logo

Bupati Aceh Tamiang Buka Forum SKPK Tahun 2017


Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs Iskandar Zulkarnain



Kualasimpang - Metro Tamiang


Asyhadu Allaa Ilaahaillalla Wahdahu La Syarikalaa Wa Asyhadu Anna Muhammadarrasulullah La Nabiya Ba'da Amma Ba'du. Demikian diawal sambutan Bupati Aceh Tamiang H. Hamdan Sati, ST yang dibacakan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs. Iskandar Zulkarnain, M. AP, Kamis (09/03/2017) diaula BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang Kompleks Perkantoran Setdakab Aceh Tamiang - Karang Baru.

"Forum SKPK merupakan satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi dalam wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPK sebagai upaya mengisi rencana kerja SKPK yang tata cara penyelenggaraanya difasilitasi oleh Bappeda dan SKPK terkait, yang untuk selanjutnya disepakati sebagai bahan masukan penyempurnaan rancangan RKPD," ujarnya.


Dijelaskan Wakil Bupati, forum SKPK yang dilaksanakan tersebut berdasarkan undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang - undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta undang - undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga akan dapat menyususn perencanaan yang efektif, efisien, proporsional dan berkesinambungan, dengan melihat tingkat capaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya".

Adapun tema yang diusung pada Forum SKPK tahun 2017 tersebut Penguatan Ekonomi Kerayakyatan Publik Serta Kemantapan Infrastruktur dalam Mewujudkan Aceh Tamiang yang Sejahtera dan Madani.

Sudah semestinya dalam mewujudkan Aceh Tamiang yang Sejahtera dan Madani pada tahun 2018 yang akan datang, maka harus disinkronkan dengan RKP Nasional tahun 2018 serta arah kebijakan pembangunan tahap III yang terdapat dalam RPJP Kabupaten Aceh Tamiang guna diprioritaskan pada upaya meningkatkan pembangunan yang merata bagi semua lapisan masyarakat dengan meningkatkan pertbuhan ekonomi kerakyayatan menuju masyarakat sejahtera.

Tahun 2018, kita akan memulai tahun pertama tahap III RPJP Kabupaten Aceh Tamiang. Target pembangunan tahap III  sejak tahun 2018 - 2022, antara lain pertumbuhan PDRB non migas dengan capaian 8 s.d 9 persen, kemudian tingkat kemiskinan menjadi 8 s.d 9 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 6 persen. Ini menjadi tugas berat kita bersama untuk mencapai target tersebut," jelasnya.

Adapun rencana pendapatan Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2018 sebesar Rp. 1. 215. 924. 817. 417?- (satu trilyun dua ratus lima belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua belas rupiah).

Selanjutnya rencana beanja tidak langsung sebesar Rp. 628. 013. 907. 501,- (enam ratus dua puluh delapan milyar tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus satu rupiah).

Kemudian untuk rencana belanja langsung sebesar Rp. 587. 910. 909. 911,- (lima ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Untuk pembiayaan Kabupaten Aceh Tamiang, selain sumber dana APBK, ada sumber dana lain yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang, seperti dana otonomi khusus (OTSUS) dan dana tambahan, dana bagi hasil minyak dan gas bumi (TDBH MIGAS)," jelas Drs. Iskandar Zulkarnain.

Tahun 2018, berdasarkaj Qanun Aceh No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh No. 2 tahun 2008 tentang tata cara pengalokasiaj tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus pada pengelolaan kedua sumber dana tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.

Oleh karena itu diingatkan kepada Kepala SKPK, Bupati Aceh Tamiang dalam sambutannya  diwakili dan dibacakan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs. Iskandar Zulkarnain, M. AP mengatakan, Kepala SKPK dalam mengajukan usulan program dan kegiatan harus sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Pemerintah Aceh agar usulan tersebut dapat terealisasi.

Sesuai arah kebijakan pembangunan Tahap III Kabupaten Aceh Tamiang yaitu, "meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang mana pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan hasil dari kegiatan ekonomi yang dimaksud, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Aceh Tamiang," tegas Wakil Bupati Aceh Tamiang.

Dengan mantapnya infrastruktur, saya berharap perekonomian masyarakat Aceh Tamiang juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan dan penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui peningkatan wawasan pelaku usaha, daya saing dan penyerapan pasar produk lokal, serta harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Industri akan dihadapkan pada persaingan dengan industri dari luar negeri yang memiliki produk yang lebih berkualitas," tandasnya.

Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan diperlukan tahapan pengendalian dan evaluasi. Ini perlu diperkuat, mengingat dalam setiap proses kebijakan rentan terjadi distori dan in-efisiensi dalam setiap penetapannya, sehingga proses pengendalian dan evaluasi secara berjenjang perlu dilaksanakan oleh SKPK. Data - data evaluasi tersebut dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan. Hal ini sya tekankan guna menghindari kekeliruan," tegasnya. (Rotuah)

Tags

advertisement centil

Metrolangkatbinjai.com - merupakan media informasi terupdate seputaran kabupaten langkat, dan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik setiap harinya.