yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Walhi : Jokowi Diminta Berkaca Sebelum Kritik Menteri LH
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Joko Widodo Jakarta-Metrolangkatbinjai.com Juru Bicara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid meminta Presiden Joko ...
Joko Widodo


Jakarta-Metrolangkatbinjai.com

Juru Bicara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkaca sebelum menyentil Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Jokowi sempat menyentil Siti sebelum rapat kerja nasional daman peringatah Hari Lingkungan Hidup 2017.

Mantan Wali Kota Solo itu mengritik keras Siti yang tidak melakukan penerobosan dalam pengelolaan hutan selama menjabat. Ia menilai pembangunan hutan hanya berorientasi proyek.

"Itu sentilan buat dia juga, Jokowi punya janji 12,7 juta hektare perhutanan sosial diberikan pada rakyat dan 9 juta hektare yang akan diberikan pada petani untuk reforma agraria. Sampai sekarang ini lamban gerakannya," kata Khalisah kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (2/8).

Terkait perhutanan sosial, ia menjelaskan, Siti sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Menurut dia, Permen tersebut sudah mengarah pemberian perhutanan sosial kepada rakyat, tetapi keinginan politik dari Jokowi untuk menjalankan itu juga penting.

Khalisah khawatir dengan pernyataan Jokowi di beberapa kesempatan yang bertentangan. Seperti ketika Jokowi mengatakan kebijakan lingkungan menghambat investasi.

"Selain KLHK yang punya tupoksi, penting bagi presiden untuk mengingat janji sendiri. Pemerintah itu kan satu kesatuan, leadership presiden sangat penting," imbuhnya.

Khalisa mengritik kebijakan Jokowi saat mengeluarkan instruksi presiden ketika yang dibutuhkan adalah peraturan presiden untuk menghentikan izin korporasi dan penegakan hukum bagi korporasi yang melanggar.

Selain itu, ia menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terhubungan dengan kementerian lembaga lain belum satu nafas. Salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang belum mau berdialog dengan warga terkait reforma agraria.

“Sebenarnya saya mau ajak kita ingatkan presiden, janji dia wujudkan keadilan sosial dengan skema yang dijalankan harus segera dilakukan. Tahun 2018 pasti sudah sibuk politik, ini tinggal sisa waktu dan kami enggak yakin bisa terwujud," kata Khalisah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar melakukan penerobosan dalam mengelola hutan Indonesia. Menurutnya, selama ini tidak ada terobosan yang dilakukan.

"Jangan kita berpikir rutinitas, monoton, tidak pernah membuat terobosan. Sekian tahun ini mohon maaf pengelolaan hutan kita berada di posisi tidak ada pembaruan," ujar Jokowi di Kompleks Manggala Wanabakti, Rabu (2/8).

Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 serta jelang rapat kerja nasional hutan, lingkungan, dan iklim. Mantan gubernur DKI itu menilai kementerian bekerja hanya terorientasi kepada proyek-proyek semata. Sementara itu, kondisi alam dan hutan Indonesia seperti tidak diperhatikan.

Jokowi menyatakan, ia mengetahui jelas orientasi-orientasi proyek kehutanan selama ini. Namun, ia enggan mendetailkan hal itu.

"Jangan lagi ada program atau rencana yang orientasinya proyek. Hentikan itu. Kita blak-blakan saja. Kalau saya buka satu-satu ramai semua," kata Jokowi.

Di sisi lain, tidak adanya terobosan menyebabkan tingkat kemiskinan kepada masyarakat sekitar hutan Indonesia masih tinggi. Padahal, seharusnya hutan menyejahterakan masyarakat. Hal itu terbukti di Swedia dan Finlandia, pengelolaan hutan yang baik berkontribusi 78 persen dalam roda perekonomian kedua negara itu. (djm)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top