yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Menyibak Berbagai Dugaan Penyimpangan Didinas Pertanian Langkat : Kadis Pertanian Dikenal Mahir Amankan Penyidik..
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Kantor Dinas Pertanian. Langkat–Metrolangkat.com Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kajari) L...



Kantor Dinas Pertanian.
Langkat–Metrolangkat.com

Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat tentu mejadi tamparan memalukan bagi Pemkab Langkat. Bahkan, masyarakat di Bumi Bertuah ini, seolah tidak percaya jika intansi yang memiliki program meningkatkan perekonomian petani dan program ketahanan pangan ini, ternyata pada pelaksanaannya menjadi sarang korupsi dan pungli.

Sebenarnya, dugaan terjadinya indikasi korupsi proyek pembangunan jaringan irigasi bersumber dari DAK tahun 2015 senilai Rp2,7 M bukan semata-mata melibatkan para petinggi di Dinas Pertanian Langkat. Tapi juga, ditengarai melibatkan para KUPT Dinas Pertanian dan pihak Balai Penyuluhan Petani  (BPP) di kecamatan masing-masing.

Kasus dugaan penyimpangan proyek  irigasi  di sejumlah kecamatan  di Langkat itu kini terus  jadi komsumsi publik.   Apalagi kasus tersebut statusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
Kadis Pertanian Nasiruddin.

Bahkan, informasi yang diperoleh Metro Langkat dari sumber-sumber terpercaya di lembaga pengacara negara tersebut, saat ini pihak Kejari Langkat sudah menetapkan nama-nama para tersangkanya.

Belum tuntas penanganan kasus hukum dugaan korupsi di Distan tersebut, saat ini instansi yang menjadi mentor kesejahteraan petani ini, belakangan kembali menjadi sorotan atas dugaan pungli berbagai bantuan dan permainan pendistribusian pupuk bersubsidi.

Keberadaan Kelompok Tani yang terdapat di seluruh pedesaan dari 23 kecamatan se Langkat, ternyata menciptakan proyek uang terselubung bagi oknum-oknum tertentu di Dinas Pertanian Langkat. Khususnya setiap pembagian Peralatan Sistem Pertanian (Alsintan) kepada para Ketua Kelompok Tani (Kapoktan) yang tergabung di masing-masing Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan.

Informasi yang diperoleh Metro Langkat sebelumnya dari sumber terpercaya yang ada di Desa Bekulap Kec.Selesai mengatakan, bahwa setiap adanya kegiatan pembagian Alsintan kepada para Kapoktan, seperti mesin air, hand tractor, mesin pengering gabah dan tracktor, pihak Kapoktan yang mendapat bantuan tersebut hrs menyediakan sejumlah uang yang besarnya bervariasi.

"Yah.., kalau Kapoktan gak memberikan uang, jangan harap bisa mendapatkan bantuan Alsintan. Kalau gratis, masak iya seorang pemilik kilang padi, yang diangkat jadi Kapoktan, bisa memiliki mesin pengering gabah yang dipakai secara pribadi di kilang padi miliknya sendiri," ujar sumber Metro Langkat yang wanti-wanti minta nama serta identas Gapoktannya tidak disebutkan dalam pemberitaan, mengulangi keterangannya tentang pungli  terorganisir itu.

Menurut Kapoktan yang sampai saat ini masih dipercaya masyarakat karena kejujurannya kembali menegaskan, bahwa untuk bantuan mesin air, pihak Kapoktan wajib menyetorkan Rp700 rb/unit.

Sementara untuk bantuan hand tracktor, Kapoktan wajib menyediakan Rp7 jt dan bagi Gapoktan yang mendapatkan tracktor ukuran besar harus menyediakan uang sebesar Rp30 juta.

"Ini memang betul-betul nyata, kok. Saya siap menjadi saksi kalau perlu dimintai keterangan sama aparat penegak hukum," ujar sumber menegaskan kembali kepada media ini sembari berhalal bihalal, Rabu, (5/7)

Saat ditanyakan apakah hal ini berlaku untuk seluruh Gapoktan di Kab.Langkat? Sumber Metro Langkat meyakininya.

"Meski begitu, saya tidak menceritakan permainan kotor pihak Dinas Pertanian di Desa atau Kecamatan lain. Tapi yang saya ceritakan ini yang terjadi di Desa saya," ujar sumber lagi.

Sementara itu, beberapa anggota kelompok tani di wilayah Kec.Selesai juga menjelaskan bahwa permainan pungli setiap adanya kegiatan pembagian Alsintan, baik bersumber anggaran APBD Langkat maupun APBN, diduga melibatkan Ka.KUPT Dinas Pertanian di Kecamatan Selesai dan pihak BPP, sebagai pengumpul dana pungli agar terlihat rapi dan bersih. Begitu juga jika ada berbagai bantuan lainnya.

Namun, ibarat pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Permainan pungli yang dikemas apik dibalik pemberian Alsintan gratis bantuan pemerintah, akhirnya terbongkar. Begitu juga permainan pendistribusian pupuk bersubsidi, selain ditengarai melibatkan pihak Ka.KUPT kecamatan serta BPP, juga diduga sudah mendapatkan persetujuan oknum-oknum petinggi di Dinas Pertanian Langkat.

Sebagaiman diberitakan sebelumnya, maraknya pemberitaan dugaan pungli terorganisir dengan dalih fee penunjukkan kelompok tani yang mendapatkan bantuan, sempat dibantah Kadis Pertanian Langkat, Ir.Nasiruddin.

Menurut, Ir.Nasiruddin, selama ini pihaknya tidak pernah memerintahkan staf serta petugas dan anggota instansi yang dipimpinnya untuk meminta uang fee kepadaseluruh  Kapoktan yang akan menerima bantuan Alsintan, baik yang bersumber dari APBD maupun Bantuan Pusat (APBN).

“Kalau masalah tudingan dugaan pungli dari Gapoktan atau  Kapoktan, saya tidak mengetahuinya. Apalagi, bantuan Alsintan tersebut berlangsung pada tahun 2015 lalu. Karena pada saat itu saya belum tahu dan belum mengerti tentang tudingan pungli tersebut. 

Sehingga, saya terus ingatkan agar para staf dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kemarahan petani. Itu makanya dalam tahun ini, Dinas Pertanian untuk sementara tidak ada menganggarkan untuk pembelian Alsintan,” ujar mantan Sekretaris Dinas Pternakan Langkat tersebut, melalui ponselnya, Selasa (4/7), malam kemarin.

Program Ketahanan Pangan Nasional yang sedang digalakan pemerintah untuk mendukung swa sembada ketersediaan beras secara luas, ternyata sering dimanfaatkan oknum-oknum di Dinas Pertanian (Distan) Langkat untuk memperkaya diri sendiri. Tidak hanya bantuan Peralatan Mesin Pertanian (Alsintan) yang jadi ajang pungli, bahkan pengadaan benih padi pun jadi ajang manfaat bagi para bromocorah di lingkungan jajaran instansi  yang menanungi para petani tersebut.

Untuk terus mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, beragam cara dilakukan Distan Langkat, dengan cara membuat peta dan mengirimkan data luas lahan pertanian produktif yang jelas-jelas piktif. Sebab, luas lahan pertanian produktif yang mendukung ketahanan swa sembada pangan di wilayah Kabupaten Langkat, saat ini kondisinya semakin sempit.

Nah, menyadari luas lahan pertanian yang saat sudah banyak yang berubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, ternyata pihak Distan Langkat tetap tidak ingin bantuan pemerintah pusat akan semakin kecil. Sehingga pihak Distan tetap menggunakan data lahan tahun 2008 untuk melancarkan upaya pungli berbagai bantuan tersebut.

Untuk memuluskan upaya pungli bantuan benih padi unggulan dan jatah perolehan pupuk bersubsidi tidak berkurang ‘jatahnya’, maka pihak Distan sengaja melanggengkan pembentukan kelompok tani (Poktan) fiktip.

Pembentukan poktan piktif ini memang menjadi alat ampuh bagi oknum-oknum Distan untuk terus mengorek keuntungan secara berkelompok. Tentu saja, pembentukan poktan piktif ini harus melalui persyaratan yang sudah ditentukan oleh oknum-oknum bermental korup. Salah satunya, orang yang akan menjadi Kepala Kelompok Tani (Kapoknak), harus orang yang mampu "menservice" oknum-oknum dari pihak Distan.

Buktinya, salah satu kelompok tani piktif yang diketuai Wagiman, meski ditengarai tidak memiliki lahan pertanian memadai, bisa mendapatkan bantuan Alsintan dan bantuan benih padi.

"Pokoknya, untuk wilayah Kec.Selesei, siapa yang gak kenal sama Wagiman. Dia (Wagiman), pemilik kilang padi dan pemilik kios pupuk bersubsidi, kenapa bisa menjadi Kapoktan. Padahal, anggota poknak yang dipimpinnya tidak memiliki lahan pertanian produktif atau sawah. 

Ada apa kok Wagiman bisa memiliki mesin pengering gabah (Open) dari bantuan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan usaha kilang padinya. Padahal, kita tau dari harganya menurut pihak BPP mencapai miliaran. Jadi, bisa dibayangkan, berapa sebenarnya uang fee yang disetorkan Wagiman kepada pihak Distan Langkat, melalui BPP," ujar masyarakat Poktan setempat, kepada media ini, beberap waktu lalu.

Namun hal itu juga sempat dibantah Nasiruddin. Kendati dugaan monopoli sejumlah bantuan Alsintan di wilayah Langkat Hulu, yang dilakukan pemilik kilang padi khususnya di Kec.Selesai, bernama Wagiman, telah berulangkali disuarakan para kelompok tani. Apalagi, Wagiman bisa mendapatkan dan memiliki Alsintan jenis Oven Gabah (alat pengering gabah) dan jenis-jenis alsintan lainnya, untuk kepentingan usahanya.

“Kalau masalah bantuan alsintan jenis Oven Gabah, memang pemilik kilang padi tersebut dinilai lebih mampu untuk merawat dan lebih mampu dalam hal kepemilikan lahan untuk tempat menjemur padi untuk kepentingan seluruh Gapoknak yang ada di wilayah tersebut. Jadi bukan karena Dia (Wagiman) memiliki banyak uang untuk memberikan fee pembagian Alsintan agar bisa memiliki peralatan mesin pertanian,” kilahnya.(rud)

Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top