang disinyalir warga Binjai menyatakan “kami adalah kelompok lokal yang sudah bermitra dengan Balai BKSDA”

Sontak perwakilan masyarakat dari keempat desa angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa ada tebang pilih serta perlakuan yang tidak adil kepada mereka yang dilakukan oleh Balai BKSDA dengan kelompok binaanya yang baru terbentuk tersebut. Mereka menyampaikan kenapa ratusan hektar yang dikelola pengusaha seolah dibiarkan sementara kami yang untuk mencari makan malah dihancurkan.

Mereka juga menjelaskan bahwa kenapa kelompok yang baru malah yang diajak bermitra dengan BKSDA sementara kami kelompok yang sudah lama ada dan sudah 10 tahun mengelola lahan tersebut diabaikan, bahkan areal yang kami kelola dirusak oleh Balai KSDA dan kelompok binaanya serta ada indikasi pungli dan bagi-bagi lahan yang dilakukan oleh kelompok binaan dari BKSDA.

Donny setha sekalu pimpinan rapat dalam RDP tersebut meminta pihak kepolisian segera mengusut persolan pungli dan bagi-lahan tersebut dan Donny menegaskan agar jangan sampai ada lagi tindakan dilapangan yang memancing keributan. Donny menambahkan “ Saat ini sudah banyak regulasi yang dapat menjadi solusi penyelesaian konflik tersebut diantaranya permen lhk P.83/2016/tentang Perhutanan Sosial, P.85/2014/tentang Tata Cara Kerja Sama KSA/KPA & Negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini.”

Akhir dari rapat menyimpulkan bahwa dalam waktu dekat akan segera dibentuk pokja penyelesaian konflik di SM.Karang Gading Tanjung Pura, seta akan segera dilakukan peninjauan lapangan sekaligus melakukan inventrisasi, verivikasi dan validasi terkait pengelolaan diwilayah tersebut.

Rapat yang dipimpin langsung wakil ketua DPRD Donny Setha juga dihadiri Kepala Balai BKSDA, Dandim Langkat, Perwakilan Kapolres Langkat, Kepala BPSKL Reg.Sumatera (UPT KLHK), Kepala BPDAS Sumut (UPT KLHK), Perwakilan Balai GAKKUM (UPT KLHK), KPH 1 Stabat,  Camat Secanggang, Camat Tanjung Pura, Kepala Desa Suka Maju, Kepala Desa Karya Maju, Kepala Desa Tapak Kuda & Kepala Desa Jaring Halus, Kelompok Tani dan Perwakilan Tokoh Masyarakat.(red)

Tags

advertisement centil

Metrolangkatbinjai.com - merupakan media informasi terupdate seputaran kabupaten langkat, dan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik setiap harinya.