yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Rekanan Lokal Di Langkat “ Menjerit” Sejumlah Tender Terkesan Diskriminatif
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Langkat- Metro Langkat.com Ketua Asosisasi Kontraktor Seluruh Indonesia (DPK ASKINDO Langkat) Zuhri Addin Sejumlah kalangan kontraktor...


Langkat- Metro Langkat.com
Ketua Asosisasi Kontraktor Seluruh Indonesia (DPK ASKINDO Langkat) Zuhri Addin

Sejumlah kalangan kontraktor di Kabupaten Langkat merasa dibuat tak nyaman atas sejumlah pelelangan pekerjaan yang ditayangkan melalui LPSE Langkat. Kecurigaan adanya “pengaturan” pemenang dapat dirasakan meski sulit dibuktikan. 

Pelelangan di Dinas Kesehatan Langkat tahun 2017 yang tayang di LPSE Langkat tanggal 26 Mei – 1 Juni 2017 patut diduga diskriminatif, dan memihak kepada persekongkolan “no contest” menciptakan ketiadaan persaingan usaha yg sehat diantara rekanan. 


Hal itu diungkapkan Ketua Asosisasi Kontraktor Seluruh Indonesia (DPK ASKINDO Langkat) Zuhri Addin, kepada Metro Langkat saat berbuka puasa bersama sama beberapa rekanan lokal di Stabat, Selasa 30 Mei 2017. 


Keputusan Pokja membuat persyaratan lelang yang sangat memberatkan bagi Kualifikasi Kecil yaitu Persyaratan Personil Inti. Tak tanggung tanggung yakni 7 Orang SKA Muda, dan 8 orang SKT kelas I untuk masing masing pekerjaan, adalah tidak relevan untuk proyek yang tidak kompleks seperti itu dan bernilai kurang dari 2 milyar rupiah.

Persyaratan tersebut dituding akal akalan saja, dijadikan semacam tameng atau senjata untuk menghambat dan menghalangi Peserta Lelang ikut berpartisipasi pada suatu paket pekerjaan konstruksi sehingga Peserta Lelang yang diarahkan pun dapat dengan mudah memenangkan pelelangan dengan harga yang mendekati Nilai HPS karna tak adanya persaingan dari peserta lainnya. “ Ujar Zuhri.

Sambung Zuhri, ini jelas melawan kitab pengadaan kita Perpres 54/2010 Pasal 56 ayat (10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.

(11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan : a dan b. Bila kita menilik ke belakang bahwa untuk pembuatan SKA dan SKT diperlukan biaya yang sangat mahal dan biaya operasional untuk para personil tersebut.
Dengan Kualifikasi Kecil dan nilai paket pekerjaan yang kecil serta jumlah paket pekerjaan yang diperoleh sangat tidak mungkin untuk membiaya personil tersebut karna keuntungan dari proyek tidak akan cukup untuk membiayanya.

Kemudian mengenai Peralatan, untuk memperoleh dukungan atau sewa sangat tidak mudah dan dikenakan biaya sangat mahal hanya untuk dukungan atau sewa sekali pakai. Sementara kenyataan di lapangan baik Personil dan Peralatan yang telah dipersyaratkan dalam LDP oleh perusahaan pemenang lelang tidak ada di lapangan, sehingga persyaratan tersebut hanya formalitas belaka, dan sekali lagi bertentangan dengan Perpres 54/2010 Pasal 19 ayat 1 huruf e.

Yang mengetahui keabsahan dari Ijasah dan SKA/SKT hanyalah pokja/panitia, sehingga mereka dapat menyatakan bahwa personil dan peralatan lengkap dan sesuai aslinya pada saat klarifikasi. Sangat dimungkinkan bahwa ijasah, SKA/SKT tersebut hanya pinjaman, copian atau manipulasi dokumen.

Logikanya dalam sebuah pekerjaan di lapangan yang melaksanakan semua item pekerjaan adalah tukang dan buruh, sementara tenaga ahli/teknis hanya berfungsi sebagai legalitas persuratan dan pengawasan. Dan untuk pengawasan mutu pekerjaan telah ada Konsultan Pengawas sebagai wakil dari PPK.

Hirarkinya Kontraktor Pelaksana hanya melaksanakan apa yang telah dibuat, didesign dan dihitung oleh Konsultan Perencana dan untuk mecapai fungsi, manfaat dan mutu pekerjaan dipantau dan diawasi oleh Konsultan Pengawas. Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang semestinya dititik beratkan bukan pada Kontraktor Pelaksana.

Karena pada dasarnya, Kontraktor Pelaksana akan mencari dan memenuhi jenis peralatan yang dibutuhkan di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan “apa dasar PPK atau pokja/panitia dalam menentukan personil dan peralatan?”

Selanjutnya trik pokja / panitia untuk menghalangi dan menghambat peserta lelang lainnya untuk memenangkan pelelangan adalah dengan Metoda Pelaksanaan bila pokja/panitia mensyaratkan Personil dan Peralatan yang sederhana. Dengan memberikan alasan bahwa metoda yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan atau tidak sesuai urutan pekerjaan.

Prinsip dari metoda pelaksanaan adalah menguraikan proses suatu item pekerjaan dan tentunya setiap peserta mempunyai metoda yang berbeda. Metoda Pelaksanaan bersifat relatif sehingga dengan menggugurkan penawararan karna metoda pelaksanaan hanyalah akal-akalan saja.

Olehnya itu saya pun berkesimpulan bahwa Persyaratan Personil, Peralatan dan Metoda Pelaksanaan tidak substantif karna tidak akan mengubah atau mempengaruhi mutu pekerjaan bila ditiadakan sepanjang tidak mengubah/mengganti spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.” Tegas Zuhri.

Persyaratan tender diskriminatif tersebut, apabila tidak dibatalkan akan menjadikan tuntutan hukum di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dan dipastikan cacat administratif. Askindo Langkat siap mengawal keterbukan persaingan usaha yg sehat dibumi Langkat ini, tandas Zuhri Addin mengakhiri komentarnya, sehingga prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel dapat tercapai.

Terpisah H Jan Syahrin salah seorang rekanan senior di Langkat mengatakan akan mempertanyakan pokja dimaksud kepada dinas terkait guna memastikan apakah aturan dan peraturan yang digunakan sesuai UU. “ Kita dari beberapa asosiasi akan mempersoalkan hal ini nantinya bila memang ada indikasi pengaturan pemenang pekerjaan.” Tandas Yan Syahrin yang juga mantan anggota DPRD-SU dari Gerindra.(Red) 
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top