Orang Tua Calon Siswa Akbid Pertanyakan Legalitas Ijazah Akbid Pemkab Langkat

Orang Tua Calon Siswa Akbid Pertanyakan Legalitas Ijazah Akbid Pemkab Langkat


STABAT –News Metrolangkat.com

Status kepemilikan Akademi Kebidanan (Akbid) di Jalan T.Putra Azis yang terus menjadi polemik di masyarakat belakangan ini, apakah Akbid tersebut milik Pemerintah Kabupaten Langkat atau milik Yayasan Swasta, mulai terkuak.

Hal ini diungkap oleh orang tua calon mahasiswi Akbid  yang akan mendaftarkan anaknya ke kampus Akper/Akbid yang selama ini selalu membonceng nama besar Pemkab Langkat kepada METRO LANGKAT, Rabu (10/9.

Menurut keterangan pria paruh baya yang tidak ingin namanya disebutkan dalam pemberitaan tersebut mengatakan bahwa kehadirannya ke METRO LANGKAT untuk meminta penjelasan mengenai status Akbid Langkat.

“Mau kemana saya bawa anak ini mendaftar. Saya terkejut bercampur heran karena begitu saya ingin mendaftarkan anak saya ke Akbid Langkat, saya mendapatkan keterangan dari salah seorang staf ada di tempat penerima administrasi pendaftaran mahasiswi baru di kampus tersebut mengatakan kalau status Akbid Langkat adalah swasta murni dan di bawah yayasan. Beda dengan Akper Pemkab Langkat. Klo Akper jelas statusnya milik Pemkab Langkat dan Akbid tidak.

 Apalagi nanti apabila masa jabatan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu SH (Ketua Pembina Yayasan, pasti bupati yang baru akan mengusir Akbid ini. Apalagi keberadaan Akbid di kampus ini sifatnya cuma numpang. Jadi, pihak yang menjadi korban, ya mahasiswi angkatan tahun 2016. Jadi jelas tidak tahu mau dibawa kemana ijazah Akbid yang diraihnya sekian tahun serta uang kuliah yang telah dibayarkan harus kandas sia-sia,” ujar pria tersebut menirukan paparan staf di Akbid itu.

Selain itu, masalah status Akper dan Akbid Pemkab Langkat, juga pernah dipertanyakan mantan Ketua DPRD Langkat, Rudi Hartono Bangun, kepada pihak BPK RI Perwakilan Sumut tahun 2015 silam, sewaktu melakukan diskusi mengenai Diseminasi UU No.15 Tahun 2004 atau UU No.15 Tahun 2006, mengenai sistem pembukuan dan perencanaan anggaran , sistem  aplikasi teknologi komputer yang terintergrasi , inventarisasi asset dan utang, jadwal/waktu penyusunan LKP serta pertanggung-jawabana anggaran, pengawasan internal dan juga tentang hal-hal yang mendasar serta temuan yang ada di Kabupaten Langkat.

Dalam rapat koordinasi dengan BPK RI Perwakilan Medan tersebut, terungkap kalau pengelolaan Akper/Akbid selama ini memakai asset dan tenaga PNS berasal dari APBD Langkat. Tapi dalam pelaksanaandan biaya operasional Akbid/Akper Pemda termasuk ke dalam APBD tanpa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bukan itu saja permasalahan yang ditimbulkan dengan status Akper dan Akbid Pemkab Langkat, pasalnya 33 orang lulusan Akper/Akbid yang menggunakan ijazah kedua kampus tersebut sebagai syarat admintrasi formasi CPNS  pada tanggal 04 April 2013 yang ditandatangani Bupati langkat H.Ngogesa Sitepu SH, dipertanyakan.

Sebab, honorer yang diketahui lolos menjadi  PNS pada formasi tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 lalu berjumlah 33 orang diduga memberikan syarat administrasi ijazah perguruan tinggi bodong.

Sementara itu, berdasarkan dokumen Berita Acara (BAP) yang ada di redaksi, sempat dinyatakan sudah sesuai berita acara serah terima penyerahan Penyelenggara Pengelolaan Pendidikan Akbid Langkat (Akbid Pemkab Langkat) ke Pemerintah Kabupaten Langkat yang dilegalisasi oleh Notaris Dewi Kartini Batubara SH, dengan Nomor .35/L-BKB/STB/IV/2013 tertanggal 4 April 2013, dari menanggapi surat dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah I Nomor : 076/K.1.2/K1/2014 tanggal 6 mei 2014 perihal pelaksanaan Akademi Kebidanan dan Akademi Keperawatan Langkat

Dari uraian tersebut dijelaskan, bahwa yayasan Akademi Kebinan Pemerintah Kabupaten Langkat menyerahkan penyelenggaraan pengolahan pendidikan akademi kebidanan Langkat kepada pihak kedua yaitu Bupati Langkat. Hal itu jelas terlihat bahwa semenjak adanya Akbid Langkat penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Langkat dan sekaligus menyatakan bahwa Akademi Kebidanan Pemerintah Langkat, tidak ada.

Dimana berita acara penyerahanya baru saja dibuat tahun lalu dan belum terealisasi dari kementrian pendidikan dan kebudayaan serta Dirjen Dikti" ujarnya Maka terungkaplah sudah, bahwa status Akademi Kebidanan Langkat adalah berbentuk Yayasan. Maka untuk penyelenggaraannya, baik pimpinan maupun tenaga pendidikan haruslah non Pegawai Negri Sipil (NON-PNS)

Karena itu pula sebelumnya Direktur Akademi kebidanan Langkat Dahli Rossaa,SST bukanlah PNS dan semenjak Tahun 2006 telah menjadi PNS, maka keberadaannya sebagai Direktur Akbid Langkat telah ditarik dan dikembalikan ke tempat tugas di Dinas kesahatan Kabupaten Langkat.

Lebih Lanjut Reza Lubis,SH menjelaskan selama ini ada kesan kepemilikan di perguruan tinggi Diploma 3 (D3) jurusan kesehatan itu terkesan "dikaburkan", diduga untuk kepentingan  bisnis oknum atau kelompok tertentu di Pemkab Langkat yang terkesan melakukan pembodohan terhadap publik.

Bukti nyata, meski nama Pemkab melekat di kampus tersebut tetapi secara administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya tidak masuk dalam jajaran SKPD Pemkab Langkat juga tidak jelas di bawah naungan SKPD mana.

Ironisnya, Pemkab Langkat tidak pernah mengucurkan dana Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional sekolah tersebut kecuali berupa bantuan saja

Namun,,hampir semua fasilitas yang di manfaatkan Akbid merupakan aset Pemkab Langkat, bahkan para pekerja (karyawan) dan dosen tetap termasuk Direktur Sekretaris (Direktris) Akbid merupakan PNS Pemkab Langkat dan bukan PNS yang diperbantukan Kopertis Wilayah I sebagaimana fatsoen yang berlaku selama ini.(rud)
 /////////////////////////////////////////////////////
Comment Policy : Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.

Beri Komentar Tutup comment

Disqus Comments