yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Pascaterima SK CPNS : 365 Bidan dan Dokter PTT Pertanyakan Honor Bulan Maret-Juni 2017
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Sekdakab Langkat dr Indra Salahuddin saat memberikan SK PNS kepada salah seorang bidan PTT beberapa waktu lalu.(dok) STABAT – Metrolang...
Sekdakab Langkat dr Indra Salahuddin saat memberikan SK PNS kepada salah seorang bidan PTT beberapa waktu lalu.(dok)


STABAT – Metrolangkat.com

Menyusul beralih statusnya bidan/dokter PTT menjadi CPNS malah bermuara raibnya gaji Maret –Juni 2017, menyusul TMT CPNS ditetapkan 1 Mei 2017.

Sementara dalam suratnya, Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Pemerintah Daerah wajib membayarkan gaji Maret-Juni dan tunjangan lainnya bagi CPNS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tercecernya gaji bulan Meret-Juni 2017, setelah Pemda setempat menetapkan TMT bagi CPNS mulai 4 Juli 2017, tentu ada 4 bulan gaji (Maret, April, Mei dan Juni-red) yang masih belum jelas pembayarannya.

Sementara pihak Kementerian Kesehatan RI berharap TMT CPNS pada 1 Maret 2017, sehingga tidak ada yang dirugikan, sebelum dilakukan pemutusan kontrak sepihak Bidan/Dokter PTT yang digagas Kementerian Kesehatan RI Pembruari 2017.

Artinya, mulai Maret 2017, Bidan dan Dokter PTT tidak terikat kontrak lagi. Gaji dan hak haknya lainnya pun tidak ditanggung lagi oleh Kementrian Kesehatan RI, walaupun kontrak mereka sebenarnya sampai bulan Oktober 2017.

Nah, sejak Depkes RI melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Bidan/Dokter PTT, sejak Maret 2017, karena terhitung 4 Juli 2017, Bidan/Dokter PTT sudah diangkat menjadi CPNS.

Tidak mengherankan jika empat bulan Bidan/Dokter PTT, belum terima gaji sepeser pun serta tunjangan yang biasanya mareka terima dari BPJS, serta tunjangan lainnya. Dalam surat Kementrian Kesehatan RI No.Kp01001/IV/153/2017 tanggal 16 Februari 2017, seperti dimaksud pada point ke-5 menyebutkan, selanjutnya Pemerintah Daerah wajib membayarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi CPNS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Kesehatan menganggarkan gaji/insentif dokter/dokter gigi/bidan/dokter PTT, diminta gaji Maret-Juli 2017, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia.

Jika gaji para Bidan/Dokter PT tidak dibayarkan pemerintah, dinilai merupakan tindakan yang paling zalim terhadap manusia yang berprofesi sebagai bidan dan dokter dan bekerja membantu persalinan di desa-desa.

Padahal, tercecernya gaji para Bidan/Dokter PTT bulan Maret-Juni ini hanya menutupi kesalahan administrasi yang dilakukan oknum Kementrian Kesehatan RI dan oknum Pemerintah Daerah. Sehingga Pemda Langkat diminta terus berusaha mencari alternatif pembayaran.

Sementara itu, Sekdakab Langkat, dr.Indra Salahuddin, M.Kes.MM, saat dikonfirmasi Metro Langkat terkait dengan hilangnya gaji serta tunjangan lain 365 bidan dan dokter PTT di bawah naungan Dinkes Langkat, mengakui permasasalahan tersebut.

Namun, menurut mantan Kadis Kesehatan dan Plt Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) tersebut, saat ini Pemkab hanya memikirkan pembayaran gaji Bidan/Dokter PTT tersebut, saat diterimanya SK Pengangkatan sebagai CPNS mulai tanggal 4 Juli 2017.

 Menurut dr.Indra, sewaktu dikeluarkannya SK CPNS beberapa waktu lalu, Bupati Langkat, H.Ngogesa Sitepu SH, sudah membicarakan masalah itu kepada 365 bidan/dokter PTT tersebut.

 “Udah ada pembicaraan kalau masalah itu. Tapi kita sekarang hanya fokus untuk pembayaran gaji Bidan/Dokter sejak diterimamya SK CPNS sejak tanggal 4 Juli 2017 lalu. Yah, itu pun saat ini gajinya belum dibayar menunggu diketuknya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 yang masih digodok di DPRD Langkat.

Jadi, kalau P-APBD udah diketuk, 365 bidan/dokter itu akan menerima rapel gaji, terhitung bulan Juli. Jadi untuk gaji dan tunjangan mereka sebelum menerima SK CPNS, kita akan bertanya lagi sama pemerintah pusat. Kalau pun dibayar sama Pemda setempat, kita butuh payung hukumnya apa,” ujar Sekda melalui ponselnya, Selasa (19/9).

 Senada dengan Sekda, Kadis Kesehatan Langkat melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian sekaligus menjadi Humas Dinkes Langkat, H.Supardi, saat dikonfirmasi terkait permasalahan gaji para bidan/dokter PTT yang raib sebelum diterima SK CPNS, mulai bulan Maret sampai Juni, mengatan bahwa pihaknya hanya mengikuti prosedur hukum.

Artinya, masalah melum dibayarkannya gaji ke 365 bidan/dokter PTT tersebut, merupakan kewenangan pemerintah pusat, yakni Menkes, Menkeu dan Menpan.

 “Karena yang mengontrak bidan/dokter PTT itu Menkes. Begitu juga saat pemutusan kontrak sebagai bidan/dokter PTT itu, juga Menkes. Memang ada surat dari Menkes tentang pembayaran gaji para bidan/dokter PTT yang belum dibayarkan sejak Maret-Juni 2014, menjadi tanggungjawab Pemda setempat.
Tapi payung hukumnya apa. 

Kia bisa saja membayar gaji 365 orang bidan/dokter PTT itu. Tapi, kita butuh payung hukum supaya kita tidak menabrak hukum dan disalahkan. Kalau kita bayar, tau-tau ada temuan dan kita harus mengembalikan.

Uangnya sudah habis, kita jadi kalang kabut untuk pengembalian,” ujar Supardi.
Menurut Supardi, apa yang disampaikan Sekdakab Langkat tersebut sudah tepat.

 “Memang, untuk saat ini, kita hanya fokus pada pembayaran gaji para bidan/dokter sejak dikeluarkannya SK CPNS, mulai bulan Juli 2017. Itu sudah sesuai dengan PP No.6 Tahun 1976. Tapi, kita tetap minta supaya para bidan/dokter tersebut, harus menyurati pemerintah pusat terkait belum dibayarkannya gaji mereka tersebut.

Kita bisa saja membayarnya, tapi kita butuh payung hukum untuk itu. Paling gak, ada surat keputusan bersama 3 Menteri, yakni Menkeu, Menpan dan Menkes,” ujarnya lagi.

 Selain itu, masih kata Supardi, besarnya pembayaran gaji masing-masing para bidan/dokter yang sudah menerima SK CPNS, bervariasi.

 “Ya, tergantung dengan masa bhakti mereka bertugas. Yang paling lama bertugas, ya, paling besar,”tambahnya.

Terpisah, Kepala BKAD Langkat, M.Iskandarsyah, saat dikonfirmasi terkait masalah pembayaran gaji ke 365 bidan/dokter PTT sebelum diterimanya SK CPNS itu, hanya mengatakan bahwa pihaknya tetap mengikuti prosedur di dalam PP No.6 Tahun 1976 itu aja.

 “Bukalah PP No.6 Tahun 1976 itu. Jadi kita berpatokan dengan prosedur aja,” katanya singkat menjawab konfirmasi yang dilayangkan Metro Langkat melalui ponselnya, dengan alasan sedang rapat pembahasan P-APBD di SPRD Langkat.(rud)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top