yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: DD Di Secanggang Ta 2016 Diduga Menyalah : Warga Buat Dumas Ke Polres Langkat & Mabes Polri
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
jalan Perkebunan yg dibangun mengunakan dana desa.(dok)  Secangang- Metrolangkatbinjai.com Berbagai program dikucurkan pemerintah pusat ...
jalan Perkebunan yg dibangun mengunakan dana desa.(dok)
 Secangang- Metrolangkatbinjai.com

Berbagai program dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang begitu besar dana yang dialokasikan adalah Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.

Dengan filosofi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan public didesa, memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dengan cara memprioritaskan dana tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sayangnya ilosofi tersebut dirasakan sangat ganjil dan tidak tepat oleh warga Desa Secanggang Kecamatan Secangang, Kabupaten Langkat. Hal tersebut  ketika melihat adanya proyek perkerasan jalan diareal Perkebunan PT. Buana Desa Cinta Raja yang menggunakan APBDes Secanggang.

Faldi Ashari alias Gopal salah satu warga Desa Secanggang menjelaskan mengatakan pada tahun 2016 yang lalu ada proyek pengerasan jalan sepanjang 1.500m dari sumber dana APBDes Secanggang Tahun Anggaran 2016 sebesarRp. 210.285.000,-. Pengerasan jalan itu dikerjakan  sepanjang 700 m di Dusun XIII Parit Dondong dan yang 800m nyalagi di Perkebunan PT. Buana Kongsi Lima Desa Cinta Raja.

Terus diKongsi Lima itu juga dikerjakan plat deker senilai Rp. 23.285.000,-.Pakai Dana Desa Secanggang. “ katanya saat ditemui wartawan anda. Desa Secanggang memang berbatasan dengan Desa Cinta Raja, salah satu perbatasan tersebut berada di Dusun XIII Parit Dondong Secanggang dengan Perkebunan PT. Buana Kongsi Lima Desa Cinta Raja.

“Kalau pengerasan jalan yang 700m di Parit Dondong tidak kita permasalahkan bang,karena masih berada diwilayah Desa Secanggang.tapi yang 800m dan pemasangan plat deker itu yang kita permasalahkan soalnya kan itu di Kongsi Lima sudah diwilayah Desa Cinta Raja yang berada didalam kawasan perkebunan PT. Buana Estate, akibatnya uang Desa Secangggang yang dipakai untuk pekerjaan itu jadi asset PT. Perkebunan Desa Cinta Raja lah bang” ujar Gopal kecewa.

“Padahal masih banyak jalan lainnya di Desa Secangggang ini yang harus dibangun dengan APBDes Secanggang, contohnya dari Tanah Tinggi menuju Parit Dondong kalau jalan ini dibangun maka pastinya jadi asset Desa Secanggang ini sendiri,,” katanya seraya mengaku tak habis pikir dengan pembangunan yang dilakukan didesa lain tapi mengunakan dana desa tempatnya.

Dalam poyek ini ironisnya BPD Secanggang selaku pengawas Pemerintahan Desa Secanggang tidak mengetahui apa-apa,sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa No.2/2015dimana BPD harus melakukan Musyawarah Desa untuk membahas mengenai perencanaan pembangunan yang dirancang Pemerintahan-Desa, begitu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111/2014 Tentang Peraturan Desa menjelaskan bahwa Peraturan Desa itu harus merupakan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan BPD.

 “Sebagai Badan yang wajib mengawasi pemerintahan Desa mereka itukan diberi tunjangan oleh negara, makanya Ketua BPD Secanggang Usman, S.Pd kami tanyai kenapa perkerasan jalan di PT. Buana Kongsi Lima dikerjakan memakai dana APBDes Secanggang tapi Ketua BPD Secanggang hanya menjawab tidak tahu sama sekali tentang perkerasan jalan yang di Kongsi Lima itu” ungkap Gopal.

Kemudian Gopal menjelaskan juga kalau saja mereka pernah menanyakan kepada Ketua LPMD Secanggang yang merupakan Sekretaris Tim Sebelas dimana sesuai peraturan merupakan penyusun RKP dan APBDes Secanggang .
“ Kami tanyakan sama Ketua LPMD Secanggang bagaimana bisa dirancang pengerasan jalan di Kongsi Lima itu, tapi Ketua LPMD menjawab kalau dia tidak tahu sama sekali siapa yang merancang pengerasan jalan dikongsi lima itu karena mereka sebagai Tim 11 tidak pernah sama sekali diajak merancang RKP dan APBDes Secanggang. Terus soal pemasangan plat deker yang Ketua LPMD kerjakan katanya hanya menuruti perintah atasan.

Tidak sebatas itu saja warga Desa Secanggang ini dalam mencari titik terang tentang pengerasan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Secanggang, pada sekira bulan Juni 2016 mereka pun menjumpai Camat Secanggang “Kami jumpai Camat Secanggang Bpk. Aliandi dikantor camat kemudian menanyakan perihal pengerasan jalan yang kami anggap menyalahi aturan itu, Pak  Camat hanya menjawab nanti mereka akan mempertanyakan dan akan menjumpai kami dengan Kepala Desa Secanggang, namun hingga saati ni pun kami tidak dapat informasi selanjutnya dari Pak Camat mengenai apa yang kami pertanyakan itu.” lirih Gopal

Karena dirasakan tidak ada satupun pihak yang dapat memberikan penjelasan soal dugaan penyimpangan pengalokasian  Dana Desa Secanggang yang dipakai untuk membangun Desa Cinta Raja itu maka wargapun mengadukan hal ini kepada Polres Langkat “ Tak terima kami di bola bola bang,tak ada transparansi baik dari pihak DesaSecanggang maupun dari pihak Kecamatan Secanggang mereka menutup mata semua.

Sebagai masyarakat kami merasa dibodoh-bodohi oleh mereka semua makanya waktu tanggal 22 Juni 2017 semalam kami buat Pengaduan Masyarakat ke Polres Langkat dan kami tembuskan Mabes POLRI dan Poldasu tujuannya supaya jelas siapa yang harus bertanggung jawab dengan kerugian masyarakat secanggang ini

Setelah melayangkan surat Dumas, pada hari rabu tanggal 12 Juli 2017 Gopal dipanggil oleh Pihak Polres Langkat untuk dimintai keterangan oleh Juper Simamora dari Unit Tipikor “Saya dimintai peta Desa Secanggang terus juga saya terangkan bahwa itu yang diserakkan hanya 120 motor yang ukuran 4 meter itupun masyarakat tidak boleh mengecek apakah isi motor itu sesuai isinya kemudian pada tanggal 26 Juli 2017.

Juper Simamora meminta keterangan dari Fathul selaku Bendahara Desa Secanggang dan Pak Alam mantan Kepala Dusun Parit Dondong. Pak Alam membenarkan bahwa Kongsi Lima tidak berada di Desa Secanggang melainkan wilayah DesaCinta Raja. Hingga saat ini penyidikan perkara oleh pihak POLRES Langkat masih berjalan walaupun terkesan masih lambat.

 “Menurut Juper Simamora yang kami hubungi lewat HP pekan lalu pihak Polres Langkat akan melakukan panggilan lagi kepada pihak aparat lainnya terkait proyek yang menyimpang ini” tambah Gopal menerangkan.

Ketika dugaan penyimpangan ini sedang diselidiki oleh Polres Langkatt pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2017 Desa Secanggang melaksanakan Musrembang desa salah satu nara sumbernya adalah Kasi PMP Akhyar mengucapkan pernyataan yang sangat Kontroversial dihadapan peserta musyawarah “Proyek yang dikerjakan oleh Pemdes Secanggang tidak masalah, contohnya pekerjaan yang dikerjakan di Karang Gading dan Perkotaan.

Yang meributkan itukan bagi orang orang  yang tidak mengerti”.Menanggapi hal itu Gopal menyayangkan sikap Akhyar “Kasipem Akhyar jangan membodoh bodohi masyarakat secanggang ini, mana dasar hukum yang menyatakan boleh membangun desa lain, apakah pembangunan di PT. Buana itu sebelumnya disetujui masyarakat secanggang ? yang dibangun dikarang gading dimasa PLT Wanto oleh Ketua LPMD Bahrul adalah jembatan penghubung ke Perkotaan dan masyarakat pasiran pun sebenarnya tidak menyetujui itu karena mereka tidak ada mengusulkan pembangunan jembatan tapi masyarakat sana saja yang tidak mauribut ribut.

Melihat gelagat yang tidak baik dalam tata kelola penggunaan Dana Desa di Kecamatan Secanggang, Gopal meminta pihak Polres Langkat mempercepat proses penyidikan terhadap pihak pihak yang terkait agar masyarakat tidak dibodoh bodohi dan dirugikan terus menerus

 “Di Kecamatan Secanggang ini kami menilai masyarakat hanya dilibatkan ketika Musembang desa  dan  rapat penyusunan RKP saja, setelah menentukan kegiatan mana saja yang akan dimasukkan ke APBDes dan biaya yang dianggarkan,masyarakat tidak dilibatkan lagi.

Terbukti dengan takutnya Pemerintahan Desa memberitahukan dokumen APBDes dan LPJ kepada masyarakat. Untuk itu kami meminta kepada  Bpk.Kapolres Langkat untuk segera menetapkan siapa saja yang harus bertanggungjawab secara hukum terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja ini. 

Agar masyarakat tidak dibodoh bodohi terus oleh mereka dan dalam waktu dekat juga kami akan menyurati kembali Mabes Polri dan Poldasu serta OMBUDSMAN agar tetap mengawal perkara yang kami adukan ini”. Tandas Gopal mengahiri.(Yoga)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top