yongganas ganas yongganas ganas Author
Title: Disaksikan Ketua DPRD : Walikota Binjai Tandatangani MoU dengan Ka Kejari
Author: yongganas ganas
Rating 5 of 5 Des:
Ketua DPRD Binjai, Kejari, Walikota Dan Sekdako diabadikan usai penandatangan MoU. Binjai-- News Metro Langkat.com Walikota Binjai HM Id...
Ketua DPRD Binjai, Kejari, Walikota Dan Sekdako diabadikan usai penandatangan MoU.

Binjai-- News Metro Langkat.com

Walikota Binjai HM Idaham SH MSi  dan Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Wilmar Ambarita  menandatangani nota kesepakatan bersama tentang  penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha Negara, Selasa (14/04).

Penandatanganan nota kesepakatan dilangsungkan di  Aula  Pemko Binjai di Jalan Jenderal Sudirman dan disaksikan Ketua DPRD Zainuddin Purba, Sekda M Mahfullah  Daulay, para  Asisten, staf ahli Walikota, pimpinan  SKPD dan para  kasi di  jajaran  kejari Binjai.  

Kesepakatan bersama bertujuan  untuk menangani bersama penyelesaian masalah bidang perdata  dan TUN yang dihadapi pemko Binjai, baik di dalam maupun  di luar pengadilan. Ruang lingkup  kerjasama meliputi  pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum  dan pendampingan hukum serta kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi teknis dalam bentuk  pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar dan sosialisasi.

HM Idaham mengatakan pendampingan  dan pendapat hukum  dari  kejari melalui Tim Pengawalan  dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) diperlukan karena banyak ketentuan dari kementerian yang memuat penafsiran berbeda dari tiap orang  memandangnya.

“Adanya pendampingan  ini  agar dalam pelaksanaan kegiatan   bisa sesuai ketentuan yang berlaku, “ kata Idaham. 

Kepala Kejari Binjai Wilmar Ambarita  menjelaskan TP4D akan melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan sejak perencanaan sampai pada penyerahan hasil pekerjaan.

“ Kami ingin bapak ibu tidak  was-was  melaksanakan tugas karena  khawatir diperiksa, “ kata  Wilmar Ambarita. Kepala Kejari berharap penandatanganan kesepakatan ini bukan sekedar simbolis,  tapi agar benar-benar dimanfaatkan.

Jika ada proyek yang bernilai signifikan dan perlu pendapat hukum, agar melibatkan TP4D untuk mengawal dan mengawasi. Kepala Kejari  menegaskan kalau pengawalan  bukan dalam persepsi negatif tetapi agar pelaksanakan kegiatan benar-benar sesuai aturan  dan tidak terjadi penyimpangan serta kerugian Negara.(Ism)
Reaksi:

About Author

Advertisement

Post a Comment

 
Top