Milyaran DD & ADD Diduga Diotak-atik Oknum Kasi PMP Kecamatan : Masyarakat Desa Ancam Geruduk Kantor Camat Secanggang


Kantor Kecamatan Secanggang



“Hentikan proses menggotak - atik dana desa (DD), jadikan masyarakat desa di Kecamatan Secanggang ini subyek dari pembangunan bukan dibodoh-bodohi, oknum Kecamatan Secanggang jangan ngajari yang tidak baik, nampak kali tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak oknum Kecamatan Secanggang ini sangat kacau menyalahi peraturan”
“ M. Aliandi Syahputra"
aktifis muda asal Kecamatan Secanggang

Secanggang- Metro Langkat

Membangun desa sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Desa No. 06 Tahun 2014 merupakan suatu upaya dalam mempercepat peningkatan perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa agar dapat menghadapi globalisasi perekonomian dunia yang tidak dapat dihindari. 

Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial.

Dalam membangun desa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagaimana mengacu kepada UU Desa dan semua peraturan turunan nya yakni dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaporan dan Pembinaan dan Pengawasan.

Proses Perencanaan ini sangat penting, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

UU Desa Pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan Pemerintah Desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa. Visi bersama itu kemudian diselaraskan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota yang dituangkan dalam dokumen jangka menengah (RPJM Desa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) serta ditetapkan dengan peraturan desa. 

Kemudian Pasal 115 dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Dalam hal menyusun RPJMDes dan RKPDes jelas tertuang pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada pasal 8 Jo. pasal 29 bahwa pemerintahan desa harus membentuk tim yang berjumlah paling sedikit tujuh sampai sebelas dan harus mengikutsertakan perempuan.

Tim ini terdiri dari Kepala desa selaku Pembina, Sekretaris desa selaku ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris. Anggota yang berasal dari perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Namun di Kecamatan Secanggang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa tidak mengikuti semua peraturan yang berlaku. Seperti yang dialami oleh para pengurus LPMD yang menurut Undang Undang bahwa Ketua LPMD berlaku sebagai Sekretaris Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes. M. Aliandi Syahputra yang juga merupakan Ketua LPMD Tanjung Ibus menuturkan “Saya bingung, semua Undang undang dan peraturan yang berlaku koq ditabrak saja tanpa takut, kayak nya dikecamatan secanggang ini tidak berlaku peraturan yang ada. 

Contohnya Saya sendiri, selaku Ketua LPMD hanya dilibatkan ketika pembentukan tim RPJMDes. Ketika pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa disetiap dusun saya hanya diberitahukan sekali saja melalui SMS oleh Kaur Pembangunan pada jam 10 pagi dia menyampaikan  akan diadakan PKD pada jam 2 siang, kemudian saya balas SMS dia kalau saya tidak bisa menghadirinya karena saya sedang kerja di luar desa, sedangkan desa tanjung ibus itu terdiri dari 12 dusun, nah kenapa pelaksanaan PKD di dusun lainnya saya tidak diberitahu juga ?”.

Dijelaskan menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 bahwa hasil PKD adalah merupakan acuan untuk membuat RPJMDes dan RKPDes dan ditetapkan didalam Peraturan Desa, dalam penetapan Perdes itu dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan BPD. “Pada suatu malam saya bertanya kepada Ketua BPD mengenai penetapan RPJMDes dan RKPDes Tanjung Ibus yang sudah ada, namun Ketua BPD menyatakan dia tidak mengetahui apa-apa. 

Padahal pernah diadakan pertemuan di rumah Ketua BPD yang dihadiri oleh hanya seluruh Kepala Dusun dan Perangkat Desa lainnya serta Seketaris BPD tanpa melibatkan tim sebelas lagi untuk membahas pekerjaan fisik yang akan dilakukan pada tahun 2017 ini dimana pekerjaan fisik itu menghabiskan dana kurang lebih tujuh ratus jutaan, sedangkan diperkirakan pagu indikatif APBDes Tanjung Ibus sebesar Satu Milyar Setengah lebih. 

Lantas sisa anggaran nya yang lain tidak dijelaskan oleh Pemerintahan Desa juga  tidak diketahui oleh Ketua BPD, lantas saya sindir Ketua BPD enak sekali Anggota BPD ya, mendapatkan tunjangan dari APBDes tapi tidak tahu tugas dan pekerjaan”.

Padahal didalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 pasal 20, 21 dan 22 menyatakan bahwa harus diadakan Musyawarah Desa yang wajib dilakukan BPD untuk menetapkan RPJMDes Desa sedangkan pada Permendagri yang sama pada pasal 46 mewajibkan kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan untuk pembahasan RKP. 

Sungguh sangat disesalkan kondisi yang terjadi antara Pemerintahan Desa dan BPD sendiri tidak mengetahui yang mana dan pembahasan apa dalam Musdes dan Musrembangdes. Sehingga RPJMDes dan RKP Tanjung Ibus yang sudah jadi tidak benar proses pembuatannya dan tidak memenuhi asas partisipatif dan transparansi kepada masyarakat desa tanjung ibus.

“Jadi selaku masyarakat desa tanjung ibus saya bertanya-tanya kenapa dari awal digelontorkannya  dana desa dimulai pada tahun 2015, 2016 hingga 2017 sekarang ini dalam merancang pengelolaan keuangan desa koq tidak melibatkan pihak pihak yang terkait sesuai dengan menyeluruh seperti yang diwajibkan oleh Undang – Undang ? dan kenapa juga otak atik pembahasan mengenai RKP dan APBDes diduga selalu dilakukan di Balai Desa Cinta Raja yang dipimpin oleh Kasi PMP hanya melibatkan sekretaris dan bendahara setiap desa yang ada dikecamatan secanggang ini ? nah apa tugasnya pula bendahara desa untuk ngotak ngatik RPJMDes, RKP dan APBDes tidak ada tugas bendahara untuk itu. 

Lantas apa fungsi nya tim sebelas ? ini jelas sepertinya ada pengkondisian secara terstruktur dimana partisipatif masyarakat tidak dilibatkan secara utuh dari awal hingga akhir. kalau seperti ini terus menerus pantas saja apabila suatu saat nanti masyarakat secanggang akan menggeruduk pihak kecamatan secanggang, karena pada saat ini masyarakat sudah mulai mengetahui dan marah akibat selalu dibodohi dan ditipu oleh oknum pihak desa dan kecamatan”. Ujar M. Aliandi Syahputra dengan tegas.(Yoga)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments