logo

Di Langkat, Belanja Pegawai Rp.1,4 Triliun, Masyarakat Rp.700 Milyar


Di Langkat, Belanja Pegawai Rp.1,4 Triliun, Masyarakat Rp.700 Milyar

Inilah masyarakat Langkat

STABAT-News Metrolangkat.com

Pemerintah Kabupaten Langkat patut diapresiasi kaena berhasil meningkatkan kesejahteraan para pegawainya. Sebab, tujuh pula dua persen angaran Langkat dialokasikan buat mensejahterakan para ASN tersebut. Sedangkan untuk publik atau masyarakat umum angaran yang disiapkan hanya dua puluh delapan persen.
Dialog publik membahas Langkat sekarang dan yang akan datang.(tgr)

Jadi wajar saja kalu sampai hari ini masyarakat Langkat belum bisa menikmati kesejahteraan baik dari segi manapun. Misalnya dibidang sarana dan prasarana. Gedunggedung sekolah dilangkat bangunannya masih banyak yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Sedangkan untuk kesehatan, warga miskin Langkat banyak yang menderita karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Langkat.  Ada beberapa contoh masyarakat miskin yang kurang terperhatikan. Misalnya Lili seorang warga miskin penderita kanker sejak 4 tahun terahir harus kehilangan bola matanya karena ketiadaan biaya buat berobat.

Kalau saja pemerintah Kab Langkat mau memberikan sedikit perhatianya dengan membantu Lili, dipastikan wanita berusia 26 tahun tersebut, tak menangung derita yang berkepanjangan. Tapi kenyataanya, Lili harus pasrah dengan kondisinya sekarang ini. 

Boleh dikatakan, nasib orang miskin dan anak-anak berprestasi di Langkat tidak ada bedanya. Mereka sama-sama diabaikan. Pemerintah Langkat hanya mengejar sebuah prestasi yang tujuanya hanya pencitraan namun tak bermanfaat buat masyarakat.

Sebab,besarnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat mencapai Rp2,1 triliun, ternyata hanya dihabiskan untuk belanja tidak langsung atau gaji pegawai saja. Hal ini mencuat dalam dialog interaktif yang digagas Partai Gerindra di Wedang Kopi, Stabat, kemarin.

Dalam dialog tersebut terungkap biaya publik atau belanja langsung digunakan Pemkab Langkat hanya 28 persen atau sekitar Rp700 miliar. Sementara sisanya, 1,4 triliun lagi habis digunakan untuk gaji pegawai atau honor panitia pelaksana kegiatan di Pemkab Langkat.

Kenyataan pilu ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi Gerindra Surya Darma Ginting, yang mengaku ikut dalam pembahasan APBD 2015 di Panitia Anggaran DPRD Langkat. Karena buruknya kondisi inilah membuat Fraksi ini menolak LKPj Bupati Langkat kemarin.

“Karena itu, kita melakukan penolakan LKPj Bupati Langkat mengingat banyaknya keganjilan dalam pengelolaan anggaran di Pemkab Langkat,” ungkap Darma Ginting. Tak sampai disitu, dari Rp700 miliar tadi, terdapat Rp200 miliar menjadi Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, sehingga dana yang terpakai untuk belanja publik hanya Rp500 miliar saja.

“Dan ini merupakan pengelolaan anggaran yang tidak sehat, mengigat minimnya dana untuk publik, seharunya APBD digunakan 50-50 agar pembangunan dapat berjalan baik,” ungkap Surya. Darma juga mengkritisi pendapatan asli daerah (PAD) Langkat yang hanya Rp105 miliar per tahun.

“Dibandingkan dengan daerah lain, bahkan yang wilayah dan potensi alamnya lebih kecil dan minim seperti Bantul, kita sudah jauh ketinggalan,” tegasnya. Maka dari itu, sambungnya, inilah saatnya masyarakat Langkat dari seluruh lapisan untuk bersama-sama membenahi dan mengawasi kinerja Pemkab Langkat dalam pembangunan di Kabupaten Langkat ini.

“ Melihat kondisi inilah saatnya warga Langkat bersama-sama mengawasi kinerja Pemerintah Langkat disegala bidang, baik pembangunan maupun kebijakan.” ungkapnya(yg)

Tags

advertisement centil

Metrolangkatbinjai.com - merupakan media informasi terupdate seputaran kabupaten langkat, dan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik setiap harinya.