yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Oleh : Aidil Fitri S. Pdi Perlunya Pencerahaan Total Pendidikan Politik
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Aidil Fitri S.Pdi Ketika saya hadir dalam perkumpulan yang penuh ghirah dan intensitas semangat yang mencercas pribadi saya, keinginan...
Aidil Fitri S.Pdi


Ketika saya hadir dalam perkumpulan yang penuh ghirah dan intensitas semangat yang mencercas pribadi saya, keinginan untuk terus maju menjadi yang terbaik adalah prioritas utama. Pro konntra diskusi yang membuat semangat dan membakar kalori kecerdasan saya untuk terus maju menjadi yang terbaik diantara semuanya, yakni menjadi manusia yang lebih berguna bagi keluarga, agama dan bangsa.

 Niatan menjadi yang terbaik tentunya lebih mendominasi dipikiran ketika saya duduk dibangku kuliah diawal semester . Merasa bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa buat diri pribadi dan orang lain adalah satu penyakit realita yang paling berbahaya.oleh karenanya banyak tugas yang harus dikerjakan demi menjadikan kita lebih baik dan tentunya juga mengerjakan dengan cara yang baik. 


Diantaranya tugas itu muncul ketika dibangku kuliah bergabung di organisasi yang sifanya independen, yang tentunya harus punya sikap idealis dan realistis. Diawali bergabung di eksternal kampus yang sifatnya independen dibarengi dengan internal kampus yang diamanahkan menjadi ketua umum HMI yang juga sifatnya independen, lalu nilai idealis itu selanjutnya muncul dan harus dipertanggungjawabkan ketika diberikan kesempatan untuk menjadi PPK / Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai perpanjangan tangan KPU Langkat untuk Kecamatan Wampu yang tentunya juga dituntut untuk selalu menanamkan dan menjunjung nilai independensi .

Siapapun diantara kita mungkin merasa risih membaca pengantar saya, tetapi itulah saya, seorang yang terus ingin maju menjadi yang terbaik buat diri saya dan siapa saja yang menginginkan dirinya yang terbaik. Jika sudah seperti ini, Yakin Usaha Sampai mudah-mudahan yang ingin maju dengan semangat dan belajar gigih, do’a harapan dan cita-cita insya Allah akan tercapai.

tulisan ini dibuat dalam rangka menjadikan rujukan dan acuan bahan diskusi kita bersama demi memenage Penyelenggara pemilu menjadi lebih baik dan pelaksanaan pemilu yang berkualitas dapat dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil ) setiap lima tahun sekali, maka untuk penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten/kota adalah KPU sebagai Institusi yang  Independen.

Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang taat Hukum sebagai Negara Hukum dan tegaknya Demokrasi sebagai Negara Demokratis, maka diperlukan penyelenggaraan Demokrasi yang propesional, yang menjadi lembaga Independen disebut KPU. Didasari sepenuhnya bahwa tulisan ini juga tidak tertutup kemungkinan masih jauh dari sempurna sehingga diharapkan kritik atau saran-saran untuk penyempurnaan dan pelaksanannya di masa yang akan datang.

Lahirnya UU NO 32 Tahun 2004 telah mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis dengan cara dipilih langsung oleh rakyat. Amanat UU No. 32 Tahun 2004 pasal 24 ayat 5 dan juga pasal 56 ayat 1 dijelaskan bahwa kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.

Yang menjadi pertanyaan apakah Pilkada langsung tersebut benar-benar untuk rakyat dan apakah rakyat akan berdaulat dalam menentukan pilihannya, siapa orang menjadi nomor 1 didaerahnya sebagai pemimpin yang akan membawa masa depan rakyat kedunia baru yang lebih maju dan sejahtera

Muncul kekhawatiran, rakyat hanya dijadikan sebagai objek dan komoditi dalam pentas demokrasi ini serta akan mencemari kedaulatan mereka / rakyat. Sebenarnya banyak ketakutan dan permasalahan yang belum menjawab terlaksananya pemilihan yang demokratis bahkan dianggap telah menciderai kedaulatan rakyat. Terlihat dari mulai jual beli perahu/partai

Pengusungan calon oleh partai politik, padat intervensi ditubuh partai untuk calon yang diusung, curi start kampanye, paksaan tidak langsung untuk mengakui ketokohan sang calon, mobilisasi masa tanpa arah dan tujuan yang dapat memahamkan rakyat pada kapasitas dan kredibelitas calon, serta intimidasi dan ‘serangan fajar’ pada hari pemilihan, hingga manipulasi suara yang jelas-jelas sangat menciderai demokrasi bangsa dan kedaulatan rakyat.

Dan termasuk paling bahaya adalah  intervensi sponshorship calon yang lebih dahulu telah melakukan deal-deal politik / kontrak kerja,kontrak proyek sebelum pencalonan. Hal ini jelas sangat berbahaya dan mengkhawatirkan masa depan rakyat dan daerah.

Kemudian, pelaksanaan demokrasi ditingkat local melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, sebagai salah satu instrument dalam demokrasi, sebagai wujud komitmen reformasi mengadopsi dan dianggap lebih menghidupkan nilai demokrasi melalui pilkada langsung tersebut, tentu dapat dijadikan pintu strategis untuk memilih dan membentuk kepemimpinan pemerintahan yang kuat. Karna sebagaimana kita ketahui dalam pemilihan kepala daerah telah memperkuat daya legitimasi kepala daerah.

Yang menjadi persoalan adalah masih terjadinya penyalah gunaan legitimasi tersebut untuk kepentingan kekuasaan yang cenderung pragmatis. Untuk itu, kedepan dalam menghadapi moment-moment dan estafet pergantian dalam rangka memperkuat kepemimpinan pemerintahan daerah, perlunya dilakukan pencerahan ‘total’ berupa pendidikan politik terhadap rakyat secara berkelanjutan.

Instrument-instrument pencerahan harus dilakukan sedemikian rupa, agar rakyat lebih kuat menerawang esensi dari sebuah pilkada, hal ini juga demi menghindari derasnya hasrat kandidat yang kurang mengedepankan moralitas politik.

Agar pilkada tidak menjadi panggung tampilnya demokrasi teatrikal yang sangat tidak baik bagi perkembangan dan upaya kemajuan daerah. Dan sebagaimana sering diutarakan bahwa Pilkada adalah pintu strategis untuk membentuk kepemimpinan pemerintahan yang kuat.

Pemilu mendatang adalah Pemilu yang kesekian kalinya berlangsung di Republik ini setelah orde reformasi bergulir. Reformasi telah menjadi doktrin yang didengungkan anak bangsa melintasi kelas social yang ada.

Didesak untuk menjadi solusi perubahan hampir disetiap bidang dan tatanan bernegara. Utamanya dalam system ketatanegaraan kita. Hingga lahirnya ‘generasi-generasi’ baru undang-undang, mulai dari tingkat dasar UUD ’45 dengan dilakukannya amandemen beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tuntutan reformasi.

Perubahan itu telah dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan Negara secara luas, termasuk pemilu 2014 ini adalah bagian dari ‘garis produksi’ reformasi, baik dilihat dari segi kebebasan berdemokrasi yang begitu luas.

Melahirkan partai baru dan menetapkan, hingga menambah partai yang ikut bertarung dalam pemilu ini. Sampai pada aturan pemilu dalam penetapan siapa yang berhak menjadi anggota legislative dimana berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumya. Ini merupakan buah dari reformasi dan demokrasi kita yang mengarah pada kondisi yang lebih baik.

Namun, pemilu yang ketiga kali ini setelah lebih dari satu dasawarsa Indonesia dalam reformasi bukan menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Banyak hal yang menjadi tanda-tanda rasional dan tradisional yang meyakinkan bahwa pemilu 2014 bukan harapan yang menjanjikan secara terukur bagi Indonesia.

Meletusnya ‘bom’ refolusi social pada tahun 1998 menghasilkan perubahan dengan istilah reformasi tidak berbanding lurus dengan perebutan peran kekuasaan oleh para bapak-bapak dan anak-anak reformasi secara kuat, utamanya ditingkat nasional.

Keberhasilan yang dicapai antara gerakan moral dan gerakan politk tidak begitu seimbang, maka sering reformasi ’98 berhasil secara moral force dalam konteks untuk perubahan bangsa yang mendasar dan tersistem secara kekuatan politik.

Sehingga nyaris disimpulkan oleh sebagian kelompok bahwa reformasi yang bergulir hanya sebatas menarik garis ‘tali’ pembatas antara rezim orde barunya Soeharto dan orde tuntutan perubahan rakyar / orde reformasi.

Namun isinya hamper-hampir sama, bahkan dibidang-bidang tertentu malah semakin parah dan merajalela dengan begitu buas. Serta dilain pihak juga mengistilahkan reformasi kita adalah reformasi kebablasan.

 Wajar dan rasional ungkapan ini terus bergulir menghiasi forum-forum diskusi, sebab system, tradisi, bahkan manusia-manusia yang dibangun dan dibina semasa Soeharto dan antek-anteknya sesungguhnya belum hilang dan masih bergentayangan serta menjadi para pelaku penguasa kita dinegeri ini.

Meskipun kita juga melihat ada kemajuan-kemajuan sebelumnya yang cukup membanggakan bila dibandingkan sebelumnya atau dari pada tidak sama sekali terhadap tuntutan perubahan / reformasi.

Namun hemat kita, apa yang terjadi tersebut masih jauh dari keterwakilan banyaknya problematika bangsa akibat dari ‘dosa sejarah’ rezim dinegeri ini. Termasuk praktek KKN, kemiskinan, pengangguran, cengkraman perusahaan asing dan local, perampasan tanah rakyat, illegal logging dan lain sebaginya yang masih menggurita terutama ditingkat local.

Sebuah konsep Demokrasi  dan bentuk sistem demokrasi pada suatu pemerintahan, harus berlandaskan pada sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena demokrasi merupakan wujud dari kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga Negara , karena system kekuasaan yang berlaku adalah “ Res Publica “ ialah dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat, Pembahasan Demokrasi meliputi ruang lingkup, penerapannya di Indonesia, pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi dan penerapanya dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga disini dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi di indonesia belum terlaksana dengan semestinya, contohnya pada demonstrasi yang belum memenuhi prinsip sebagai demonstrasi yang baik. Misal pada demonstrasi yang berlandaskan uang dan demonstrasi anarkis. Inilah memang  risiko yang harus ditanggung Indonesia dalam menerapkan bentuk pemerintahan demokrasi. Demonstrasi memang harus kembali ke awal yaitu untuk menyalurkan aspirasi rakyat ke pemerintah indonesia.

Sebenarnya jika demonstrasi ini berjalan dengan semestinya, maka tinggal sikap demokrasi dari pemerintah yang harus diperhatikan, apakah akan sepenuhnya pada rakyak yaitu mensejahterakan atau tidak. Sikap demokrasi seperti inilah yang harus ditanamkan sebagai rakyat indonesia, karena negara kita dikenal dengan negara yang berdemokrasi, jadi rakyat yang sepenuhnya mengontrol pemerintahan, bukan pemerintah yang mengontrol rakyatnya untuk takluk pada pemerintah dan keputusan yang kurang baik dalam mensejahterakan rakyat.

Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebebasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakkan, kesamaan kurang di praktekkan, partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya.

Dan Indonesia adalah salah satu bangsa yang telah melewati tahapan agenda besar demokrasi yaitu pemilihan pejabat publik pada pemilu yang kita jalankan sekarang. Bicara masalah tanggung jawab dipenyelenggara pemilu bukanlah sesuatu yang mudah. Pekerjaan yang cukup sulit ketika menghadapi pemilu, kemudian juga punya idealisme yang tinggi demi mempertahankan independensi, kapabilitas yang bersifat aplikatif-praktis juga sangat diperlukan.

KRITIK DAN SOLUSI
Selain kesalahan dalam pendistribusian jenis surat suara, kekurangan logistik juga menjadi hal serius. Hampir seluruh TPS di Kabupaten Langkat pada Pemilu legislatif 2014 kekurangan logistik,terutama formulir untuk penulisan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara,berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara dibuat terpisah-pisah tidak berupa seperti buku yang utuh,sehingga akibatnya form rekapitulasi tersebut banyak yang terlepas dan tidak lengkap halamannya.

Untuk Pemilu 2019, KPPS harus bekerja keras membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara beberapa rangkap serta wajib diserahkan kepada saksi peserta pemilu,masing-masing 1 rangkap dimasukkkan ke dalam kotak dan disegel,untuk Panwaslu lapangan,PPS dan PPK.Jadi minimal KPPS harus membuat 16 rangkap!

Berbeda dengan Pilkada atau Pilpres yang sangat mudah dan cepat dalam rekapitulasi penghitungan suara. Kita tahu bahwa Pemilu 2014 akan diiukuti lebih dari 12 parpol mengingat penambahan partai baru yang muncul dan sudah melakuka verivikasi di KPU.

Tentunya yang akan datang akan banyak mendaftar caleg di dalamnya sehingga KPPS maupun PPK nantinya pasti akan mengalami kesulitan dalam rekapitulasi penghitungan suara,apalagi jika penyelenggaranya belum punya pengalaman sama sekali.

Pada Pemilu Legislatif 2009 banyak TPS baru bisa merampungkan penghitungan suara antara pukul 20.00-24.00 WIB. Itu baru untuk TPS yang jumlah pemilihnya 300 orang.Sedang-kan untuk Pemilu 2014 sebelumnya berdasarkan UU Pemilu No.10 Tahun 2008 Pasal 150,jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 500 orang. Dengan pemilih sebanyak ini maka dipastikan akan ada TPS yang belum selesai dalam merekap hasil pemu-ngutan dan penghitungan suara.

Ironisnya hal-hal teknis di atas baru diketahui KPU belakangan ini sesudah DPT ditetap-kan dan KPU kabarnya akan melakukan judicial review  dan mengeluarkan surat keputusan agar di tiap TPS jumlah pemilih tidak lebih dari 300 orang.Hal ini menandakan bahwa penguasaan wawasan yang bersifat aplikatif-teknis lapangan di kalangan anggota KPU sangat rendah.

KPU maupun KPUD sampai saat ini belum menyiapkan langkah-langkah antisipasi menurunnya mi-nat masyarakat untuk menjadi anggota PPK,PPS dan terutama KPPS.Banyak anggota KPPS yang lama melalui Kepala Lingkungan sudah menyatakan tidak bersedia menjadi KPPS untuk Pemilu Legislatif yang dipandang mereka sangat rumit.Tapi untuk Pilkada atau Pilpres mereka tetap bersedia.

Maklum saja,para anggota KPU dan KPUD terpilih kebanyakan adalah orang-orang aka-demisi yang lebih banyak mendalami teori ketimbang praktik.Mereka tidak pernah terlibat menjadi anggota KPPS,PPS atau PPK.Ibarat sarjana mereka tidak pernah sekolah SD,SMP dan SMA. Ibarat jenderal mereka tidak pernah belajar baris-berbaris atau membidik senjata.

Ibarat supir mereka hapal teori bagaimana mengemudikan sebuah mobil,bagaimana cara menghadapi tanjakan atau jalan berlubang mereka kuasai.Tapi sayang mereka tidak pernah mengendarai mobil yang sesungguhnya! Begitulah profil gambaran anggota KPU dan KPUD di Indonesia. Maka yang terjadi adalah begitu sempurna di tingkat teori (baca peraturan) tapi kacau di tingkat implementasi di lapangan.

Solusi ke depan agar kita mempunyai anggota KPU yang  berkapabilitas tinggi dalam pe-nyelenggaraan pemilu adalah DPR hendaknya menetapkan suatu UU yang mensyaratkan setiap calon anggota KPU harus berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk calon anggota KPU harus punya pengalaman di KPU Provinsi,untuk calon anggota KPU Provinsi harus punya pengalaman di KPU Kabupaten/Kota,untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus punya pengalaman di PPK,untuk calon anggota PPS harus punya pengalaman di KPPS.

Dengan sistem persyaratan berjenjang ini diharapkan agar orang-orang terdidik yang ingin menjadi anggota KPU agar mau dan bersedia menjadi panitia penyelenggara pemilu di tingkat bawah seperti PPK,PPS dan KPPS.Sistem ini sesungguhnya akan memudahkan KPU dalam menyukseskan Pemilu karena anggota-anggota di jajaran bawahnya sudah teruji integritas,kualitas dan kapabilitasnya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat terbawah sekalipun.

Akhirnya, dari Paparan tersebut diatas dapat merasionalkan kita khususnya penulis bahwa pemilu yang akan datang bukan harapan baru bagi rakyat Indonesia, kecuali akan ada turun mukjizat yang akan merobah pandangan dalam tulisan ini, dan bukan berarti penulis apatis yang dapat bermuara pada tindakan golput, atau kecewa dengan penyelenggara pemilu khususnya KPU dipemilu ini.

Tapi penulis justru berharap tulisan ini dapat membantu kita untuk membuat pemilunya lebih baik dan sebagai bahan pencerdasan politik untuk bisa  memberikan pilihan kita kepada figure atau kandidat yang menurut kita terbaik dari yang ada dalam rangka menyongsong kesejahteraan rakyat Indonesia. Mari kita sukseskan.(**)

Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top