yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Melirik " Permainan" Didinas Pertanian Langkat: Kadistan, Saya Ngak Ada Perintahkan Minta Uang
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
STABAT –Metrolangkat. com Tudingan miring yang dialamatkan kepada Dinas Pertanian(Distan) Langkat, tentang beragam dugaan pungl...

STABAT –Metrolangkat. com

Tudingan miring yang dialamatkan kepada Dinas Pertanian(Distan) Langkat, tentang beragam dugaan pungli saat adanya proyek pembagian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada para kelompok petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Langkat, terus mencuat. Dukungan dari berbagai Ketua Kelompok Tani (Kapoktan) yang disampaikan kepada media ini pun, terus mengalir.

Bahkan, para Kapoktan tersebut berjanji akan memberikan data-data lain menyangkut kinerja dinas yang membawahi dan mengayomi seluruh petani di Kabupaten Langkat tersebut.

Sadar bahwa intansi yang dipimpinnya mendapatkan kritikan dari sejumlah Kapoktan, Kadis Pertanian (Kadistan)Langkat, Ir.Nasirudin, akhirnya angkat bicara.

Menurut, Ir.Nasiruddin, selama ini pihaknya tidak pernah memerintahkan staf serta petugas dan anggota instansi yang dipimpinnya untuk meminta uang fee kepadaseluruh  Kapoktan yang akan menerima bantuan Alsintan, baik yang bersumber dari APBD maupun Bantuan Pusat (APBN).

“Kalau masalah tudingan dugaan pungli dari Gapoktan atau  Kapoktan, saya tidak mengetahuinya. Apalagi, bantuan Alsintan tersebut berlangsung pada tahun 2015 lalu. Karena pada saat itu saya belum tahu dan belum mengerti tentang tudingan pungli tersebut. Sehingga, saya terus ingatkan agar para staf dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kemarahan petani. Itu makanya dalam tahun ini, Dinas Pertanian untuk sementara tidak ada menganggarkan untuk pembelian Alsintan,” ujar mantan Sekretaris Dinas Pternakan Langkat tersebut, melalui ponselnya, Selasa (4/7), malam.

Ditambahkan Nasir, sejak dirinya dipercaya untuk memimpin pertanian, pihaknya tetap mendukung kemandirian dan program percepatan program ketahanan pangan di Kabupaten Langkat.

Bukan itu saja, untuk mengawal program ketahanan pangan nasional, pemerintah telah menggandeng unsur TNI dalam pengelolaan dan mengawal misi ketahanan pangan daerah, yakni ketahanan swa sembada beras, dengan cara ikut terjun langsung turun ke sawah dan mengawal ketersediaan lahan, pupuk bersubsidi serta membantu memberikan penyuluhan kepada para petani.

Ketika disinggung mengenai adanya dugaan monopoli sejumlah bantuan Alsintan di wilayah Langkat Hulu, yang dilakukan pemilik kilang padi khususnya di Kec.Selesai, yakni Wagiman. Terlebih karena Wagiman bisa mendapatkan dan memiliki Alsintan jenis Oven Gabah (alat pengering gabah) dan jenis-jenis alsintan lainnya, untuk kepentingan usahanya, Nasir juga membantahnya.

“Kalau masalah bantuan alsintan jenis Oven Gabah, memang pemilik kilang padi tersebut dinilai lebih mampu untuk merawat dan lebih mampu dalam hal kepemilikan lahan untuk tempat menjemur padi untuk kepentingan seluruh Gapoknak yang ada di wilayah tersebut. Jadi bukan karena Dia (Wagiman) memiliki banyak uang untuk memberikan fee pembagian Alsintan agar bisa memiliki peralatan mesin pertanian,” kilahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Program Ketahanan Pangan Nasional yang sedang digalakan pemerintah untuk mendukung swa sembada ketersediaan beras secara luas, ternyata sering dimanfaatkan oknum-oknum di Dinas Pertanian (Distan) Langkat untuk memperkaya diri sendiri. Tidak hanya bantuan Peralatan Mesin Pertanian (Alsintan) yang jadi ajang pungli, bahkan pengadaan benih padi pun jadi ajang manfaat bagi para bromocorah di lingkungan jajaran instansi  yang menanungi para petani tersebut.

Untuk terus mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, beragam cara dilakukan Distan Langkat, dengan cara membuat peta dan mengirimkan data luas lahan pertanian produktif yang jelas-jelas piktif. Sebab, luas lahan pertanian produktif yang mendukung ketahanan swa sembada pangan di wilayah Kabupaten Langkat, saat ini kondisinya semakin sempit.

Nah, menyadari luas lahan pertanian yang saat sudah banyak yang berubah fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, ternyata pihak Distan Langkat tetap tidak ingin bantuan pemerintah pusat akan semakin kecil. Sehingga pihak Distan tetap menggunakan data lahan tahun 2008 untuk melancarkan upaya pungli berbagai bantuan tersebut.

Untuk memuluskan upaya pungli bantuan benih padi unggulan dan jatah perolehan pupuk bersubsidi tidak berkurang ‘jatahnya’, maka pihak Distan sengaja melanggengkan pembentukan kelompok tani (Poktan) fiktip.

Pembentukan poktan piktif ini memang menjadi alat ampuh bagi oknum-oknum Distan untuk terus mengorek keuntungan secara berkelompok. Tentu saja, pembentukan poktan piktif ini harus melalui persyaratan yang sudah ditentukan oleh oknum-oknum bermental korup. Salah satunya, orang yang akan menjadi Kepala Kelompok Tani (Kapoknak), harus orang yang mampu "menservice" oknum-oknum dari pihak Distan.

Buktinya, salah satu kelompok tani piktif yang diketuai Wagiman, meski ditengarai tidak memiliki lahan pertanian memadai, bisa mendapatkan bantuan Alsintan dan bantuan benih padi.

"Pokoknya, untuk wilayah Kec.Selesei, siapa yang gak kenal sama Wagiman. Dia (Wagiman), pemilik kilang padi dan pemilik kios pupuk bersubsidi, kenapa bisa menjadi Kapoktan. Padahal, anggota poknak yang dipimpinnya tidak memiliki lahan pertanian produktif atau sawah. Ada apa kok Wagiman bisa memiliki mesin pengering gabah (Open) dari bantuan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan usaha kilang padinya. Padahal, kita tau dari harganya menurut pihak BPP mencapai miliaran. Jadi, bisa dibayangkan, berapa sebenarnya uang fee yang disetorkan Wagiman kepada pihak Distan Langkat, melalui BPP," ujar masyarakat Poktan setempat, kepada media ini, beberap waktru lalu.

Bukan itu saja, masih kata masyarakat Poktan, dulu pemerintah ada membagikan benih padi unggulan bersubsudi secara gratis kepada Poktan untuk program swasembada ketahanan pangan dengan target penanaman 150 hektar sawah. Tapi, program tersebut akhirnya juga dimanfaatkan Wagiman, selaku pemilik kilang padi, untuk memperkaya diri sendiri.

"Tapi target penanaman 150 hektar sawah untuk program swasembada pangan tersebut tidak tercapai. Karena, jangankan lahan 50 hektar, untuk 1 Poktan aja cari 30 hektar lahan persawahannya aja sulit. Jadi, kelebihan benih gabah itu langsung diambil Wagiman dan dikeringkan menggunakan open, kemudian digiling dan menghasilkan beras. Nah, beras itu kemudian dijual lagi di kilang padi miliknya," ujar masyarakat petani lagi.

Sehingga, sebahagian besar Kapoktan di wilayah tersebut merasa bahwa pihak Distan sengaja ‘memelihara’ pemilik kilang padi tersebut.

Tudingan kepada Kadistan belum mampu memberikan rasa nyaman dan terjadi keberpihakan kepada Wagiman, semakin menguatkan asumsi miring masyarakat terhadap- kinerjanya. Nasiruddin dinilai belum mampu mengawal ketersediaan lahan para petani setempat. Ironisnya, pungutan liar pembagian Alsintan, banyaknya kelompok tani fiktif serta permainan ketersediaan pupuk bersubsidi dan penetapan luas lahan persawahan yang saat ini berbeda dengan kondisi real di lapangan, menambah deretan penilaian miring yang ditujukan kepada Nasiruddin, selaku Kadistan Langkat.

Bahkan, sosok Nasiruddin yang notabene pernah menduduki posisi sebagai Sekretaris di Dinas Peternakan (Disnak) Langkat itu, juga dinilai tidak peka dengan berbagai informasi yang disampaikan media. Sehingga, kondisi perekonomian masyarakat yang tergabung di kelompok tani, tetap saja kian terpuruk. Apalagi, bagi kelompok tani yang memang nyata memiliki lahan persawahan yang memadai, terancam tidak akan pernah mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah.

Hal ini terjadi karena poktan tersebut tidak memiliki dana untuk menanggulangi fee bantuan alsintan yang katanya gratis diberikan kepada kelompok tani sebagai upaya mengawal program ketahanan pangan nasional.

"Yang ada, kelompok tani yang ‘miskin’ kondisinya akan semakin miskin karena tidak akan pernah mendapatkan berbagai bantuan pemerintah itu. Sekali lagi, ini fakta yang sesungguhnya dirasakan para anggota Poktan, khususnya di wilayah Kec.Selesai. Mungkin di wilayah kecamatan lain juga sama. Bagi Kapoktan yang betul-betul jujur untuk mengikuti prosedur dari pemerintah dan tidak suka adanya upaya pungli pembagian berbagai bantuan alsintan, pasti akan bernasib sama. Yakni, bisa dipastikan tidak akan pernah mendapatkan bantuan alsintan," ujar sumber Metro Langkat yang kecewa dengan permainan licik pihak BPP dan Distan Langkat.(rud)

Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top