H. Rudi Hartono Bangun: Penyaluran KUR Jangan Hanya Fokus Di Jawa Pengusaha UKM di Langkat Sering Terabaikan

Anggota Komisi XI DPR  H.Rudi Hartono  bersama Menko Darmin Nasution  usai rapat membahas penyaluran KUR secara nasional, di Gedung DPR Jakarta.


Jakarta-Metro Langkat

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat H Rudi Hartono ini sudah lama prihatin dan kecewa karena adanya perbedaan sikap para pejabat di Pusat yang cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat di luar Jawa. Salah satu contohnya dalam hal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Supaya tercermin adanya penerapan prinsip keadilan, H Rudi Hartono Bangun meminta agar  penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2017 ini jangan hanya fokus di Jawa.Para pengusaha UKM yang bertebaran di luar Jawa juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

H Rudi Hartono memaparkan kepada Metro Langkat bagaimana mendesaknya kucuran KUR itu bagi masyarakat luar Jawa. Sebagai putera daerah Langkat, misalnya, H Rudi Hartono Bangun tahu betul masih banyak warga yang kreatif mengembangkan berbagai jenis usaha UKM, seperti usaha pengrajin, kelompok tani dan nelayan, serta industri rumah tangga lainnya yang sulit berkembang karena keterbatasan modal.

“Padahal kalau mereka diberi kesempatan yang sama dengan masyarakat di Jawa, produk asal pengusaha UKM dari Langkat ini bisa laku dijual hingga ke mancanegara. Contohnya produk para pembuat belacan atau terasi di Pulau Kampai. Sejumlah para wisatawan lokal mapun asing selalu membeli terasi yang sudah terkenal rasanya itu,” kata Wakil Rakyat dari Dapil Sumatera Utara III ini kepada Metro Langkat. 

Rendahnya kucuran KUR di, luar Jawa ini sebelumnya sudah disampaikan oleh H Rudi Hartono Bangun saat mengadakan rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Muliaman Hadad, Gubernur Bank Indonesia (BI ) Agus Martowardojo, di ruang rapat Komisi XI gedung DPR Jakarta, Selasa(14/2).

H Rudi Hartono juga meminta agar penyaluran KUR tahun ini juga diharapkan wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III agar menyasar sektor produktif maupun sektor riil yang dibutuhkan untuk mendorong ekonomi rakyat kecil.

" Harus ada penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam penyaluran KUR ," ujar Rudi Hartono Bangun pada rapat kerja membahas penyaluran KUR secara nasionalis.  Selasa(14/2).

Dalam rapat  tersebut, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III secara tegas mendesak penyaluran KUR ke depan, harus juga memperhatikan daerah -daerah yang menyumbang pendapatan ke negara.

Dia mencontoh, Sumatera Utara, dan Riau,  yang  selama ini banyak memberikan pajak dan pendapatan ke Pusat. " Jadi harus ada penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam penyaluran KUR kedepan, jangan daerah hanya penghasil penerimaan negara , tapi uangnya tidak dirasakan oleh masyarakat Sumut dan Riau,, terutama dalam KUR.

Pada sisi lain Rudi juga mengingatkan kepada Menteri Keuangan terkait penerimaan pajak tak amnesti , dimana  wilayah Sumut tercatat sebagai daerah penghasil pajak terbesar di luar Jawa

“Jadi Bu Menteri,  saya sarankan juga harus perhatikan dan buat sistem reward (penghargaan) dan funismen (sangsi) untuk wilayah lain yang tidak be kerja dan tidak menghasilkan ," saran Rudi .

Demikian juga sistem, syarat dan ketentuan dalam mengajukan KUR, menurut Rudi harus diperjelas dan dipermudah, khususnya bagi kalangan masyarakat petani, pedagang, dan nelayan. Rudi menyebutkan pentingnya mempermudah penyaluran KUR seperti bagaimana kententuan untuk dapat kredit 0 sampai 25 juta harus dijelaskan , apakah harus memakai jaminan atau tidak

Dengan sistem, syarat dan ketentuan yang jelas, tambah Rudi, sehingga tidak sampai simpang siur dalam merealisasikannya  di bawah dan di pihak bank penyalur KUR.

" Kami juga mendukung jika bank menerapkan prinsip kehati- hatian dalam menyalurkan KUR ke masyarakat, karena memag selama ini ada pandangan di masyarakat bawa KUR semacam hibah  atau bantuan , semacam Bantuan  Langsung Tunai (BLT) atau Raskin.

Pada hal tegas  Rudi Hartono Bangun bahwa KUR bukanlah hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution  memastikan penyaluran KUR pada 2017 sebesar Rp110 triliun akan fokus kepada sektor produktif hingga 40 persen atau mengalami kenaikan dari sebelumnya kisaran 22 persen.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk merumuskan kebijakan agar realisasi KUR benar-benar menyasar masyarakat kecil yang membutuhkan, bukan kepada pedagang besar ritel.(Red)
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments