SMAN-1 Hinai Kangkangi Perpres N0 87 Ta 2016


Kartu iuran salah seorang Siswa.(ist)



Hinai- News Metro Langkat.com

Sekolah SMA N1 Hinai, yang berada di Jalan Olah Raga Kec Hinai Kab Langkat, dan saat ini dikepalai oleh Erni Arnalis S.Pd.M.Pd, yang telah melakukan pungutan dan kutipan terhadap 471 siswanya, dianggap telah melanggar Perpres No 87 tahun 2016

Dimana berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, tentang satuan tugas sapuh bersih pungutan liar, yang diberlakukan pada tanggal 21 Oktober 2016 lalu, jelas terlihat kalau pihak Sekolah SMA N1 Hinai telah melanggar beberapa poin dari 58 poin yang dilarang oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan pihak sekolah

Adapun pelanggaran yang dilakukan Sekolah SMA N1 Hinai dengan mengambil uang kutipan berupa uang iuran rutin komite setiap bulan, kepada para siswanya yang berjumlah 471 siswa dengan besaran iuran,  Rp 40.000 untuk kelas satu dan Rp 30.000 untuk kelas dua dan kelas tiga

Selain itu pihak sekolah juga mewajibkan kepada siswanya, untuk membayar uang komputer sebesar Rp 10.000 /bulan, dimana dalam satu bulannya pelajar hanya belajar computer 4 kali, lain lagi uang kas sekolah yang nilainya bervariasi disetiap kelas, yang diperuntukan untuk membeli sapu dan gorden, serta uang daftar ulang sebesar Rp 150.000 disetiap jenjang kenaikan kelas

Bahkan kutipan yang diberlakukan pihak sekolah melalui komite sekolah juga telah di larang oleh Pemerintah melalui  Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah secara utuh dan ditail

Permendikbud tersebut dengan sangat jelas menjelaskan bahwa Komite Sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dimana Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dengan sangat tegas dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya
 

Serta didalam pasal 10 ayat (1), dijelaskan bahwa Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan, dan dipertegas lagi dalam ayat (2) bahwa hal tersebut berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan berupa pungutan

Bornok Simanjuntak SH, selaku Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yes Eye 56 mengatakan, jika rapat itu (Komisi  Sekolah) bertentangan dengan Perpres dan Kepmen, berarti keputusan itu tidak sah dan melanggar hukum, karena Perpres dan Permendikbud lebih tinggi derajadnya dari keputusan dan hasil rapat di Sekolah

Mengingatkan untuk pihak sekolah agar keputusan komite sekolah yang telah di buat agar direvisi kembali, karena kutipan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan Komite sekolah itu sudah bertentangan dengan hukum, karena sudah diterbitkan dan ditetapkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan Permendikbud nomor 75 tahun 2016", ujar Bornok Simanjuntak SH yang berkantor di Jalan Pembangunan no 56 Medan-Binjai Km 12 Kab Deli Serdang ini

Namun hingga diberlakukannya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, pihak Sekolah SMA N1 Hinai, hingga kini tetap melakukan pungutan dan kutipan kepada para siswanya, yang jelas - jelas ini sudah di larang oleh Pemerintah. (Budi) 
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments