Para Dato Berkumpul di Hutan Adat Siekondoer : Lemhatabes Kawal Proses Perda Masyarakat Hukum Adat Hingga Tuntas


Para Dato Besitang dan Lemhatabes


Besitang, Metro Langkat

Lembaga Masyarakat Hukum Adat Teluk Aru Besitang (Lemhatabes) adakan pertemuan bersama masyarakat hukum adat Besitang pada Minggu (26/2) di tanah adat atau hutan adat Siekondoer milik asset Kedatukan Besitang.

Hadir pada pertemuan tersebut Kerapatan Adat Besitang beserta wilayah adatnya tuan-tuan yang mulia Kejuruan Besitang, Dato’ Gebang, Dato’ Sei Lepan, Dato’ Pulau Kampai, Dato’ Muda Salahaji dan Dato’ Besitang bersama masyarakat hukum adat Besitang serta Abdul Hafiz selaku pimpinan Lemhatabes.

Lemhatabes adalah suatu wadah tempat berhimpunnya puak-puak kerapatan adat baik dari saudara Kedatukan Besitang, Kedatukan Muda Salahaji dan Kerapatan Adat lainnya yang merupakan pengemban amanah untuk menghidupkan kembali martabat Besitang beserta batas wilayah adatnya yang selama ini masyarakat adatnya terpinggirkan dan terzolimi, ujar Abdul Hafiz selaku pimpinan Lemhatabes membuka pertemuan tersebut.
 

Sebelum Lemhatabes ini muncul kepermukaan publik terlebih dahulu berdirinya Lembaga Adat Datuk Aru Besitang (LADANG) pada tanggal 30 September 2011 yang pengurusnya khusus dari keturunan Dato’ Besitang yaitu H.OK.Abdul Chalid dan pada saat itu yang masih hidup anak-anaknya yaitu ibunda Encek HjChairiyah Chalid, Ayahanda OK.Hamzah Chalid, Ayahanda OK.Irwan Chalid, Ayahanda OK.Mhd.Yusuf Chalid,SH dan Ibunda Hj.Afia Chalid, jelasnya.

Seiring berjalannya waktu akhirnya lembaga Datuk Aru Besitang tenggelam ditelan kecelakaan sejarah meskipun berupaya untuk menyelamatkannya, namun Allah berkehendak lain dan pada saat itu yang tetap istiqomah dan amanah melanjutkan perjuangan dari anak-anak Datuk Besitang, H.OKAbdul Chalid adalah ibunda Encek Hj.Chairiyah Chalid, Ayahanda OK.Irwan Chalid dan Ibunda Hj.Afia Chalid sampai akhir hayatnya kecuali Ibunda Hj.Afia Chalid yang masih hidup sampai hari ini, sambungnya lagi.

Dengan tenggelamnya Lembaga Adat Datuk Aru Besitang maka lahirlah sebuah lembaga Masyarakat Hukum Adat Teluk Aru Besitang yang disingkat Lemhatabes atas prakarsa dan pemikiran Ibunda Hj.Chairiyah Chalid dan Ayahanda OK.Irwan Chalid pada tanggal 28 Nopember 2012.

Setelah melengkapi komposisi kepengurusan dalam rentang waktu dua bulan dideklarasikan didepan public pada hari, Minggu 11 Nopember 2012 M atau bertepatan tanggal 26 Zulhijjah 1433 H di jalan Dato’ Djohan Pahlawan kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang, bekas Istana Dato’ Besitang, terangnya.

Selanjutnya Lemhatabes berjuang secara terus menerus mempertahankan dan merebut kembali asset Kedatukan Besitang yang terletak di Siekondoer beserta batas wilayahnya yang berbatasan dengan TNGL, lanjutnya.

Setelah perjuangan Lemhatabes berjalan tiga tahun nampaklah titik terang dengan dikeluarkannya Surat dari Kementrian Kehutanan Dirjen Perlindungan Kawasan Hutan dan Konservasi alam pada tanggal 07 Mei 2014 hingga akhirnya DPRD Langkat pada hari senin 18 Agustus 2014 mengeluarkan laporan kegiatan Badan Legislasi DPRD Langkat tentang Tanah Ulayat menjadi RANPERDA Inisiatif yang dimasukkan dalam PROLEGDA tahun 2015 yang kandas ditelan waktu dimana dewi fortuna belum berpihak kepada kita dikarenakan keterbatasan masa kerja DPRD Langkat yang tinggal dua bulan lagi, kenangnya.

Kami tahu ada pahlawan pagi, siang dan malam tapi kami hanya mau pahlawan sejati, ucap Abdul Hafiz.  Besitang adalah otonom tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tegas Abdul Hafiz. Kami bukan hanya berjuang untuk hutan adat tapi martabat dan marwah Besitang, tegasnya.

Tanah di Besitang adalah tanah adat, kami mampu mengelola asset ini karena kami bukan orang bodoh, terang Abdul Hafiz. Darah, air mata dan keringat sudah ditumpahkan ditanah ini untuk anak cucu, sambung Arsyad. Terkait Perda Masyarakat Hukum Adat yang saat ini Lemhatabes sedang memperjuangkan Perda tersebut yang masih sedang diproses di Pemprovsu, tambahnya lagi.

Dalam pertemuan tersebut, terjadi dialog bersama masyarakat Besitang, salah seorang masyarakat bertanya tentang alas hak yang mereka tempati mulai tahun 2000, namun beberapa kali tergusur yaitu tahun 2006 oleh Polres Langkat dan tahun 2011 oleh TNI dan TNGL.

Abdul Hafiz menjelaskan legalitas kelompok tidak ada, masyarakat tidak punya hak, TNGL tidak punya hak berarti ada tuannya, hutan desa bisa lahir apabila ada hutan adat, kesimpulannya bersatulah dilapangan.

Lemhatabes akan mengawal  proses perjalanan Perda Masyarakat Hukum Adat yang sekarang di Gubernur Sumatera Utara agar tidak terjadi intervensi politik didalam proses Perda tersebut, ujar Abdul Hafiz mengakhiri. (gus)

Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments