yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: TKJP Pertamina Field Pangkalan Susu Resah, Tiap Bulan Insentif Disunat : Humas Pertamina : Karyawan Jangan Buat Perhitungan Sendiri
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Sumur Gas Bengala di langkat Langkart- News Metrolangkat.com Bekerja di perusahaan sekelas BUMN Pertamina ternyata tidak selalu membuat ...

Sumur Gas Bengala di langkat

Langkart- News Metrolangkat.com

Bekerja di perusahaan sekelas BUMN Pertamina ternyata tidak selalu membuat para karyawannya merasa nyaman. Contohnya di Pertamina Field Pangkalan Susu. Sejumlah para pekerja dalam kelompok Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) di BUMN tersebut merasa risau gara-gara merasa hak mereka selalu dirugikan saat setiap bulan menerima upah.

Hak mereka yang dirugikan diantaranya adalah jumlah nilai uang insentif kehadiran. Sudah beberapa tahun ini mereka hanya menerima rata-rata Rp 189.000 per bulan. Padahal menurut perhitungan para TKJP ini seharusnya mereka menerima senilai Rp 500.000 perbulan berdasarkan hitung-hitungan bahwa uang insentif kehadiran ini nilainya Rp 25.000 per hari. Jadi kalau dihitung 20 hari kerja nilai seharusnya adalah Rp 500.000.

“Kalau dihitung-hitung sudah puluhan juta masing-masing TKJP yang dirugikan lantaran kondisi ini sudah berlangsung lama. Kami hanya karyawan bawahan yang upah kalau dihemat-hemat pun masih kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” kata seorang mantan TKJP kepada Metro Langkat.

Yang paling membuat mereka bingung adalah dengan cara pengupahan yang mereka terima. Para TKJP di Pertamina Field Pangkalan Susu hanya menerima upah sebesar 75 persen dari UMP. Mereka tak tahu bagaimana caranya mereka bisa menerima UMP di bawah dari yang sudah ditentukan oleh UU, yakni harus 100 persen.

Alasan para TKJP ini mengacu pada Pasal 90 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja yang menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Ayat berikutnya menyatakan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Yang jadi soal apakah dalam hal ini Pertamina bisa dikatakan sebagai perusahaan yang tidak mampu membayar upah ?

Dalam kenyataannya para TKJP ini memang menerima upah sebesar yang ditentukan UMP. Tapi itu karena jumlah UMP ditambahkan oleh Tunjangan atas Upah Pokok sebesar 25 % X Upah. Pertanyaannya, apakah Tunjangan atas Upah Pokok ini termasuk bagian atau komponen dari UMP. Bagi mereka UMP adalah hak yang dibayarkan senilai 100 persen dan adanya Tunjangan atas Upah Pok itu urusan lain. “Sebab kalau kelak Tunjangan atas Upah Pokok ini dicabut oleh perusahaan, apakah kami hanya menerima 75 % UMP,” kata nara sumber itu.

Yang mengherankan TKJP di Pangkalan Susu, cara pemberian upah kepada karyawan terserbut juga tidak seragam. Meski pun sama-sama karyawan TKJP Pertamina, tapi ada perbedaan upah yang diterima karyawan di yang Pangkalan Susu dan di Pangkalan Brandan. Sepengetahuan nara sumber ini, TKJP di Pangkalan Brandan bisa menerima upah sebesar 100 persen. Begitu pula bagi karyawan yang dirtempatkan di kantor pusat di Jambi.

Berkaitan dengan beberapa hakl diatas, karyawan TKJP di Pertamina Field Pangkalan Susu sudah mencoba menanyakan masalah ikni kepada berbagai atasan yang menangani masalah ini. Tetapi jawaban selalu tidak memuaskan.

Humas Pertamina Field Pangkalan Susu, Rosmida  membantah adanya perlakukan manajemen yang merugikan para TKJP tersebut. “Semua hak mereka sebagai TKJP sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Jumlah yang mereka dalam setiap bulannya bahkan sudah melampaui nilai UMP,” kata Rosmida kepeda Metro Langkat.

Rosmida meminta agar para karyawan TKJP dilingkungan Pertamina Field Pangkalan Susu jangan selalu membuat perhitungan sendiri, sudah itu dibeberkan ke pihak luar. Kalau ada TKJP yang merasa dirugikan haknya, manajemen akan selalu siap menjawab apapun permasalahan yang berkaitan dengan pengupahan dan lainnya. 

Menurut Rosmida, Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak secara profesional, tentulah semua hak karyawan akan diselesaikan secara profesional pula. Kerena itu Rosmida berharap kalau masih ada karyawan TKJP yang merasa belum puas dengan hak yang diterimanya, silakan berurusan dan menanyakannya dengan pihak manajemen yang menangani masalah itu. Kurang tepat masalah internal dibawa ke pihak luar. (red)

Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top