yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Di Binjai, Banyak Bangunan Perumahan dan Ruko Disinyalir Tidak Memiliki IMB
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Bangunan diduga tanpa IMB berdiri megah disalah satu Kecamatan di Binjai Binjai – Metrolangkatbinjai.com Lemahnya pengawasan se...
Bangunan diduga tanpa IMB berdiri megah disalah satu Kecamatan di Binjai


Binjai – Metrolangkatbinjai.com

Lemahnya pengawasan serta dugaan adanya main mata oknum-oknum di Dinas Tarukim dan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Binjai dalam menerbitkan rekomendasi berdasarkan permohonan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), disinyalir menjadi penyebab banyaknya bangunan liar di beberapa kecamatan di Kota Binjai.

Dari pantauan Metro Langkat-Binjai, khususnya di sekitar Kecamatan Binjai Selatan, sudah banyak pengusaha properti yang mendirikan kompleks perumahan serta ruko, diduga tidak memiliki IMB.

Sebab, meski saat ini pembangunan untuk kompleks perumahan dan ruko tersebut ada yang sudah selesai dikerjakan dan sedang dikerjakan, namun tidak satu pun terpampang plank IMB.

Seperti beberapa bangunan yang sebenarnya dibangun untuk kompleks perumahan di sekitar Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, saat ini banyak berdiri perumahan siap huni dan bangunan perumahan yang sedang dikerjakan, namun tidak satu pun terpampang plank IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemko Binjai.

Menurut keterangan pemborong atau kepala tukang di komplek perumahan milik warga Medan tersebut, mereka tidak mengetahui apakah bangunan tersebut memiliki IMB atau belum.

“Wah, kalau masalah itu (IMB-red), kami tidak tau. Kami hanya dipercaya mengerjakan bangunan sampai selesai oleh pemiliknya. Untuk lebih jelasnya, Abang bisa tanyakan sama pemiliknya orang Medan,” ujar kepala tukang yang dipercaya mengerjakan bangunan perumahan yang rendcananya akan dibangun sebanyak 3 kopel di Kelurahan Binjai Estate, kepada Metro Langkat-Binjai, Selasa (2/5).

Bahkan, tidak jauh dari lokasi perumahan yang diduga ilegal tersebut, ada beberapa rumah hunian yang awalnya merupakan rumah hunian biasa, kemudian direhab berubah bentuk menjadi bangunan gedung bertingkat.

Padahal, perubahan bentuk dan wujud bangunan tersebut, juga disinyalir tidak memiliki IMB.

“Saya gak tau masalah ada IMB atau gak, Pak. Yang penting saya disuruh mengerjakan, ya saya kerjakan. Namanya untuk cari makan, ya bukan urusan kita kalau mengenai IMB,” ujar tukang tersebut sembari menyebutkan nama salah seorang pejabat di jajaran Pemko Binjai selaku pemilik rumah tersebut.

Ironisnya, kendati pengerjaan pembangunanannya sedang berlangsung dan sudah mencapai hampir 80 persen, namun tidak ada tindakan tegas yang dilakukan instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan.

Bahkan, informasi yang berkembang, oknum-oknum petinggi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemko Binjai, disinyalir main mata dengan pemilik perumahan atau ruko, untuk menerbitkan IMB palsu hanya untuk alat memperlancar mendapatkan kredit di Bank.

“Modusnya, para pemilik kompleks perumahan hunian biasa, sudah bekerjasama dengan oknum di Dinas Perizinan Terpadu. Padahal sebenarnya renacananya akan dibangun perumahan. Namun, untuk mengelabui pihak Bank, pemilik bangunan bermain dengan oknum di Dinas Pelayan Terpadu, untuk menerbitkan IMB bodong hanya berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Tarukim Pemko Binjai. Setelah diterbitkan IMB bodong, maka pemilik merekayasa bangunan perumahannya ke notaris seolah-olah masing-masing rumah yang akan dibangun sudah ada pemiliknya. Sehingga pemilik bisa mendapatkan pinjaman Bank. Padahal, bangunan perumahan tersebut sejatinya tidak memiliki IMB yang legal dan fisiknya masih berupa fundasi,” ujar sumber yang wanti-wanti minta agar nama serta identitasnya tidak disebutkan dalam pemberitaan kepada Metro Langkat-Binjai, Selasa (2/5).

Bukan itu saja, sumber-sumber terpercaya di lingkungan Pemko Binjai menyebutkan bahwa dugaan permainan perubahan bentuk fungsi bangunan seperti ruko, sejak surat permohonan untuk memperoleh rekomendasi pengurusan IMB, berubah menjadi izin bangunan hunian biasa.

Sehingga, dengan adanya indikasi permainan antara pemilik bangunan, Dinas Tarukim dan Dinas Pelayan Terpadu, Pemko Binjai sudahg dirugikan dalam hal meningkatkan PAD pemerintah setempat dari sektor retribusi IMB.

Sementara itu, Kepala Dinas Tarukim Pemko Binjai, Irwansyah, saat dikonfirmasi media ini, Selasa (2/5), awalnya menyangkal bangunan-bangunan yang disebutkan Metrro Langkat-Binjai dituding tidak memiliki IMB.

“Coba, bangunana perumahan mana dan ruko milik siapa yang dibangun kalian bilang itu belum memiliki IMB. Inilah yang bisa dilaporkan ke Polisi tentang informasi Hoax. Coba sebutkan siapa pemiliknya dan dimana lokasi bangunan-bangunan yang kalian bilang itu. Jangan-jangan nanti sudah diurus IMB nya.Lagian, kalau masalah IMB kalian salah kalau datang ke sini (Tarukim-Red). Itu kewenangan Dinas Pelayan Terpadu Satu Pintu. Bukan kewenangan kita dan kita tidak mencampuri urusan penerbitan IMB,” dalih Irwansyah dengan nada tinggi.

Saat disebutkan bahwa Dinas Tarukim berfungsi untuk melakukan pengawasan mendirikan bangunan namun tidak melaksanakan tugasnya, Irwansyah tetap keukeuh berusaha untuk menutupi kesalahannya.

Padahal, sebelum IMB diterbitkan, pihak pemilik rumah harus membuat permohonan kepada Dinas Pelayanan Terpadu, untuk memperoleh rekomendasi dari Dinas Tarukim. Sehingga, pihak Tarukim mengetahui persis lokasi bangunan mana saja yang sudah diberikan rekomendasi untuk syarat menerbitkan IMB.

“Coba cek dulu, siapa-siapa saja yang sudah kita buatkan rekomendasinya. Coba periksa nama-nama pemilik yang disebutkan Metro Langkat-Binjai,” teriak Irwansyah kepada staf kantor di Dinas Tarukim, tanpa menunjukkan berkas surat pertinggal rekomendasi yang dikeluarkan instansi yang dipimpinnya itu.

Begitu juga saat dikatakan bahwa seharusnya pihak Dinas Tarukim melaksanakan fungsinya melakukan pengawasan pendirian bangunan sesuai lokasi dikeluarkannya rekomendasi pengurusan IMB , Irwansyah menuding bahwa pihaknya tidak tahu apakah IMB yang dimohonkan tersebut sudah diterbitkan pihak Dinas Pelayanan Terpadu atau tidak.

“Ya, kita tidak tahu,  karena Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tidak mengirimkan kembali laporan realisasi pelaksanaan pengerjaan pembangunan pasca rekomendasi yangdiberikan.

Namun, setelah ditunjukkan foto-foto bangunan yang diduga tidak memiliki IMB tersebut, Irwansyah sedikit melunak dan mengakui bahwa pihaknya kekurangan  personil untuk melakukan pengawasan.

“Bayangkan, dengan personil kami yang ada, mana mungkin bisa melakukan pengawasan pembangunan perumahan, ruko atau kompleks perumahan di 37 Kelurahan dari 5 Kecamatan yang ada di Binjai.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat [1] UUBG).

Selain itu juga, pemilik bangunan harus memenuhi persyaratan administratif bangunan gedung yang meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Pasal 7 ayat [2] UUBG).

Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat [4] UUBG). Sebab, memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG).

Selain itu, pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Artinya, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005).

Sebagaimana diketahui, sebelum memulai mendirikan bangunan, sebaiknya terlebih dahulu memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan fungsinya. IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.

Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya, sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur.

Namun, sejak diterbitkannya Peratuaran Walikota Binjai Nomor I Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan bidang perizinan dan non perizinan, dari yang semula dikelola Dinas Tarukim, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, keberadaan bangunan liar di Kota Binjai semakin menjamur.

Ironisnya, Dinas Tarukim yang kemudian ditugaskan untuk mengawasi perijinan pelaksanaan pembangunannya, seolah tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.(Rud)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top